Aramiko Aritonang Plt. Ketua Golkar Bener Meriah

Isyarat “Sayap” Hendra Budian Mulai Patah?

Isyarat “Sayap” Hendra Budian Mulai Patah?
Aramiko Aritonang (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Tak masuk dalam jajaran Pengurus DPD I Partai Golkar Aceh, menjadi alasan utama kursi Koordinator Daerah (Korda) dan Plt. Ketua Golkar Bener Meriah yang selama ini diduduki Hendra Budian beralih kepada Aramiko Aritonang. Inikah isyarat "sayap" Hendra Budian satu satu mulai patah?

Langkah dan wajahnya boleh disebut baru dalam jajaran DPD I Partai Golkar Aceh. Tapi, tak berarti Aramiko Aritonang minus kepercayaan. Sebaliknya, dipercaya sebagai Koordinator Daerah (Korda) dan Plt. Ketua Golkar Bener Meriah.

Itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPD I Partai GOLKAR Provinsi Aceh Nomor: Kep-30/DPD-I/GOLKAR/VI/2020, tanggal 27 Juni 2020, yang ditandatangani Ketua DPD I, Drs HT Muhammad Nurlif dan Sekretaris Ali Basrah, SPd, MM.

“Secara Ex Officio saya mulai, Sabtu, 4 Juli lalu sudah menjabat dan bekerja sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Bener Meriah,” kata Aramiko yang dihubungi media ini, Selasa malam.

"Tugas penting yang akan saya lakukan sesuai perintah Ketua DPD I Partai Golkar Aceh adalah, secepat mungkin mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah pada Agustus 2020," ujar Aramiko Aritonang.

Tak hanya itu, rencananya Musda akan dilaksanakan di dua kabupaten itu, pada 22 Agustus 2020 di Aceh Tengah dan 23 Agustus 2020 di Bener Meriah.

"Penyusunan kepengurusan di tingkat DPD II juga akan menjadi tugas Korda. Satu hal penting yang perlu saya sampaikan, DPD I Partai Golkar Aceh juga memerintahkan kepada Korda untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pengurus DPD II Partai Golkar di Aceh Tengah dan Bener Meriah, terkait agenda Musda mendatang," jelas Aramiko.

Karena itu, Aramiko dibebankan sejumlah tugas dan tanggung jawab. Pertama, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan serta bidang pemenang pemilu di daerah masing-masing.

Kedua, memastikan pelaksanaan konsolidasi organisasi di semua tingkatan berjalan baik sesuai dengan kebijakan DPD 1 Partai Golkar Provinsi Aceh.

Ketiga, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan musyawarah - musyawarah partai GOLKAR di daerah tugasnya. Keempat, memberikan masukan dan saran mengenai masalah-masalah yang berkembang di daerah kepada DPD I Partai Golkar Aceh, dan kelima, memberikan laporan secara berkala mengenai masalah kepartaian di daerah masing-masing.        

“Betul abangda, untuk memperlancar semua agenda partai, saya akan bekerjasama dengan Pengurus DPD II setempat. Sedangkan dengan DPD I, saya berkoordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Organisasi,” jelas mantan Ketua GMNI Aceh Tengah ini.

Sekedar informasi, saat ini DPD II Partai Golkar Aceh Tengah dijabat Muhammad dengan Sekretaris Ansari Laut Tawar. Sementara Golkar Bener Meriah beberapa waktu lalu sempat dijabat Hendra Budian.

 20200707-hendra

Hendra Budian (Foto: golkarpedia.com)

Nah, karena Hendra tidak masuk dalam jajaran kepengurusan pada periode ini, secara otomatis Plt. Ketua DPD II Golkar Bener Meriah kosong dan dijabat Korda Dapil 4, Aramiko Aritonang.

Isyarat apakah itu? Inilah yang jadi pertanyaan. Sebab, terhempasnya Hendra Budian dalam komposisi Pengurus DPD I Partai Golkar Aceh periode saat ini, mengundang berbagai spekulasi di masyarakat, terutama kader Partai Golkar se-Aceh.

Bayangkan, selain harus rela meninggalkan kursi Korda dan Plt. Ketua DPD II Golkar Bener Meriah. Kabarnya, kursi wakil pimpinan DPR Aceh juga mulai tak aman dan nyaman.

Mulai beredar sas sus, kursi empuk yang kini diduduki Hendra Budian juga akan beralih kepada Ali Basrah, SPd, MM (anggota DPRA Fraksi Golkar). Ini sejalan dengan jabatan yang dipegangnya saat ini yaitu, Sekretaris DPD I Partai Golkar Aceh.

Nah, jika keputusan pahit itu diambil Ketua DPD I Partai Golkar Aceh Drs HT Muhammad Nurlif dan dialami Hendra Budian. Tentu bukan tanpa sebab dan alasan. Ini sesuai aturan atau pedoman organisasi (PO) yang berlaku di Partai Golkar.

Salah satu syaratnya adalah, pimpinan DPRD (DPRA) adalah pengurus harian di partai politik warisan Orde Baru ini. Dan, ketentuan itu pula yang menjadi Dewi Fortuna bagi Hendra Budian saat dia didapuk sebagai wakil pimpinan DPR Aceh sebelumnya.

Ketika itu, posisinya sebagai Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Aceh sehingga menghempas peluang Ali Basrah serta Teuku Raja Keumangan (TRK). Padahal, dari perolehan suara pada Pileg 2019 lalu, Ali Basrah dan TRK meraih suara di atas rata-rata lainnya.

Pertimbangan politis kedua adalah, pada Musda Golkar Aceh beberapa waktu lalu di Banda Aceh, Hendra Budian “menyeberang” alias tidak mendukung TM Nurlif untuk duduk kedua kalinya di kursi Ketua DPD I Partai Golkar Aceh.

Hendra berpaling, mendukung T. Husein Banta sebagai rival Nurlif. Disebut-sebut, Hendra all out mendukung Husein Banta. Termasuk membangun relasi dan komunikasi dengan Plt.Gubernur Aceh Nova Iriansyah, untuk mendukung mantan Sekretaris DPD I Partai Golkar Aceh tersebut. Inilah resiko politik Bung!***

Komentar

Loading...