Breaking News

Berharap Kado I Juli, Menakar Nasib Kasus Dana Bea Siswa Oknum Anggota DPR Aceh

Izin Mendagri Turun, Hasil Audit BPKP Sudah Terbit Pak Kapolda

Izin Mendagri Turun, Hasil Audit BPKP Sudah Terbit Pak Kapolda
Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Wahyu Widada, M. Phil (Foto: Acehonline.com)

Banda Aceh I Walau dua dalil kuat, terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan dana bea siswa anggota DPR Aceh sudah dikantongi penyidik Polda Aceh. Ternyata hingga kini kasus tersebut belum juga berujung pada penetapan tersangka.

Padahal, izin dari Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memeriksa dan meminta keterangan para wakil rakyat Aceh tadi, sudah ada.

Selain itu, hitungan potensi kerugian negara dari BPKP Aceh sudah terbit. Itu sebabnya, banyak pihak berharap agar kasus ini secepat mendapat kepastian hukum.  “Ini penting sehingga tidak ada prasangka apa pun dari masyarakat,” ujar Rahmat, seorang mahasiswa di Kota Banda Aceh, Rabu, 30 Juni 2021.

Mahasiswa semester akhir fakultas hukum salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh ini berharap, Kapolda Aceh Irjen Pol. Wahyu Widada dapat memberi kado istimewa bagi rakyat Aceh, menyambut HUT Bhayangkara Ke-75, tanggal 1 Juli 2021.

“Kami berharap kado istimewa itu adalah, penetapan tersangka terhadap anggota DPR Aceh yang telah “menilep” uang negara dan rakyat tersebut. Jika pun tidak terbukti, secepatnya diumumkan kepada publik sehingga ada kepastian hukum. Sayang juga mereka terus tersandera,” ujar Rahmat.

Sebelumnya, penyidik Polda Aceh mengaku masih menunggu izin dari Menteri Dalam Negeri, untuk memeriksa enam anggota DPRA aktif terkait kasus beasiswa pemerintah Aceh. Keenam anggota DPRA aktif tersebut berinisial AA, AM, HY, IUA, YH dan ZF. 

"Surat izin Mendagri masih on proses di Kemendagri, jadi penyidik masih menunggu izin periksa anggota aktif DPRA turun," begitu kata Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy, Rabu, 31 Maret 2021 lalu di Banda Aceh.

Begitupun kata Winardy, penyidik Polda Aceh telah melakukan gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri, terkait kasus ini.  Kita tunggu saja," ucap Kombes Pol Winardy. 

Sekedar mengulang. Kasus beasiswa Pemerintah Aceh tahun anggaran 2017 telah masuk tahap penyidikan dan 16 mantan anggota DPRA Periode 2014-2019 telah di panggil untuk di mintai keterangan. Termasuk 483 mahasiswa penerima bantuan. Namun, hingga saat ini belum ada tersangkanya. 

Sementara itu, BPKP Perwakilan Aceh menemukan kasus beasiswa salah satu dari sembilan kasus hasil audit investigasi adanya indikasi tindak pidana korupsi. BPKP Aceh  menemukan indikasi adanya penerimaan beasiswa tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pergub nomor 58 tahun 2017 serta adanya indikasi uang mengalir ke anggota dewan.

"Kerugian negara lebih dari Rp 10 miliar dari total anggaran Rp 21 miliar lebih," kata Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya, kepada wartawan, Jumat, 25 Juni 2021 di Banda Aceh.

Dia mengatakan, hasil audit itu bakal diserahkan ke Polda Aceh. Menurutnya, audit dilakukan untuk proses pengungkapan sebuah kasus. Hasil audit itu akan digunakan untuk keperluan proses penegakan hukum.

"BPKP tidak ada lain tujuan dari audit untuk membantu tim penyidik dalam proses penegakan hukum yang prosesnya mulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di pengadilan," ujarnya.

Nah, dari hasil temuan BPKP Perwakilan Aceh tadi, menurut Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy, Polda Aceh bakal menggelar perkara setelah menerima hasil audit dari BPKP. Penyidik juga bakal menganalisis kasus tersebut.

"Nanti penyidik akan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya sesuai peran masing-masing," ujar Winardy.

Winardy menyebut polisi telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus dugaan korupsi beasiswa Pemprov Aceh. Enam anggota DPR Aceh periode 2019-2024, yakni AA, AM, HY, IUA, YH, dan ZF, juga telah dimintai keterangan sebagai saksi.

"Beberapa yang eks anggota DPRA tidak bisa diperiksa karena meninggal dunia dan sakit parah menahun," tutur Winardy.

Sekedar mengulang. Regulasi penyaluran bea siswa tadi berada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh dengan pagu anggaran Rp 21,7 miliar pada 2017. Dana beasiswa ini diplot oleh sejumlah anggota DPR Aceh.

Dan, kegiatan beasiswa Pemerintah Aceh Tahun 2017 tersebut, diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2017, tentang Beasiswa Pemerintah Aceh dan Petunjuk Teknis Beasiswa Aceh Tahun 2017 yang diterbitkan BPSDM Aceh.

Dari jumlah tadi, telah dilakukan realisasi anggaran kepada 803 orang penerima dengan jumlah anggaran Rp19,8 miliar.

Namun dalam praktiknya, diduga ada oknum anggota DPRA yang memotong jumlah beasiswa yang diterima mahasiswa. Penyidik Polda Aceh kemudian memeriksa 16 mantan anggota DPR Aceh, terkait dugaan korupsi beasiswa dari Pemerintah Aceh. Mereka yang sudah diperiksa adalah anggota DPR Aceh Periode 2014-2019.

"Mantan anggota DPRA sudah di BAP. Dari 18 orang yang diundang, hanya 16 orang hadir untuk diperiksa," kata Direskrimsus Polda Aceh ketika itu masih dijabat Kombes Margiyanta, Kamis, 14 Januari 2021.***

 

Komentar

Loading...