Menelusuri Pembangunan Monumen Samudra Pasai (selesai) 

Irjen Mengaudit, TP4D Ikut Mengawas

Irjen Mengaudit, TP4D Ikut Mengawas
Kejari tetapkan lima tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Islam Samudera Pasai, Aceh Utara. (Foto: nanggroe.net)

MODUSACEH.CO | Tim Penyidik Kejari Aceh Utara yang dipimpin Simon, S.H., M. H dengan anggota; Wahyudi Kuoso, S. H. Mulyadi S. H., M.H dan Erning Kosasih, S. H, membidik pembangunan ini dengan sejumlah dugaan.

Misal, ditemui lisplank GRC atau beton bertulang glassfibre yang retak rambut dan tiang pagar GRC yang berlubang serta rusak maupun konstruksi tiang pancang yang diragukan kekuatannya.

Meski sementara ditutup untuk kunjungan wisatawan dengan dalih dikhawatirkan akan roboh. Namun, tak ada satu pun papan larangan atau police line yang terpasang di sana.

Kami pun menelusuri setiap sudut dari bangunan megah dan menjadi kebanggaan rakyat Aceh Utara ini. Mulai lantai dasar hingga lantai tiga.

Hasilnya, sejumlah ruangan memang tampak telah bocor karena belum digunakan dan lift untuk menuju menara setinggi 71 meter, belum terpasang. 

Dari sisi penerangan, hanya ada satu meteran token arus listrik yang diisi secara sukarela oleh warga di sana. Bisa dibayangkan bila malam hari, gedung megah ini gelap gulita.

Selain itu, lingkungan sekitar bahkan di beberapa ruas dalam gedung,  telah tumbuh semak belukar. 

Lantas, bagaimana dengan dugaan akan roboh karena kekuatan pondasi dasar diragukan? Kami pun melangkah hingga ke lantai tiga. 

dok.MODUSACEH.CO

Faktanya, bila asumsi tadi benar, tentu akan terlihat jelas pada keramik dinding dan lantai sekitar menara menjadi retak, akibat goncangan dan beban yang dihasilkan dari menara tersebut.

Sebaliknya, kami menemukan keramik lantai dan bagian atas menara masih tetap utuh. Padahal, tahun 2016 lalu, sebagai bibir partai utara dan timur Aceh, terkena dampak dari gempa 6,5 skala richter yang melanda Kabupaten Pidie Jaya dan getarannya menguncang hingga Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Memang, ada sebagian lisplank GRC yang merupakan lapisan penutup permukaan untuk keindahan bangunan yang telah rusak. Posisinya tentu saja tidak menjadi bagian dari konstruksi bangunan. 

Bisa jadi, kerusakan tersebut dilakukan tangan jahil dari orang tak dikenal. Tak hanya itu, pada sejumlah tiang pancang juga terdapat pilok warna merah. Kabarnya, sebagai tanda saat pengujian dengan Hammer Test yang dilakukan penyidik Kejari Aceh Utara. 

Tujuannya, untuk mengukur kekuatan struktur beton, apakah sesuai atau tidak dengan rancangan anggaran biaya atau RAB. Dan, pengujian dengan Hammer Test yang dilakukan tadi, kabarnya menunjukkan hasil tidak mencapai atau sesuai RAB.

Begitupun, dari hasil riset data yang dilakukan tim redaksi media ini menyebut. Pengujian kekuatan beton dengan Hammer Test, hanya dapat menghasilkan angka yang sesuai, jika dilakukan pada media lembab atau pondasi basah.

Dok. MODUSACEH.CO

Sebaliknya, pada bagian beton berusia lama, apalagi  sudah mencapai sembilan tahun, maka dapat dipastikan tidak akan akurat. Sebab, diduga pada permukaan terdapat penghalang bagi alat ini untuk membaca hasil secara benar.

Selain itu, dari data dan kontrak yang kami miliki. Pembangunan ini saban tahun telah melalui audit Inspektor Jenderal Kebudayaan, Kemdikbud RI, dengan masa perawatan lima tahun.

Kecuali itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Utara Dr. Diah Ayu Hartati Listiyarini kepada media pers mengungkap, ada potensi kerugian negara Rp20 miliar dari proyek pembangunan tersebut. 

Ironis, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya mengaku. Pihaknya belum dapat melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) proyek pembangunan Monumen Islam Samudera Pasai, Kabupaten Aceh Utara, karena masih perlu informasi dan data, terkait rumusan konstruksi potensi masalah serta penggunaan tenaga ahli kostruksi bangunan.

Jadi, ada terasa janggal dan terlalu dipaksakan memang. Sebab objek yang disangkakan dari tahun 2012 dan 2013 dan menjadi masalah tahun 2021. Padahal, pembangunannya juga diawasi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Negeri Aceh Utara ketika itu.

Lepas dari semua itu, berbagai tokoh dan elemen rakyat Aceh Utara, mempersilakan aparat penegak hukum Kejari Aceh Utara, mengusut berbagai dugaan penyimpangan hukum yang mungkin ada dan membalut Monumen Samudera Pasai ini hingga tuntas. Termasuk dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan pimpinan Aceh Utara. 

Hanya saja, mereka berharap jangan sampai mengorbankan, apalagi mematikan kemegahan dan kebanggaan rakyat Bumi Pasee terhadap monumen bersejarah ini. Sebab, itulah warisan yang ditinggal untuk generasi muda Aceh, pasca perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia.***

Komentar

Loading...