Jejak PKI di Aceh (Bagian Satu)

Jejak PKI di Aceh (Bagian Satu)
google.com
Penulis
Rubrik
Sumber
Tabloid Berita MODUS ACEH

Pengantar
Sabtu, 1 Oktober 2016 lalu, Gerakan Bela Negara (GBN) Aceh melaksanakan diskusi bertajuk: “Selamatkan Generasi Muda dari Bahaya Laten Komunis” di Aula Kantor Kesbangpol Aceh, Banda Aceh. Hadir sebagai narasumber, Prof. DR. Farid Wajdi Ibrahim, MA (Rektor UIN Ar-Raniry) yang juga Ketua Dewan Penasehat (WANHAT) FKPPI Aceh. Pengurus DPW Gerakan Bela Negara - GBN (Miswar Sulaiman), dan Ketua KNPI Aceh (Jamaluddin, S.T). Sementara peserta diskusi dari elemen OKP dan ORMAS di Aceh. Misal, FKPPI Aceh, PPM, HMI, PPAD, LMP, IMM, HIMMAH, PII, KAMMI dan GBA. Nah, seperti apakah sebenarnya jejak PKI di Aceh? Redaksi MODUSACEH.CO, mempublikasi kembali berita yang termuat di Tabloid Berita Mingguan MODUS ACEH, edisi NO 7/TH XIV 30 MEI - 5 JUNI 2016.

***

BERAWAL dari wacana Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk merehabilitasi dan meminta maaf kepada korban dan keluarga Gerakan 30 September/PKI (G30S/PKI). Lalu, Gubernur Lemhanas Letjen (Purn) Agus Widjojo, putra dari Pahlawan Revolusi Mayjen TNI Sutoyo, menggagas hadirnya sebuah forum pertemuan. Wacana itu kemudian dilaksanakan Kemenko Polhukam Letjen (Purn) Luhut Binsar Panjaitan melalui Simposium Tragedi 1965, pada 18-19 April 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta.

 Simposium ini akhirnya menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Selain pengusiran sejarawan dan penyair Taufik Ismail dari acara tersebut, belakangan, logo dan simbol palu arit yang identik dengan (Partai Komunis Indonesia) PKI kembali marak bermunculan di sejumlah kota di Indonesia.
 Begitupun, tak membutuhkan waktu lama, acara dan berbagai rekomendasi yang dihasilkan dari simposium tadi langsung ditentang sekelompok organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung dalam Front Pancasila. Juru Bicara Front Pancasila, Alfian Tanjung, meminta pemerintah menghentikan atau tidak menyelenggarakan simposium bertajuk “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan”. Menurut Alfian, simposium itu hanya akan membuka luka lama sejarah, sehingga akan menimbulkan perpecahan baru di antara anak bangsa.
 

Gayung bersambut. Sejumlah purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menggelar acara tandingan bertajuk “Waspada dan Siaga Kebangkitan Gerakan Komunis Gaya Baru” di Balai Kartini pada Jumat, 13 Mei 2016. Hadir Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, Letjen (Purn) Surjadi, Mayjen (Purn) Budi Sujana, sejumlah ulama serta tokoh ormas dan aktivis Islam lainnya. Para mantan perwira TNI mengajak umat Islam dan ormas bersatu dan mewaspadai bahaya komunisme. Seruan TNI itu kemudian ditanggapi positif para tokoh Islam. Bahkan, kemudian ada yang berfatwa siap berjihad bersama TNI untuk melawan kebangkitan PKI.

Secara garis besar, ada dua perspektif arus utama dalam menyikapi kebangkitan komunisme sebagai sebuah ancaman. Pertama, kelompok yang berpandangan bahwa komunisme masih berbahaya. Pandangan ini diwakili para islamis. Ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena trauma masa lalu akibat pembantaian besar-besaran PKI terhadap ulama dan santri pada tahun 1948 dan 1965.
 
