Breaking News

Diduga Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas, Pelumas dan Suku Cadang Fiktif

Jaksa Tetapkan Mantan Kadis Perhubungan Sabang Tersangka

Jaksa Tetapkan Mantan Kadis Perhubungan Sabang Tersangka
Kepala Seksi Penerangan Hukum Humas Kejati Aceh Munawal Hadi

Sabang I Setelah melakukan penyidikan terhadap kegiatan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas, Pelumas dan suku cadang tahun anggaran 2019. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang akhirnya menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang tahun 2019 lalu sebagai tersangka.

Maklum, sejak tanggal 9 Oktober 2020 lalu sampai saat ini, tim penyidik masih tetap melanjutkan penyidikan dan telah berhasil memperoleh gambaran perhitungan kerugian negara yaitu, 577.295.631,- dari total anggaran sesuai dengan SPJ yang dicairakn Rp1.567.456.331,- dari DPPA Rp1.656.190.846,- Dinas Perhubungan Kota Sabang tahun anggaran 2019.

"Berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi terhadap penggunaan anggaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas, Pelumas dan Suku Cadang tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kota Sabang. Setelah dilakukan serangkaian tindakan diketahui, Dinas Perhubungan Kota Sabang untuk mengisi BBM dengan membuat voucher yang nantinya akan dipergunakan untuk mengisi BBM pada SPBU yang telah ditentukan," ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Aceh H. Munawal Hadi SH. MH melalui siaran pers, Rabu, 10 Maret 2021 di Banda Aceh.

Menurut Munawal, pembuatan voucher tersebut sengaja dilakukan untuk ditukarkan dengan uang pada SPBU, yang seolah-olah voucher tadi benar dipergunakan untuk mengisi BBM. Padahal diketahui sebagian voucher adalah fiktif.

Itu dilakukan dengan cara, menggunakan plat mobil/bus yang tidak beroperasi dan seolah-olah bus tersebut dipergunakan pada saat genting.

Kedua, menggunakan plat bus yang beroperasi, tetapi voucher tersebut tidak pernah diberikan kepada supir. Melainkan ditukarkan sendiri dengan uang oleh oknum Dinas Perhubungan Kota Sabang ke SPBU yang seolah-olah benar voucher tersebut, telah dipergunakan para supir untuk mengisi BBM.

"Untuk mempermulus tindakan yang dilakukannya, oknum Dinas Perhubungan Kota Sabang tersebut, telah bekerjasama dengan pihak SPBU untuk memberikan konpensasi kepada pihak SPBU atas penukaran voucher fiktif ini," ujar Munawal Hadi.

Selanjutnya sebulan sekali oknum Dinas Perhubungan tadi, merekap semua voucher yang ditukarkan itu. Termasuk dengan voucher fiktif dan kemudian diajukan untuk pencairan. Uang dari pencairan fiktif tersebut, dipergunakan untuk keperluan pribadi oknum Dinas Perhubungan.

"Dan untuk penyalahgunaan pada anggaran suku cadang, oknum Dinas Perhubungan Kota Sabang menggunakan modus operandi yang hampir sama yaitu, menaikkan beberapa item barang fiktif pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Seolah-olah benar semua barang yang diajukan pencairan benar telah dipergunakan," jelas Munawal.

Nah, untuk mempermudah pembuatan SPJ itu, oknum Dinas Perhubungan Kota Sabang hanya menyuruh teken saja pada pihak pemeriksaan barang dan pengurus barang pada lembaran SPJ.

"Setelah diperoleh minimal 2 alat bukti dan telah mendapat gambaran perhitungan kerugian negara, maka pada tahap ini penyidik akan menetapkan oknum yang bertanggungjawab atas tindakan yang berakibat menimbulkan kerugian negara. Untuk tahapan ini penyidik berkeyakinan menetapkan inisial IS (Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang) dan SH (Manager SPBU No. 14.235409 Tahun 2019). Tidak menutup kemungkinan penambahan tersangka lagi jika dikemudian hari penyidik menemukan fakta baru," sebut Munawal.

Atas perbuatan tersebut, tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal Jo 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubh dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***

Komentar

Loading...