Mencegah dan Menghadapi Aksi Radikal Terorisme

Jejak Jihadis Anak dan Perempuan di Indonesia

Jejak Jihadis Anak dan Perempuan di Indonesia
Anak-anak ISIS dilatih dan beejar tentang bagaimana menjadi jihadis. (Foto:wydailynews.com)

Pasca Orde Baru, Indonesia memasuki fase benturan ideologis sangat tajam. Ideologi agama, sering disertai dengan kekerasan dalam bentuk ekspresi emosional yang kemudian menjadi ideologi oposisi cukup kuat. Ironisnya, tak sedikit anak-anak dan kaum perempuan yang terjerat dalam aksi radikal terorisme di jalan “jihadis”. Saatnya merajut sinergitas, mencegah dan menghadapi aksi radikal terorisme di Indonesia. Berikut laporan Muhammad Saleh.

MESKI jumlah pendukungnya relatif kecil. Namun, karena kesepakatan regulasi, terkait peran, tugas dan fungsi penindakan dan pencegahan aksi radikal terorisme masih belum tuntas, justeru memberi ruang gerak semakin lebar bagi aksi radikal terorisme di Indonesia.

Al Qaidar, pengamat terorisme yang juga akademisi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Provinsi Aceh berpendapat. Kaum teroris senantiasa merasa dirinya sebagai “pejuang Tuhan” yang terpanggil untuk bertindak atas nama Tuhan dan agama.

Intinya, mereka menjadi “tangan Tuhan” di muka bumi untuk “merealisasikan” kemurkaan-Nya dalam sebentuk resistensi: pemboman dan aksi-aksi teror lainnya.  

Akibat dari interpretasi dan ekspresi emosi keagamaan yang delusif ini, maka terjadi tragedi dan sejumlah besar spekulasi pun muncul di tengah-tengah publik.

Pelakunya, selain laki-laki dewasa, juga melibatkan anak-anak dan kaum perempuan.

Itu sebabnya sebut Al Qaidar, diperlukan studi secara komprehensif mengenai aksi radikal terorisme di Indonesia dengan melibatkan berbagai elemen, selain BNPT, Polri, perguruan tinggi dan pesantren yaitu, pusat dan lembaga studi radikal terorisme.

Sasarannya usul Al Qaidar. Pertama, anggota masyarakat yang secara ekonomi belum mapan dan rentan terhadap pengaruh kelompok-kelompok radikal dan fundamentalis yang kerap memprovokasi masyarakat agar terlibat dalam gerakan-gerakan mereka yang cenderung dekat dengan teror dan kekerasan.

Kedua, para generasi muda yang sedang bersemangat mengekspresikan diri, untuk diberikan pemahaman tentang bahaya pengaruh kelompok radikal yang sangat pandai memberikan motivasi demi orientasi yang keliru.

Ketiga, para keluarga korban aksi terorisme dan keluarga pelaku aksi teror, dibangun kembali suasana damai penuh kekeluargaan sebagai sesama bangsa Indonesia.  

Lantas, seperti apa wajah suram tentang penglibatan anak-anak dan kaum perempuan dalam aksi radikal terorisme di Indonesia?

Ini memang bukan cerita baru, tapi sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu dan semakin meningkat sejak 2015. Bahkan, peran kaum hawa dalam aksi ekstrimisme ini menunjukkan tren baru.

Data Asian Muslim Action Network (AMAN) menyebut, sampai 2019 sudah 10 wanita tercatat menjadi pelaku terorisme. “Semula, laki-laki jihad di medan perang, lalu perempuan mendukung secara ekonomi,” begitu kata Direktur AMAN Indonesia Ruby Kholifah dalam Indonesia Peacebuilder Forum 2019, Selasa, 26 November 2019, di kampus Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur.

Masih menurut data AMAN, bom bunuh diri di Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur pada 2018, melibatkan tiga perempuan dan 11 anak-anak. Tahun sebelumnya (2017), ada 1.500 anak-anak menjalani latihan militer di camp pelatihan militer Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Ruby menjelaskan, pada 2015 tercatat 3.500 anak-anak muda di negara barat direkrut ISIS melalui media sosial. Sebanyak seperenam di antaranya adalah perempuan.

