Terkait Gugus Tugas Covid-19 Aceh

Jubir Partai Aceh: Keselamatan Rakyat Utama, Tapi Jangan “Bunuh Karakter” Wali Nanggroe

Jubir Partai Aceh: Keselamatan Rakyat Utama, Tapi Jangan “Bunuh Karakter” Wali Nanggroe
H. Muhammad Saleh (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Juru Bicara, Dewan Pimpinan Pusat (DPA) Partai Aceh (PA) H. Muhammad Saleh menyatakan. Partai Aceh, mulai dari pusat hingga gampong (desa), sepakat dan mendukung penuh kebijakan serta keputusan Pemerintah Aceh, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh.

Alasannya, keselamatan utama rakyat Aceh dari wabah virus corona (Covid-19), merupakan hukum tertinggi yang harus ditegakkan. Ini sejalan dengan kebijakan Presiden RI Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri serta kementerian dan lembaga negara terkait lainnnya.

Begitupun, jangan sampai langkah dan kebijakan mulia ini justeru bias dan kontra produktif, apalagi terkesan “membunuh karakter” lembaga dan pribadi Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar yang juga Ketua Tuha Peut, DPA Partai Aceh.

“Kehadiran Lembaga Wali Nanggroe Aceh adalah sah dan diakui dalam konstitusi Indonesia. Fungsi dan kedudukannya juga telah diatur secara konstitusional yaitu, bagian tak terpisahkan dari rakyat Aceh,” kata H. Muhammad Saleh melalui siaran pers yang diterima media ini, Selasa sore di Banda Aceh.

Karena itu sebut dia, jika kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Aceh justeru menempatkan Wali Nanggroe Aceh secara tidak proporsional dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh. Ini sama artinya "mengkerdilkan" dan “membunuh karakter” lembaga Wali Nanggroe dan pribadi Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar, yang merupakan tokoh utama perdamaian Aceh.

“Dalam UUPA No:11/2006 dan Peraturan Pemerintah RI No: 19/2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provisi, sudah sangat jelas dan tegas disebutkan fungsi dan kedudukan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh,” jelas Shaleh, begitu dia akrab disapa.

Karena itu, Partai Aceh menilai. Menempatkan Wali Nanggroe Aceh sebagai Wakil Ketua IV, pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh, dibawah Plt. Gubernur Aceh, secara etika dan moral, telah menciderai semangat serta nilai-nilai perdamaian maupun kekhususan Aceh.

“Partai Aceh sangat sadar dan dapat memahami suasana batin bahwa Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar adalah milik seluruh rakyat Aceh. Namun, menempatkan posisi beliau diluar kepatutan, telah mengusik emosional ideologis-historis jajaran mantan kombantan GAM (KPA) serta kader Partai Aceh (PA) maupun unsur serta elemen lainnya. Ini tidak patut, sebab bagi kami Wali Nanggroe Aceh adalah sosok terhormat sebagai pelaku perjuangan dan perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Indonesia,” tegas Shaleh.

Harusnya tegas Jubir PA, H. Muhammad Saleh, Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar ditempat pada jajaran lebih tinggi sebagai ketua penasihat atau pengarah, yang memberi arah pada kebijakan, bukan operasional yaitu, Wakil Ketua IV dengan tugas; mewakili Gubernur dan melaksanakan tugas Ketua Gugus Tugas.

“Sejak kapan dan apa dasar konstitusi sehingga Padaku Yang Mulai Wali Nanggroe Aceh, menjalankan tugas dan fungsinya, mewakili Gubernur Aceh,” gugat Shaleh, mempertanyakan.

Andai pun kedudukan Wali Nanggroe dalam PP Nomor: 19/2010, Pasal 6 ayat 3 sebagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu, Gubernur, Wali Nanggroe, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Panglima Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kejaksaan Tinggi.

Namun, dalam UUPA No:11/2006, BAB XII, LEMBAGA WALI NANGGROE pada Pasal 96 ayat 1 dinyatakan; Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

“Atas semua kebijakan dan keputusan tersebut, DPA PA meminta dan mendesak Gubernur Aceh untuk segera mengklarifikasi surat Keputusan Gubernur Aceh, Nomor: 440/1021/2020, tanggal 1 April 2020, tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh,” kata Shaleh.

Selain itu, Ketua Umum DPA Partai Aceh, H.Muzakir Manaf (Mualem) meminta  kepada Fraksi Partai Aceh di DPR Aceh, segera mengirim surat tertulis dan meminta klarifikasi kepada Gubernur Aceh, terkait penempatan nama dan posisi dimaksud.

“Sebab, setelah dilakukan konfirmasi, penempatan nama tersebut tidak dilakukan komunikasi terlebih dahulu kepada Wali Nanggroe Aceh atau langsung memasukkannya,” ungkap Jubir PA, H. Muhammad Saleh.

Permintaan ini sangat mendasar, sebab beberapa waktu lalu atau paska pengukuhan Wali Nanggroe Aceh Ke-X, tanggal 16 Desember 2018 lalu melalui Sidang Paripurna DPR Aceh. Gubernur Aceh melalui suratnya, Nomor: 821.29/30367, tanggal 17 Desember 2018, mengirim surat kepada Kemendagri RI di Jakarta.

Isinya berisi tujuh poin penjelasan, diantaranya mennyatakan; pengukuhan tersebut tidak sinkron dan bertentangan dengan ketentuan tata cara pengukuhan Wali Nanggroe sebagaimana Pasal 70,71 dan Pasal 105 Qanun Aceh.

"Jadi, kami menilai usaha dan upaya Plt. Gubernur Aceh untuk terus “mengkerdilkan” lembaga dan pribadi Wali Nanggroe Aceh tidak kebetulan. Tapi, dilakukan dengan sangat terukur, terstruktur dan sistematis. Dan, DPA Partai Aceh meminta kepada Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk lebih arif dan bijaksana terhadap posisi dan kedudukan Wali Nanggroe Aceh,” tegas Jubir PA, H. Muhammad Saleh.***

Komentar

Loading...