Melirik Surat Edaran Bupati Aceh Besar

Isyarat Kepercayaan Publik Mulai Berpaling dari Mawardi

Isyarat Kepercayaan Publik Mulai Berpaling dari Mawardi
Bupati Aceh Besar Mawardi Ali (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)
Rubrik

Tak satu cara dan jalan ditempuh Mawardi Ali untuk menebar “intrik” menuai perhatian publik. Terkini, Bupati Kabupaten Aceh Besar itu mengeluarkan surat edaran (SE), Nomor:  480/2636/2020, tanggal 29 Juni 2020, yang ditujukan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan Pemerintah Aceh Besar.

Menariknya, surat edaran itu memerintahkan agar ASN mengikuti Instagram Kehumasan Aceh Besar. Tujuannya, mengoptimalisasi penyebaran informasi pelaksanaan pemerintahan, terutama pencegahan dan penanganan Covid-19 secara luas kepada seluruh masyarakat melalui media sosial Instagram kehumasan Aceh Besar.

"Karena itu, sangat diperlukan keaktifan dan menjadi perhatian setiap OPD di lingkup Kabupaten Aceh Besar," tulis Mawardi Ali.

Surat ini berisi lima poin. Pertama, memerintahkan seluruh ASN dan Tenaga Kontrak untuk membuat akun Instagram dan mewajibkan mengikuti/follow akun @humasacehbesar dan @mediacenter.acehbesar serta mengajak keluarga maupun kerabat agar mengikuti akun tersebut.

Kedua, mewajibkan seluruh ASN dan Tenaga Kontrak secara aktif memantau dan melakukan interaksi seperti menyukai maupun mengomentari setiap postingan @humasacehbesar dan @mediacenter.acehbesar.

Ketiga, Bupati Mawardi Ali juga mewajibkan setiap OPD untuk memiliki akun Instagram. Keempat, OPD juga wajib mengikuti akun @humasacehbesar dan @mediacenter.acehbesar, serta mengunggah kembali/repost konten berita dari akun tersebut.

Kelima atau terakhir, Bupati mewajibkan OPD melaporkan jumlah ASN dan Tenaga Kontrak yang telah mengikuti akun instagram kehumasan Aceh Besar tersebut melalui grub Whatsapp OPD.

Nah, Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Aceh Besar, Muhajir mengamini surat edaran yang dikeluarkan bupati, tentang perintah mengikuti atau follow Instagram Kehumasan Aceh Besar tersebut.

Dihubungi media ini pekan lalu, Muhajir menyebut, tujuan SE tersebut agar seluruh ASN dapat meneruskan setiap informasi dan publikasi oleh pemerintah daerah. Karena sebagai abdi negara mempunyai kewajiban bersama untuk menyampaikan informasi ke masyarakat, terutama penanganan Covid-19 di Aceh Besar dan informasi pembangunan lainnya.

"Dengan memanfaatkan media sosial dan akun resmi dari pemerintah daerah maka informasi yang disampaikan lebih cepat dan masyarakat bisa berinteraksi," kata Muhajir kepada wartawan, Rabu malam lalu.

Itu sebabnya lanjut Muhajir, pihaknya terus mengingatkan protokol kesehatan ke masyarakat, dan salah satu caranya agar informasi lebih cepat diterima masyarakat yakni dengan memanfaatkan media sosial Instagram.

"Nantinya, setiap OPD yang ada akun instagram dapat menginformasikan kegiatannya ke masyarakat, dan juga memudahkan komunikasi dengan warga setiap permasalahan, dan mudah ditangani secara cepat oleh OPD tersebut," ucap Muhajir.

Yang jadi soal, selama ini Pemkab Aceh Besar sudah menjalin kerjasama publikasi berbayar dengan belasan media pers cetak dan online lokal, untuk mempublikasi kegiatan Mawardi Ali dan Pemkab Aceh Besar.

Itu sebabnya, ada miliaran anggaran dari APBK Aceh Besar yang digulir ke sektor ini. Termasuk, membentuk media center khusus serta mengoptimalisasi media luar ruangan (out door) seperti baliho dan spanduk. Nah, belum cukupkah semua itu?

Makanya, banyak pihak menduga, keluarnya surat edaran (SE) tadi, sebagai upaya dan strategi Mawardi Ali untuk mendongkrak citra dirinya, karena dikabarkan akan kembali bertarung Pilkada Bupati Aceh Besar pada 2022 mendatang.

Maklum saja, hasil penelitian Center for Digital Society UGM pada Juli 2019 lalu menunjukkan, memang ada efektifnya penggunaan media sosial dalam meningkatkan popularitas tokoh publik.

Penelitian yang dilakukan dengan basis data media sosial tersebut terkait popularitas Kabinet Kerja Jokowi contohnya. Hasilnya, menunjukkan bahwa tokoh publik yang memiliki strategi media sosial dengan baik, dapat memperoleh popularitas dan diterima lebih baik oleh publik.

Salah satunya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ketika itu, dia memiliki tingkat interaksi yang sangat tinggi dengan pengikutnya di Twitter. Itu dilakukan lewat penggunaan bahasa yang personal dan berbagai jenis interaksi seperti balasan ataupun dalam bentuk retweet.

Respons personal dan cepat tersebut, mendorong masyarakat untuk tidak segan terlibat dalam interaksi dan memberikan apresiasi positif pada unggahan atau pun cuitan yang dilakukan. Dalam hal ini, Susi telah cukup baik dalam memanfaatkan platform media sosial.

Pertanyaanya, apakah komunikasi publik Mawardi Ali selama ini cukup baik, jika tak elok disebut setara dengan Susi Pudjiastuti? Sayangnya, Kabag Humas Aceh Besar, Muhajir enggan menjawabnya.

Kecuali itu, benarkah setiap ASN wajib menyebarluaskan informasi tentang kegiatan Bupati. Termasuk Covid-19 melalui media sosial seperti disampaikan Muhajir? Harusnya, sebagai alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Muhajir paham betul dengan Surat Edaran (SE)  Menteri PANRB bagi PNS dalam penggunaan medsos.

Lihat kembali SE, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Nomor: 137 Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018, tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara.

Surat Edaran (SE) tersebut ditujukan kepada, para Menteri Kabinet Kerja; Panglima TNI; Kapolri; Jaksa Agung RI; Sekretaris Kabinet; para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; para Gubernur; dan Bupati/Wali Kota.

Menteri PANRB menekankan, para ASN dalam penyebaran informasi melalui media sosial (Medsos) agar memperhatikan; memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

Kedua, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Ketiga, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

Keempat, tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain serta kelima, menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI).

Keenam, memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan. Ketujuh, tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.

Kedelapan, tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

"Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” bunyi akhir Surat Edaran tersebut seperti dilansir situs Setkab.

Hanya itu? Tidak juga. Buka kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara. Pada BAB IV, FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN. Selain itu, ada 17 poin yang dituangkan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Termasuk Etika Pegawai Negeri Sipil dalam Bernegara, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004.

Jadi, tidak ada kewajiban untuk bermedsos ria Pak Kabag Humas (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...