Selain itu, istri pelaku bom Medan diduga merencanakan bom bunuh diri di Bali. Ruby menuturkan, keterlibatan perempuan dalam bom bunuh diri menandakan perubahan tren terorisme. Semula perempuan berjihad untuk menjaga keluarga sekaligus dan menjaga komitmen suami jihad.

Menurut temuan AMAN, banyak faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam ekstremisme. Mulai kemiskinan, media sosial, keyakinan akan kebenaran tunggal, perasaan kurang diakui keluarga, sampai kurangnya komunikasi dengan orang tua.

Sementara data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat. Tahun 2018 terdapat 13 perempuan terlibat dalam aksi teror, sedangkan pada 2019 bertambah menjadi 15 orang. Termasuk kasus peledakan diri oleh istri Abu Hamzah di Sibolga, Sumatra Utara, Maret 2019.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar dalam webinar bertajuk Radikalisme di Kalangan Perempuan Indonesia yang diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia (Kowani) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) di Jakarta beberapa waktu lalu menyebut. Keterlibatan perempuan memang karena sejumlah alasan.

Pertama, perempuan dianggap bisa menjadi pengikut yang loyal dan patuh. Kedua, perempuan mudah percaya dan tunduk dengan nuansa yang berbalut ajaran agama.

Ketiga, perempuan punya akses terhadap media sosial, tetapi literasi yang rendah. Terakhir, pelibatan perempuan dianggap sebagai siasat yang dapat mengelabui aparat penegak hukum.

“Mereka yang terlibat umumnya ibu rumah tangga dan perempuan biasa. Terpapar karena propaganda dari media sosial atau suami,” ujar Boy.

Dia juga menjelaskan, peran perempuan dalam terorisme cukup signifikan, karena adanya doktrin mereka harus tunduk pada suami. Selain itu, perempuan juga dipercaya merekrut dan melakukan mobilisasi terhadap perempuan lainnya.

Terakhir, perempuan dijadikan fighter atau pejuang dan perakit sekaligus pelaku dari bom bunuh diri. Itu sebabnya, BNPT harus melakukan upaya membendung, agar perempuan tidak terlibat dalam aksi terorisme dan radikalisme, antara lain melakukan kontraradikalisasi.

Upaya lain guna mencegah kaum perempuan terpicu dalam aksi teror dan ekstrem ialah, melalui pemberdayaan ekonomi serta integrasi sosial.

Pada kesempatan sama, psikolog Arijani Lasmawati menjelaskan, ada faktor eksternal dan internal yang membuat perempuan menjadi kelompok rentan sebagai sasaran dari jaringan terorisme dan radikalisme.

Faktor eksternal misalnya, relasi sosial personal dalam keluarga, yakni antara istri dan suami. Sementara internal imbuh Arijani adalah, faktor psikologi. Perempuan terang dia, rentan mengalami masalah emosional, seperti mudah cemas, stres, dan kekhawatiran.

Karena itulah, tindak pidana terorisme yang melibatkan anak di Indonesia menjadi fenomena yang memprihatinkan dan mengancam tumbuh kembang anak. Baik dari sisi kehidupan masyarakat, kepribadian, pemahaman agama, serta nasionalisme.

Hasan, Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengungkap. Banyak anak terlibat tindak pidana terorisme karena dibujuk, dirayu, didoktrin, dan diajarkan untuk melakukan tindakan radikal serta terorisme.

Semua itu berasal dari orang terdekat, seperti tetangga, guru, teman bermain, bahkan mirisnya oknum orang tua.

Dia menjelaskan, dua faktor penyebab munculnya paham radikalisme dan tindak pidana terorisme bagi anak adalah, karena faktor internal, seperti minimnya pemahaman anak tentang agama, wawasan kebangsaan, jenis kelamin, umur, intelegensi, dan kematangan emosi anak. Kedua atau faktor eksternal berupa keluarga, lingkungan, media, kemiskinan, pendidikan.

Menurut Hasan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), ada 500 orang tua yang berada dalam lembaga permasyarakatan karena terlibat tindak pidana terorisme.