Sejarawan Aminudin Kasdi menyatakan, PKI menganggap ulama, haji dan guru ngaji (dikategorikan sebagai tuan tanah dan penarik zakat) adalah bagian dari tujuh setan desa yang harus diganyang. Kedua, fatwa para ulama yang menegaskan bahwa ajaran ateisme dan materialisme yang diajarkan komunis merupakan ajaran sesat lagi menyimpang.

Kelompok kedua berpandangan, komunisme bukan lagi ancaman. Pendapat ini diwakili para kaum sekularis dan liberalis. Ada sejumlah alasan yang mereka kemukakan untuk menguatkan pendapatnya. Pertama, tidak ada lagi negara dengan ideologi komunisme dapat bertahan hingga saat ini di dunia internasional apalagi sejak runtuhnya Uni Soviet. Negara seperti Cina, Vietnam, Kuba dan Laos perlahan-lahan mulai beralih kepada sistem ekonomi kapitalis, meskipun masih mempertahankan komunisme sebagai ideologi, bukan sistem pemerintahan. Paling hanya Korea Utara yang masih mempertahankan ideologi dan sistem pemerintahan ala komunis. Itu pun mereka sebut karena faktor kegilaan Kim Jong Un.
 
Kedua, dengan kacamata kuda, mereka menganggap Pemerintah Indonesia (Orde Baru) melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada PKI. Maka, muncullah stigmatisasi bahwa penentang PKI dicap sebagai antek-antek Orde Baru. Ketiga, kelompok ini menganggap ancaman terbesar era global saat ini adalah terorisme yang berasal dari kelompok ekstrem kanan (islamis). Komunisme dianggap bukan lagi ancaman sejak berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Alasan terakhir ini sangat sejalan dengan teori clash of civilization yang dikemukakan Samuel Huntington. Dia membuat analisis bahwa ancaman terbesar bagi Barat adalah kelompok islamis, setelah komunisme gagal diterima sebagai sistem ideologi, politik dan ekonomi masyarakat global.

Arah dan perbedaan pandangan ini muncul pada tayangan Indonesia Lawyer Club (ILC), 17 Mei 2016. TV One mengangkat tema “Benarkah PKI Bangkit Lagi?” Dalam kesempatan itu, Al Araf, Direktur Imparsial—lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran HAM di Indonesia--mengamini teori Huntington. Katanya, dari sudut pandang politik, ancaman terbesar bagi negara bangsa di era globalisasi adalah terorisme. “Kita akan ditertawakan dunia jika kita masih membahas komunisme sebagai ancaman,” ujar Al-Araf. Menariknya, pendapat Al-Araf mendapat pujian dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono.
Tapi, di sejumlah tempat, TNI sempat melakukan penyitaan buku-buku berbau komunisme. Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966, tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), tidak bisa dicabut. Karena itu, produk hukum tersebut masih tetap berlaku hingga sekarang.  Namun, sebut Mahfud, penyitaan buku-buku komunisme harus melalui izin pengadilan. TNI tak perlu melakukan penangkapan dan penyitaan buku-buku karena mereka tak memiliki kewenangan.

Di sisi lain, fatwa seruan jihad melawan komunisme bersama militer sangatlah absurd (mustahil) dan ahistoris. Alasannya, tuntunan dan ajaran jihad dalam Islam bukan karena seruan manusia. Bergerak lurus, dalam kurikulum pendidikan militer, kelompok islamis (ekstrem kanan) masih saja dianggap sebagai musuh negara sampai saat ini.
 

Tentu kita tak melupakan begitu saja tentang sejarah Komando Jihad. Saat itu, para eks aktivis Darul Islam yang ditunggangi Ali Moertopo dan opsusnya dengan isu anti-PKI. Tapi, kemudian, setelah nama Komando Jihad mengemuka, militer mengunyah seluruh kelompok Islam dengan sebutan Komando Jihad hingga habis sampai ke akarnya.

***

Di Aceh, keberadaan Partai Komunis Indonesia memang nyaris tidak diketahui masyarakat banyak. Sejarah dan sepak terjang partai yang dimusuhi Orde Baru (Orba) ini tidak muncul dan tak banyak dibicarakan di negeri syariat ini. Bahkan, para mahasiswa dan pelajar tidak mengenal dan mengetahui keberadaan PKI di Aceh. Padahal, sejak tahun 1960-an, PKI sudah eksis di Aceh. Meskipun cerita dan kisah PKI tidak seperti kisah konflik lainnya di Aceh. Misal, antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia yang berakhir damai 15 Agustus 2005 yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki. 

