Tanggapi Komentar Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Ahmad Dadek (bagian dua)

Ismail Rasyid: Siapapun Bisa Keliru, Pemerintah Aceh Harusnya Lebih Proaktif Bangun Komunikasi Dua Arah

Ismail Rasyid: Siapapun Bisa Keliru, Pemerintah Aceh Harusnya Lebih Proaktif Bangun Komunikasi Dua Arah
CEO Trans Continent Ismail Rasyid. Foto: acehtoday.com

Banda Aceh | CEO Trans Continent Ismail Rasyid menyebut, perusahaannya memutuskan untuk undur diri dari Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kabupaten Aceh Besar, Aceh karena pertimbangan dan kajian bisnis.

Menurut Ismail Rasyid, ia menarik perusahaannya di KIA Ladong, karena belum ada wujud komitmen nyata dari Pemerintah Aceh terhadap proses pembangunan KIA Ladong.

"Namun, kami tegaskan Trans Continent (TC) tidak keluar dari Aceh dan tetap akan berusaha di Aceh," kata Ismail Rasyid dalam keterangan resmi (rilis) yang diterima media ini, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan, menanggapi penjelasan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Ahmad Dadek melalui laman ajnn.net, Selasa, 19 Mei 2020.

Katanya, TC baru sekedar memakai gratis tanah KIA Ladong dan fasiltas yang ada serta sudah menempatkan peralatannya.

Namun belum ada perjanjian Bussines to Bussines (B to B) antara PT PEMA dengan TC selembar pun, walaupun selama ini PT PEMA berusaha memenuhi permintaan isi surat dari PT. TC.  Pemerintah Aceh.

Dadek mengaku perlu menjelaskan hal yang sebenarnya, terutama kronologis kerjasama tersebut. Pertama berdasarkan surat dari PT. Trans Contionent tanggal 28 Desember 2018 yang menyatakan bahwa, setelah mengikuti lauching KIA Ladong oleh Plt Gubernur Aceh, perusahaan tersebut sangat berkeinginan untuk melaksanakan investasi berupa Membuat Pusat Logistik Berikat (PLB).

Selanjutnya, surat tersebut langsung dijawab Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, tanggal 20 Desember 2018. Pihak PT. PDPA pada hari yang sama dengan isi mengharapkan kerjasama bisnis dengan Trans Continent dalam kerjasama sama bisnis Pusat Logistik Berikat (PLB) di Kawasan Industri Ladong dan meminta membahas rencana bisnis yang ada. 

“Sebulan yang lalu, PT Trans Continent langsung membawa beberapa peralatan yang ditempatkan di KIA Ladong, padahal perjanjian antara PT PEMA dengan PT Trans Continent belum ada alias masih dalam penjajakan. Seharusnya, sebelum PT Trans Continent membawa alatnya ke KIA Ladong, harus didahului dengan adanya perjanjian B To B dengan PT Pema, ini adalah prinsip investasi yang profesional,” ungkap Dadek.

Dadek menambahkan, pihak Trans Continent sendiri sudah mengetahui perlu dana hampir Rp50 miliar untuk melengkapi kebutuhan pagar keliling, lampu jalan satu kompleks, drainase dan jalan aspal, yang membutuhkan penempatan dalam anggaran APBA tahun 2021.

Sedangkan permintaan tersebut baru resmi dilayangkan pada akhir tahun 2019 dan awal 2020. Saat permintaan tersebut dilayangkan, DPA SKPA 2020 sudah sah menjadi APBA 2020.  “Butuh waktu untuk pemenuhannya walaupun PT PEMA berusaha untuk mengambil kredit ke PT Bank Aceh Syari’ah, tetapi tidak masuk dalam hitungan Bisnis BAS.  Bahkan menggunakan hasil usaha yang selama ini ada di PT Pema,” ujar Dadek yang juga komisaris pada PT tersebut.

Dadek menganalogikan, permintaan pembuatan fasilitas pagar keliling dan fasilitas pendukung lainnya di KIA Ladong pada tahun anggaran 2020 adalah hal yang mustahil. PT PEMA justru seperti dipaksa membangun Candi Roro Jongrang dalam semalam. Sementara dalam sistem penganggaran di pemerintahan memiliki mekanisme tersendiri.

“Karena tidak ada perjanjian bisnis tersebut, maka Ismail Rasyid bebas untuk memasukan peralatan mobilenya ke KIA Ladong dan juga memindahkannya karena memang tidak ada perjanjian investasi antara KIA Ladong dan PT Pema,” kata Dadek.