Selain itu, ada 1.800 anak dari pelaku terorisme yang mengalami stigmatisasi dan pelabelan, berupa pengucilan, diskriminasi, dilarang bergaul. Bahkan ada yang dikeluarkan dari sekolah. Karena itu, perlu mendapat pembinaan, pendampingan dan pemulihan.

Padahal, dia melanjutkan, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa karena menimbulkan ancaman, ketakutan, ketidaknyamanan, kekhawatiran, kehancuran, serta menelan banyak korban.

Pelaku kejahatan ini bukan hanya perorangan melainkan juga kelompok berjejaring dan terorganisir baik di dalam maupun di luar negeri.

Saat ini setidaknya terdapat lebih dari 6.000 warga luar negeri yang diidentifikasi oleh negara yang didatangi sebagai teroris atau FTF.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut, sedikitnya ada 187 warga negara Indonesia yang terindikasi terlibat terorisme masih berada di Suriah. Mereka akan dipulangkan negara.

Dari 187 WNI di Suriah itu, ada 31 orang di antaranya adalah laki-laki, sedangkan lainnya perempuan dan anak-anak. Hal tersebut disampaikan usai bertemu Direktur Jenderal Penanggulangan Terorisme Pemerintah Jepang Shigenobu Fukumoto di Kantor Kemenko Polhukam RI beberapa waktu lalu di Jakarta.

Nah, masih ingat rangkaian serangan bom kaum teroris di beberapa lokasi di Indonesia? Tentu, memunculkan beragam spekulasi dari yang apologis hingga apriori. 

“Spekulasi pertama adalah tentang siapa pelaku dan spekulasi kedua tentang apa motifnya,” ungkap Al Qaidar pada media ini.

Itu sebabnya sebut pengamat terorisme Al Qaidar, di Indonesia problem terorisme menjadi dilema; antara menjaga perasaan ummat Islam dan penegakkan hukum. 

“Secara ideologis, di kalangan muslim Indonesia, diskursus tentang khilafah, negara Islam, jihad, bai’at hingga kajian tentang Piagam Madinah dan Negara Madinah, bukan hal yang asing,” sebut dia.

Karena itu, sejak reformasi banyak gerakan radikal dan fundamentalis berubah menjadi gerakan teroris. Mereka telah memonopoli tafsir atas wacana tentang negara Islam, khilafah, jihad dan terma-terma politik Islam lainnya.

Kaum teroris di Indonesia bukanlah kelompok baru dalam dunia pergerakan radikal dan fundamentalis, mereka adalah gabungan dari penganut ajaran fundamentalis dan radikal yang bertemu dalam satu titik perencanaan perang melawan apa yang mereka persepsikan sebagai ‘kezaliman’.

Karena terbentuk dari adanya overlapping of interest tersebut, maka salah satu cara mengatasinya secara ideologis dengan memisahkan antara kedua paham tersebut.

Duo Siska berencana menyerang polisi. (Foto: kumparan.com)
 

“Peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002 telah memunculkan kaum fundamentalis Islam (Jama’ah Islamiyah)  sebagai “teroris” dalam peta bumi politik dunia saat ini. Kelompok ini dipandang tidak bisa hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat “modern” yang menerapkan cara-cara hidup Barat. Mereka adalah kaum militan yang selalu menerapkan sikap tegas terhadap anasir-anasir yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama ini sebagai satu-satunya agama yang bisa mengembalikan keseimbangan dunia ini ke keadaan semula,” ulas putra berdarah Aceh ini.

Nah, manifestasi perbedaan cara pandang inilah yang sering mengejutkan antara lain dengan serangan terorismenya. Sebab, kerangka nilai dan tata-aturan yang dipergunakan, dipersepsikan sebagai sesuatu yang incompatible with modernity.

“Bagi mereka, kultur liberal dari Barat telah menghancurkan entitas nila-nilai luhur dalam komunitas mereka sejak lama. Mereka juga melawan hegomoni kaum sekularis (barat) yang dianggap telah menghilangkan ruang bagi improvisasi kaum agamawan,” jelas dia.

Selain itu, ketika perasaan berada dalam situasi perang semakin menghimpit mereka, maka perang terbuka pun sangat mungkin untuk terjadi.

