Breaking News

Jubir Pemerintah Aceh: Pengesahan APBA-2018 Dilakukan Secara Hati-Hati

Jubir Pemerintah Aceh: Pengesahan APBA-2018 Dilakukan Secara Hati-Hati
Penulis
Rubrik
Sumber
Siaran Pers

Banda Aceh | Pemerintah Aceh saat ini bersama DPRA terus berupaya keras melakukan percepatan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 dengan berbagai cara, agar program-program Prioritas Pembangunan Aceh pada tahun 2018 dapat dikejar sesuai target. Informasi ini disampaikan juru bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata dan Saifullah A.Gani, melalui siaran pers yang diunggah pada akun media sosial (medsos) facebooknya, kemarin (18/1/2018).

Kata Wiratmadinata, selain terus berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang memiliki fungsi anggaran (budgetting), Pemerintah Aceh juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Anggaran Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Anggaran Keuangan Daerah, Drs, Syarifuddin, MM., Jumat (12/01) lalu melakukan kunjungan dan melakukan pertemuan khusus dengan DPRA bersama-sama dengan Pemerintah Aceh dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Dari pihak TAPA yang hadir adalah Sekretaris Daerah (Sekda Aceh) Drs. Dermawan, MM., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Aceh (Bappeda), Azhari, SE., M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin, SE., M.Si.Ak., Drs. Muhammad, MM, Kepala Inspektur Aceh, Assisten-I DR., Iskandar Gani, S.H., M.Hum dan Assisten-III, Drs. Saidan Nafi. Sementara dari pihak DPRA diwakili para pimpinan diantaranya, Ir. Dalimi, Ir. T. Irwan Djohan dan Drs. Sulaiman Abda. Sementara dari pihak Pemerintah Pusat, Dirjen Bina Anggaran Keuangan Daerah didampingi tiga staff.

Inti dari pertemuan koordinasi tersebut adalah, bahwa Aceh harus secepat mungkin melakukan pengesahan RAPBA menjadi APBA-2018 yang ideal, yang dimaksud dengan “ideal” disini adalah sesuai dengan regulasi yang ada. Melihat kondisi dimana sampai saat ini RAPBA yang telah diserahkan oleh pihak Eksekutif kepada Legislatif pada 4 Desember 2017 lalu belum dibahas oleh DPRA, (karena dikembalikan pada hari yang sama tanpa persetujuan), maka terhitung sejak saat itu, sebelum 60 hari harus sudah disahkan menjadi APBA-2018. Artinya deadline dari pengesahan RAPBA-2018 adalah 5 Pebruari 2018. Jika melewati batas waktu itu maka kemungkinan harus disahkan melalui Pergub. Pada dasarnya Pergub bukanlah opsi, melainkan konsekuensi dari lewatnya waktu pembahasan yang normal menurut Undang-Undang.

Pada kesempatan itu juga, Dirjen mengingatkan bahwa ada satu kasus di salah satu propinsi Indonesia yang mirip dengan Aceh, dan baru saja terjadi, dimana salah satu pihak, baik eksekutif maupun legislatif yang terbukti memiliki kepentingan dalam penyusunan RAPBD dan menghambat proses pengesahannya dapat dikenakan pidana. Itulah sebabnya Dirjen merasa berkepentingan untuk mengingatkan semua pihak yang menjadi stakeholder utama pengesahan APBA-2018 agar dapat menghindari kondisi tersebut, sehingga APBA-2018 dapat disahkan secara mulus dan tidak terlalu terlambat. Oleh karena itu, Dirjen juga mengingatkan bahwa proses penyusunan APBA harus betul-betul selaras dengan ketentuan yang berlaku, yang paling utama adalah UU. No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama tentang proses penyusunan APBA.

Pemerintah Aceh sangat sepakat dengan perspektif Dirjen Bina Anggaran Keuangan Daerah, dalam hal ketertiban penyusunan anggaran, karena sejak tahun 2017 lalu Aceh telah menjadi salah satu propinsi yang berada dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam penyusunan anggaran. Selain itu, Pemerintah Aceh menyadari bahwa seluruh hasil evaluasi APBD di seluruh Indonesia tahun 2018 telah ditembuskan ke KPK. Selain itu Dirjen juga mengingatkan eksekutif dan legislatif bahwa mulai tahun 2018 dokumen aspirasi secara lengkap harus disampaikan ke KPK dan hal itu sudah ada kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri dengan KPK. Oleh karena itu Pemerintah Aceh sangat berhati-hati dan berpedoman penuh pada regulasi yang ada. Dalam pertemuan yang disaksikan oleh Dirjen pihak Legislatif dan Eksekutif sepakat melakukan penetapan APBA-2018 paling lambat akhir Januari. Jika rencana yang terakhir ini bisa direalisasikan dengan mulus, artinya Pemerintah Aceh bersama dengan DPRA telah menetapkan tonggak baru dalam tradisi penyusunan APBA yang ideal, karena selaras dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan mengeliminir tradisi atau diskresi yang tidak selaras dengan UU.

Mulai tahun 2018 Pemerintah sudah harus lebih berhati-hati karena KPK sudah melakukan audit program sejak pada tingkat perencanaan. Artinya, pelanggaran hukum dalam proses penetapan anggaran sudah dimulai sejak perencanaannya, hingga implementasinya. Itulah sebabnya, apabila dalam pengusulan KUA-PPAS maupun RAPBA ditemukan usulan program dan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung, maka sejak saat itu sudah terjadi pelanggaran walaupun belum sempat direalisasikan. Inilah salah satu perbedaan yang mendasar dari sisi perencanaan APBA pada tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya.

Selain memberikan penekanan pada upaya percepatan APBA-2018, Dirjen juga menekankan agar DPRA segera membahas rancangan Qanun RPJM 2017-2022 yang telah diserahkan oleh Eksekutif pada 24 November 2017 secara simultan (bersamaan).***

Komentar

Loading...