Terkait Surat Komnas HAM

Jubir PA H. Muhammad Saleh: Pemanggilan Mualem Hanya Klarifikasi Biasa dan Normatif

Jubir PA H. Muhammad Saleh: Pemanggilan Mualem Hanya Klarifikasi Biasa dan Normatif
Jubir Partai Aceh, H. Muhammad Saleh (Foto: Ist)
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh

Banda Aceh | Juru Bicara Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), H. Muhammad Saleh menjelaskan. Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, terkait pemanggilan Ketua Umum DPA PA, H. Muzakir Manaf, merupakan surat klarifikasi biasa dan normatif.

“Tidak ada yang luar biasa. Hanya permintaan keterangan, terkait peristiwa masa lalu yaitu, kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh tahun 2001-2004 silam,” jelas H. Muhammad Saleh, Selasa, 8 Oktober 2019 di Banda Aceh.

Sebelumnya sebut Shaleh, begitu dia akrab disapa. Pihaknya sudah menerima surat Nomor: 258/SP-Aceh/IX/2019, tanggal 23 September 2019, beberapa hari lalu dari Komnas HAM RI, Jakarta.

Namun, karena berbagai kesibukan sehingga H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, belum bisa datang. “Hanya untuk memberi keterangan, Insya Allah Mualem akan datang, kami akan meminta untuk dijadwal ulang,” sebut Shaleh.

Itu sebabnya jelas Shaleh, tak ada yang luar biasa dari surat pemanggilan tersebut, karena sebelumnya, Komnas HAM juga telah turun ke Bener Meriah dan meminta keterangan serupa dari berbagai pihak.Termasuk unsur TNI dan Polri.

Menurut Shaleh, apa yang dilakukan Komnas HAM RI, merupakan tugas lembaga negara ini dalam melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu, yang menjadi ranah dari lembaga ini.

“Karena itu, berdasarkan azas praduga tak bersalah, maka Komnas HAM wajib meminta keterangan dari para pihak. Termasuk para pimpinan milisi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah saat itu,” ungkap Shaleh.

“Permintaan keterangan ini hanya sebatas penyamaan data maupun informasi dari para pihak yang diperoleh Komnas HAM dalam melakukan klarifikasi dari kasus dimaksud. Ini adalah normatif dan prosedur kerja yang harus dilakukan Komnas HAM. Jadi, wajar-wajar saja,” ungkap Shaleh.***

Komentar

Loading...