Dia menambahkan, upaya untuk memenuhi permintaan seperti pagar keliling dan fasilitas lainnya di KIA Ladong pada tahun 2021, adalah bentuk komitmen Pemerintah Aceh kepada investor, meskipun Trans Continent hanya memakai 10 persen lahan di KIA Ladong, namun PT Pema berusaha memenuhi dan melengkapi sebagaimana surat terlampir. 

“Karena sudah tidak bisa lagi diusulkan di tahun anggaran 2020, maka kita usulkan di tahun 2021. Begitulah komitmen Pemerintah Aceh lewat PT PEMA untuk para calon investor di KIA Ladong. Kita tetap menghormati para investor walaupun belum jelas tertulis hak dan kewajiban masing masing pihak dan tahapan investasi belum dimulai,” ungkap Dadek.

Lantas, apa kata Ismail Rasyid? Menurut dia, agar tidak terjadi mis-interpretasi terhadap situasi, khususnya kepada masyarakat Aceh, terkait hengkangnya Trans Continent dari KIA Ladong, dirinya juga mengungkapkan kronologis kerjasama sewa lahan di KIA Ladong untuk Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Pergudangan Terpadu antara PT. Trans Continent dengan PT. PEMA (Pembangunan Aceh).

Ungkap Ismail Rasyid, pada 20 Desember 2018, melalui surat nomor 001/TC-Dir/XII/2018, PT. Trans Continent mengajukan permohonan kerjasama bisnis Pusat Logistik Berikat (PLB) di KIA Ladong.

Lalu, di hari yang sama, melalui surat Nomor 129/PDPA/GEN/XII/2018 terkait jawaban PT. PEMA tentang permohonan kerjasama bisnis PLB di KIA Ladong. PT. PEMA menyetujui permohonan kerjasama, paralel menunggu perjanjian kerjasama penggunaan lahan secara legal.

Lalu, pada 25 April 2019, surat dari PT. PEMA nomor 013/PEMA-ADK/ADM/IV/2019 terkait perihal penunjukan pengelolaan, PT. PEMA mengalokasikan lahan seluas 10 hektar untuk pembangunan PLB dan pergudangan terpadu. Sementara kerjasamanya akan diatur dalam perjanjian berikutnya.

"Kami mulai melakukan aktifitas persiapan, sambil menunggu proses perjanjian kerjasama secara legal," kata Ismail Rasyid, seperti keterangan yang tertulis dalam rilis tersebut.

Nah, untuk memastikan, PT. Trans Continent melakukan follow up tentang rencana perjanjian kerjasama penggunaan lahan dan pengajuan izin PLB ke Bea dan Cukai. Maka keluarlah surat Nomor: 080 B/TC-Dir/VIII/2019, terkait perihal alokasi dan penggunaan lahan.

PT. Trans Continent meminta kepada PT. PEMA bahwa lahan 10 hektar tersebut untuk diserahkan kepada PT. Trans Continent, karena perusahaan tersebut akan melanjutkan pembangunan fisik gudang. Diketahui surat tersebut tanggal 7 Agustus 2019.

"Pada 12 Agustus 2019, berdasarkan surat PT. PEMA Nomor: 109/PEMA-ING/GEN/VIII/2019 perihal rekomendasi pemanfaatan lahan, PT. PEMA memberikan rekomendasi izin kepada PT. Trans Continent untuk menggunakan lahan seluas 10 hektar dan permohonan PLB ke Kakanwil Bea dan Cukai Provinsi Aceh," jelas Ismail.

Berdasarkan uraian kronologis tersebut, untuk jangka waktu pemanfaatan lahan 10 hektar di KIA Ladong belum ditentukan. Dan akan diatur secara terpisah dalam perjanjian bisnis antara PT. Trans Continent dengan PT. PEMA. Dan seperti diketahui, PT. PEMA telah ditetapkan sebagai pengelola KIA Ladong melalui keputusan Gubernur Aceh Nomor: 030/1550/2019.

Tanggal 30 Agustus 2019, Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia melalui Kakanwil Bea dan Cukai Aceh menerbitkan izin kepada PT. Trans Continent untuk Pusat Logistik Berikat (PLB) di KIA Ladong. Izin tersebut dikeluarkan lewat keputusan Menkeu Nomor: 08/KM.4/WBC.01/2019.