Namun, kisah PKI di Aceh minim literatur dan nyaris tidak ada yang menulisnya, kecuali kita bisa mendengar kisah dari mulut ke mulut, itu pun kalau ada saksi yang masih hidup. Tapi, mereka lebih memilih bungkam dan tidak mau bercerita. Pakar sejarah dan akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Rusdi Sufi, dalam bukunya Krisis Nasional dan Masa Peralihan di Aceh (1965-1967) menulis, di Aceh ada tokoh PKI bernama Thaib Adamy. Dia menjabat sebagai Wakil Sekretaris pertama di Komite PKI Aceh masa itu.

Kisah Thaib Adamy tertuang dalam bukunya Atjeh Mendakwa yang menceritakan tentang pembelaannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sigli, 12 September 1963. Thaib Adamy disidangkan atas tuduhan keterlibatannya dalam segala kegiatan revolusioner di organisasi PKI. Buku itu dituliskan langsung oleh Thaib Adamy yang kemudian dibukukan pada tahun 1964 oleh Komite PKI Atjeh 1964. Menurut Rusdi, sejak Thaib Adamy disidangkan di Pengadilan Negeri Sigli, ada sekitar lima sampai sepuluh ribu warga Aceh mengikuti persidangan itu. Terutama pada saat Thaib Adamy membacakan pledoi setebal 122 halaman selama 5,5 jam di hadapan majelis hakim. Pledoi Thaib Adamy membenarkan perjuangan yang dilakukan PKI. Banyak petisi, wesel dan berbagai dukungan lainnya disampaikan untuk Thaib Adamy yang dikenal alim. Semua dukungan itu meminta majelis hakim untuk melepaskan dari tahanan Thaib Adamy ketika masa itu. Tapi, majelis hakim PN Sigli tetap bergeming ketika itu. Thaib Adamy dijerat hukuman karena mengajak orang lain untuk berjuang, melakukan revolusi di Indonesia. Thaib Adamy menyebutkan musuh rakyat miskin adalah sistem kapitalisme yang sedang berlangsung di Negara Indonesia dan juga Aceh pada masa itu.

Saat itu, Thaib Adamy merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) Aceh dari Fraksi PKI. Dalam orasi politiknya pada Rapat Umum PKI, 3 Maret 1963 di Sigli, Thaib Adamy dituduh telah melakukan provokasi dan propaganda yang menyebabkan terjadi kerusuhan. Dalam pledoinya, ucapan yang paling dikenal dan banyak dikutip oleh media dan penulis lainnya saat itu adalah: "Kalau pemimpin PRRI, Permesta dan DI/TII yang sudah terang melawan pemerintah RI dengan kekerasan, merusak bangunan-bangunan dan sebagainya, bahkan sampai berakibat hilangnya puluhan ribu nyawa rakyat tidak dihukum, apakah adil kalau saya dipersalahkan dan dihukum karena melakukan aktivitas revolusioner, membela rakyat dan revolusi memperkuat manipol dengan mengganyang kontra revolusi kapitalis, birokrat dan pencoleng harta negara?" kata Thaib yang disambut dengan tepuk tangan massa yang menghadiri persidangan. Dan, 16 September 1963, Pengadilan Negeri Sigli yang dipimpin hakim Chudari, menjatuhkan hukuman dua tahun penjara atas Thaib Adamy. Kini, soal kehadiran PKI gaya baru di Indonesia kembali menjadi pembicaraan hangat di Jakarta serta beberapa kota lainnya di Nusantara, terutama Jawa Timur, khususnya Blitar. Gelombangnya juga ikut menggetarkan Aceh. Maklum, walau dikenal negeri syariat, haru biru PKI juga ikut mengisi lembaran kelam perjalanan sejarah di Bumi Sultan Iskandar Muda.***

Komentar

Loading...