“Kaum fundamentalis ini berkembang ke arah kaum skripturalis melalui identifikasi adanya literal interpretation terhadap teks-teks agama dan penajaman doktrin-doktrin inti tertentu seperti jihad dan syari’at.  Ini menjadi inti ajaran yang sangat berpengaruh terhadap problem disharmoni antara kaum fundamentalis dan kaum sekuler,” urai Al Qaidar.

Gejala dapat dikategorikan sebagai patologi psikologis berat yang memisahkan mereka dari dunia modern yang serba demokratis, terbuka, lembut dan institusional.

Melihat kenyataan semacam ini, maka tidak ada satu pihak pun yang berkenan menghampiri mereka, apalagi untuk menolong.

Jika pilihannya mengisolasi kaum fundamentalis, maka sama artinya dengan memberi jarak yang cukup bagi kaum fundamentalis untuk mengambil ancang-ancang sebelum menyerang.

“Seharusnya kaum fundamentalis diajak berdialog dalam atmosfir yang terbuka, hangat, bersahabat dan tanpa ancaman-ancaman yang semakin menjauhkan mereka. Mereka haruslah diintitusionalisasikan melalui lembaga yang permanen, agar berubah menjadi sikap yang bertanggung jawab,” usul Al Qaidar.

Selain itu kata dia. “Mereka haruslah disadarkan bahwa kekerasan bukanlah cara yang baik menyelesaikan masalah. Mereka juga harus dipahamkan bahwa hanya dengan iklim demokratislah mereka dijamin bisa berdemonstrasi, meskipun demokrasi senantiasa mereka persepsikan incompatible dengan Islam”.

Untuk memahami semua sisi tentang “para pejuang Tuhan” ini, maka perlu dibentuk sebuah pusat studi tentang radikalisme dan terorisme. Keberadaan pusat studi semacam ini terasa sangat urgent mengingat proliferasinya yang semakin meluas dan keberadaannya yang sulit dideteksi.

Kata kuncinya adalah, bagaimana membangun sinergitas antar lembaga dan institusi, termasuk pusat studi dalam upaya mencegah dan menghadapi aksi radikal terorisme di Indonesia.

Ini menjadi penting, sebab walau selama ini tugas tersebut telah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) bersama Polri (Densus 88 Antiteror). Keterlibatan pihak lain seperti perguruan tinggi, pesantren serta pusat studi. Termasuk TNI secara terukur dan terstruktur, menjadi keniscayaan adanya.

Hanya saja, keputusan politik pemerintah, terkait penglibatan TNI masih belum utuh sepenuhnya.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjelaskan. Ketentuan konstitusional pengerahan TNI, harus berdasarkan perintah Presiden.

Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni, hanya berdasarkan perintah Presiden melalui pernyataan publik yang terbuka, untuk menjadi alat kontrol bagi DPR RI. Artinya, tidak ada yang dilaksanakan secara otomatis.

Karena itu, Panglima TNI hanya dapat menentukan bagaimana cara melaksanakan tugas dan sama sekali tidak bisa membuat keputusan politik tentang apa yang harus diperbuat TNI sebagai awal penugasan.

Agus menambahkan, masih banyak kalangan terbelenggu dalam tatanan dwifungsi ABRI dan berharap akan ada pelibatan TNI dalam kontraterorisme, tanpa memahami dasar-dasar peraturan perundangan-undangan.

Ditambah masih adanya kalangan TNI yang menganggap doktrin TNI unik dengan perannya sebagai penjaga bangsa sehingga tatanan dwifungsi ABRI masih dianggap berlaku.

“Ini juga disebabkan kontrol demokratik dari otoritas sipil yang masih lemah untuk menegakkan tatanan dari kemampuan berdasarkan kaidah demokrasi,” kata Agus pada Webinar Seri (7) dengan tema; “PELIBATAN TNI DALAM KONTRA TERORISME”, Rabu, 11 November 2020.

Webinar ini diselenggarakan Merapi Consulting & Advisory, bekerjasama dengan Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISI), Universitas Andalas, Sumatera Barat.