Selanjutnya tidak menunggu lama, setelah mendapatkan izin dari Kanwil Bea dan Cukai Aceh, tanggal 31 Agustus 2019 dilakukan ground breaking KIA Ladong yang diresmikan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. "Ini terlaksana sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan PT. PEMA dan Pemda Aceh," ujarnya.

Lalu, pada 30 September 2019, PT. Trans Continent melalui surat Nomor: 098/TC-DIR/IX/2019, menyurati kembali PT. PEMA. Isinya meminta PT. PEMA untuk memenuhi beberapa perjanjian kerjasama. Misal, pemakaian lahan, penempatan tenaga keamanan dengan standar pengamanan obvit (Pam Obvit), pembuatan pagar keliling kawasan KIA Ladong, pemasangan jaringan dan instalasi listrik, jaringan dan instalasi air, jaringan dan instalasi telepon, pembuatan drainase keliling kawasan KIA Ladong, dan fasilitas lain yang terkait dengan kawasan industri.

"Ini follow up dari Trans Continent untuk komitmen dari PT. PEMA mengenai perjanjian kontrak sewa lahan, dan pengadaan basic infrastruktur. Namun dari semua itu, yang terpenuhi hanya tenaga keamanan (kepolisian) yang sudah direalisasi sejak akhir bulan Maret 2020," ungkapnya.

Tak hanya itu, pada 17 Februari 2020, Ismail Rasyid selaku CEO PT. Trans Continent pernah diundang rapat di rumah dinas Plt. Gubernur Aceh. Pertemuan itu membahas percepatan KIA Ladong. Rapat yang dipimpin langsung Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, juga turut dihadiri oleh PT. PEMA dan beberapa kepala dinas terkait.

Agendanya, membahas tentang 8 poin untuk percepatan pelaksanaan basic infrastruktur. Lalu dilanjutkan pada 1 April 2020 yaitu rapat lintas sektoral yang membahas tindaklanjut solusi dan rencana percepatan basic infrastruktur.

Informasi yang didapat media ini, rapat tersebut dipimpin Asisten II Setda Aceh di ruang rapat Kantor Gubernur Aceh. Selanjutnya, di hari yang sama (1 April 2020), rapat lanjutan membahas tindak lanjut solusi dan rencana percepatan basic infrastruktur KIA Ladong bersama Plt. Gubernur Aceh.

Sementara itu, pada 3 April 2020, Sekda Aceh Taqwallah dan Asisten II, serta Plt. Kadisperindag Muslem Yacob dan rombongan berkunjung ke KIA Ladong, melakukan pengecekan fasilitas rencana tindak lanjut.

"Setelah kunjungan ke KIA Ladong, kita langsung rapat lanjutan di ruang Sekda, untuk mematangkan rencana implementasi hasil kunjungan," kata Ismail Rasyid.

Pada 8 April 2020, PT. PEMA melalui surat Nomor: 009/PEMA/IV/2020 menyurati PT. Trans Continent. Isinya perihal fasilitas KIA Ladong. Adapun keterangan tertulis dalam rilis Trans Continent menyebut, statement tertulis dari PT. PEMA mengenai percepatan pemenuhan fasilitas infrastruktur di KIA Ladong, dengan lampiran time line eksekusi serta penyelesaian.

Hingga akhirnya, pada 15 Mei 2020, melalui surat Nomor: 022/TC-BNA/OPS/V/2020, PT. Trans Continent mengeluarkan surat pemberitahuan pengunduran diri, dan menarik seluruh alat kerja dari KIA Ladong. Alasannya,  tidak ada progres yang signifikan dari seluruh proses tersebut.

"Berdasarkan perhitungan bisnis dan komersil, kami memutuskan untuk memberitahukan kepada PT. PEMA bahwa akan memindahkan alat-alat kerja, dan kami mengundurkan diri dari KIA Ladong," jelasnya.

Ismail Rasyid juga menyampaikan, ke depan Pemerintah Aceh harus dapat lebih proaktif dan responsif terhadap potensi investasi, dan terbuka dalam membangun komunikasi dua arah.

"Siapa saja tentu bisa keliru, namun ada baiknya kita intropeksi diri masing-masing. Sebagai masyarakat Aceh dan salah satu investor, kami mengharapkan agar Pemerintah Aceh dapat lebih proaktif dan responsif terhadap potensi investasi, dan terbuka dalam membangun komunikasi dua arah," jelasnya.***

Komentar

Loading...