Breaking News

Terkait Anggaran Apendiks APBA 2021

Jubir Pemerintah Aceh Ngaku Dilakukan Eksekutif dan Legislatif, TRK: Saya Tidak Pernah Bahas!

Jubir Pemerintah Aceh Ngaku Dilakukan Eksekutif dan Legislatif, TRK: Saya Tidak Pernah Bahas!
dok. MODUSACEH.CO

Banda Aceh | Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh Muhammad MTA menanggapi isu liar terkait Apendiks dan dana Rp500 miliar yang beredar "liar" di media pers dan sosial.

Dia menegaskan, hal tersebut adalah isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak jelas sumbernya. Kata dia, Pemerintah Aceh memastikan ini hanya sebatas isu.

Muhammad MTA menyampaikan itu, saat menjadi salah satu narasumber pada acara Fokus Zoom Discussion dengan tema: "Ada Apa dengan Lemahnya Realisasi APBA Tahun 2021", yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pospera Aceh, Sabtu, 10 Juli 2021 di Banda Aceh.

“Semua proses penyusunan program dan penganggaran di Pemerintahan Aceh, dilakukan secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Apendiks tidak dikenal dalam sistem penganggaran di Indonesia. Apendiks hanyalah sebuah kode di internal Pemerintah Aceh, yang diberikan untuk mempermudah kinerja. Namun, segala prosesnya telah dibahas bersama dengan DPRA,” kata Muhammad MTA.

Apendiks adalah kode yang disematkan pada program atau kegiatan yang masih bisa dihentikan, jika di tengah proses pengadaan ada dokumen yang tidak lengkap. Nantinya program tersebut akan menjadi Silpa dan diajukan pada anggaran perubahan.

“Apendiks hanya klasifikasi biasa untuk internal pemerintahan, itu bahasa lain dari program tambahan. Misalnya, perbaikan-perbaikan setelah dievaluasi Mendagri. Namun demikian semua program itu tetap dibahas bersama DPRA, kalau tidak bertentangan dengan aturan,” imbuh Muhammad MTA.

Benarkah? Pernyataan Jubir Pemerintah Aceh ini tentu bertolak belakang dengan yang disampaikan salah satu Anggota Badan Anggaran (Banggar), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dari Fraksi Golkar, Teuku Raja Keumangan (TRK).

Itu disampaikan saat Sidang Paripurna Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perubahan Qanun Aceh Nomor 12Tahun 2016, tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota, di Gedung DPRA beberapa waktu lalu di Banda Aceh.

Menurut TRK, selaku anggota Badan Anggaran DPRA,  dia tidak pernah ikut membahas mengenai dana Apendiks tahun Anggaran 2021. "Apa yang terjadi pada anggaran siluman itu adalah ulah mafia-mafia anggaran yang sengaja bermain untuk tujuan tertentu," ungkap dia.

"Karena terus terang dalam pembahasan anggaran APBA 2021, saya salah seorang anggota Badan Anggaran dan tidak pernah membahas kegiatan yang berkode Apendiks. Ini betul-betul kegiatan siluman yang dilakukan mafia anggaran yang sangat mahir," ucap TRK.

Selain itu, ia meminta dan mengajak rekan-rekannya sesama anggota DPRA untuk mendorong agar kasus anggaran berkode Apendiks ini, diusut tuntas aparat penegak hukum.

"Sudah selayaknya kita bentuk hak angket, untuk menyelidiki persoalan anggaran yang berkode Apendik tersebut," tegas TRK.***

Komentar

Loading...