Besok Rapat Paripurna Menanggapi Jawaban Plt.Gubernur Aceh

Interpelasi DPRA Berpeluang Besar Jadi Hak Angket

Interpelasi DPRA Berpeluang Besar Jadi Hak Angket
M. Rizal Falevi Kirani (Foto: google I Net)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dikabarkan hari ini, Senin (28/9/2020) sekira pukul 10.00 WIB, kembali melanjutkan rapat internal dalam rangka menentukan sikap, terkait jawaban Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah terhadap materi hak interpelasi DPRA.

"Ya, hari ini pukul 10 tadi rapat menentukan sikap,” kata Sekretaris Komisi III DPRA Hendri Yono, melalui sambungan telpon, Senin di Banda Aceh.

Namun, wakil rakyat dari Fraksi Partai Aceh ini menuturkan, dari jawaban yang telah dibacakan Plt. Gubenur Aceh Nova Iriansyah, kemungkinan besar ditolak DPRA.

Menurut politisi PKPI ini, alasan DPRA karena tidak mendapatkan jawaban yang tepat dari apa yang telah disampaikan dalam rapat paripurna, Jumat (25/9/2020) lalu.

“Kemungkinan besar hasil jawaban Plt. Gubernur Aceh ditolak DPRA karena tidak mendapatkan jawaban,” ujar Hendri Yono.

20200928-hendriyono

Hendri Yono (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Itu sebab, rapat hari ini menentukan sikap apakah status hak interpelasi itu ditingkatkan menjadi hak angket. Lagi-lagi, argumentasi kuat DPRA meningkatkan status hak interpelasi karena jawaban Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah terhadap materi interpelasi dinilai datar dan normatif. “Misal soal proyek multy years,” ungkap Hendri Yono.

Pengakuan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muchlis Zulkifli. Dia mengaku banyak argumentasi hukum untuk bisa ditingkatkan hak interpelasi menjadi hak angket.

“Ya, di sana ada pelanggaran,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPRA Muchlis Zulkifli, melalui telpon, Senin.

Melalui saluran dan hari yang sama, politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) M. Rizal Falevi Kirani juga mengungkap pernyataan serupa.

“Melihat antusias kawan-kawan yang bertanya, rata-rata minta ditingkatkan statusnya menjadi hak angket,” sebut Falevi yang juga pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah pada Pilkada 2017 lalu.

Menurut Falevi, jawaban Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah terhadap pertanyaan hak interpelasi DPRA, belum menjawab subtansi yang ditanyakan.

“Jawaban Plt tidak mengena, malah yang dijawab nomor suratnya. Bukan subtansi persoalan,” tegasnya.

Lanjut Falevi, jawaban Nova Iriansyah normatif. Hanya narasi dan angka-angka yang coba dikecohkan.

Ambil contoh dana refocusing yang dijawab Rp2,3 triliun. Padahal dana tersebut mencapai Rp2,5 triliun lebih. “Lagi-lagi berbohong,” kritik mantan aktivis SIRA ini.

Begitu juga dengan pertanyaan dewan terkait status Yunita Arafah yang tidak dijawab Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah secara tertulis. “Multi years juga, kemudian masalah Yunita Arafah juga tidak dijawab,” ujarnya.

Lain lagi pertanyaan tentang pengangkatan Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sayid Azhary dan pengangkatan Saidan Nafi sebagai Plt. Ketua Majelis Adat Aceh (MAA). Menurut Falevi apa yang telah disampaikan Plt. Gubernur Aceh, tidak ada jawaban.

“Hampir semua sangat normatif yang coba membalikkan subtansi dari pertanyaan DPR Aceh,” kata Falevi.

Sementara itu, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah membaca jawaban materi hak interpelasi DPRA setebal 40 halaman dalam sidang paripurna, Jumat (25/9/20).

Soal pengangkatan Saidan Nafi sebagai Plt. Ketua MAA misalnya, Nova Iriansyah menjelaskan, Pemerintah Aceh akan melakukan kajian setelah menerima salinan dari Mahkamah Agung.

“Namun hingga saat ini putusan kasasi dengan nomor register 263 K/TUN/2020 dimaksud, belum diterima Pemerintah Aceh,” ujar Nova Iriansyah dalam jawaban tertulis yang dibacakan, Jumat (25/9).

Dan, sidang lanjutan paripurna hak interpelasi DPRA terhadap Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah dijadwakan, Selasa siang besok.***

Komentar

Loading...