Hadir sebagai narasumber (keynote speaker) Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo. Irjen POL (Pur) Ansyaad Mbai, Zulkifli Harza, PhD dan Ikhsan Yosarie, SIP.

Agus menilai, upaya kontraterorisme menggunakan kerangka penegakan hukum (criminal justice system) sudah berjalan cukup efektif, sehingga jika terorisme terjadi di dalam negeri maka akan menjadi tanggungjawab fungsi penegakan hukum pada Polri dengan perbantuan TNI jika diperlukan.

Ini berdasarkan keputusan politik atau sebagai akibat pernyataan keadaan darurat. Sedangkan jika terorisme terjadi di luar jurisdiksi sistem hukum nasional maka menjadi tugas dan kewenangan TNI.

Agus menyatakan penerbitan peraturan presiden (Perpres) untuk TNI dalam perannya dalam menangani terorisme, justeru akan rawan tumpang tindih peran dengan berbagai lembaga lain seperti BNPT, Polri, Densus 88 dan lainnya.

Itu sebabnya, Agus menyarankan agar rancangan Perpres disempurnakan terlebih dahulu dan mengemukakan mendesaknya kebutuhan menerbitkan UU perbantuan TNI kepada otoritas sipil di masa damai yang dapat mewadahi peran perbantuan TNI kepada pemerintah sipil.

Analis Strategi dan Keamanan Universitas Andalas Zulkifli Harza, PhD berpendapat. Adanya kompleksitas aturan soal perbantuan TNI dalam kontraterorisme dikarenakan UU34/2004, tentang TNI menganut azas hukum humaniter, sedangkan UU5/2018, tentang tindak pidana terorisme menganut azas hukum pidana.

Zulkifli menjelaskan, meski pendekatan kontraterorisme pada umumnya menganut azas penegakan hukum, termasuk di negara-negara lain, tapi perbantuan militer tetap diperlukan dalam situasi di mana penegakan hukum tidak bisa efektif.

Namun perbantuan tersebut harus dilakukan melalui kerangka aturan yang jelas sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih peran.

Zulkifli menilai, pelibatan militer dalam kontraterorisme di Indonesia rawan potensi pelanggaran HAM, meskipun diperlukan karena keterbatasan kemampuan kepolisian dalam situasi tertentu seperti di Poso.

Zulkifli menekankan diperlukan mekanisme pelibatan dan koordinasi yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute for Democracy and Peace Ikhsan Yosarie, SIP menegaskan. Fungsi penangkalan seperti yang tertera pada pasal 2 rancangan Perpres pelibatan TNI dalam kontraterorisme, tidak dikenal karena Pasal 43 UU5/2018, menggunakan istilah pencegahan yang merupakan bagian dari tugas BNPT.

Fungsi pencegahan dan pemulihan sebaiknya dikerjakan badan-badan lain yang memang memiliki kompetensi, seperti BNPT, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya.

Rancangan Perpres ini juga menghilangkan kontrol DPR atas pengerahan TNI dalam kontraterorisme karena menyebutkan pengerahan kekuatan TNI hanya didasari instruksi Panglima TNI berdasarkan perintah presiden.

Padahal UU34/2004 menegaskan, pelaksanaan operasi militer selain perang harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yang berupa keputusan presiden dengan persetujuan DPR.

Rancangan Perpres ini juga tidak menyebutkan mengenai eskalasi ancaman sehingga menjadi tidak jelas kapan tepatnya perbantuan TNI diperlukan.

Ikhsan juga menyoroti pasal 14 dari rancangan Perpres yang menyebut, sumber anggaran perbantuan TNI dapat berasal dari sumber-sumber di luar APBN yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 66 dan 67 UU34/2004. Penegasannya bahwa, pendanaan TNI hanya dapat berasal dari APBN.

Nah, lepas dari berbagai perdebatan regulasi tersebut. Pertanyaanya kemudian adalah, kapan semua itu berakhir? Haruskah, setelah bibit-bibit paham radikal terorisme itu mekar dan bersemi di bumi pertiwi?

Sekali lagi, saatnya merajut sinergitas, mencegah dan menghadapi aksi radikal terorisme di Indonesia. Semoga.***

Komentar

Loading...