Terkait Temuan BPK RI Terhadap Kabupaten Aceh Barat 2020

Inspektur Sirajulfata: Masih Ada Rp 500 Juta Lebih yang Belum Ditindaklanjuti

Inspektur Sirajulfata: Masih Ada Rp 500 Juta Lebih yang Belum Ditindaklanjuti
Ketua DPRK kiri, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh (tengah) dan Bupati Aceh Barat usai menerima buku LHP BPK RI TA 2020, 30 April 2021. (Foto: dok. MODUSACEH,CO)
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Dijadwalkan, Senin besok hingga Kamis mendatang. Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Sirajulfata bersama empat anggotanya akan berangkat ke Banda Aceh. Tujuannya, bertemu dengan auditor BPK RI Perwakilan Aceh di Jalan T. Panglima Nyak Makam, Banda Aceh.

Tujuannnya, untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesi (BPK RI) terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran (TA) 2020. 

Sirajulfata menjelaskan, ada sekitar Rp 500 juta lebih hasil LHP BPK yang belum rampung ditindaklanjuti pihaknya. Jumlah itu merupakan akumulasi dari temuan tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran sebelumnya yaitu, 2019.

“Ada yang sudah siap ditindaklanjuti. Namun saya tidak ingat jumlahnya. Yang belum selesai, entah Rp 500 juta lebih bila digabung dengan tahun sebelumnya,” jelas Sirajulfata, Sabtu di Meulaboh.

Lanjut Inspektur Aceh Barat ini, seingatnya dia yang belum selesai ditindaklanjuti termasuk anggaran Sektariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat. “Yang lain sudah, Alhamdulillah” ujarnya, Sabtu kemarin.

Bahkan akui Sirajulfata, ST. “Sekarang sedang direkap karena harus masuk dalam sistem tindaklanjut BPK RI,” ujar Sirajulfata.

Sebelumnya, Jumat, 30 April 2021 lalu, Bupati Aceh Barat Ramli MS dan Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi, resmi menerima LHP BPK RI, di lantai II, Gedung BPK RI, Banda Aceh.

Dalam LHP dengan opini wajar tanpa pengecualian tersebut, BPK masih menemukan berbagai persoalan yang harus tindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. 

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Aceh Barat.

Sedangkan permasalahan yang masih dalam proses tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD TA 2019 adalah, pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya memadai.

Lalu ada juga pengelolaan barang milik daerah belum sepenuhnya memadai, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp59 juta lebih serta kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru Rp24 juta lebih.

Kemudian, pertanggungjawaban biaya penginapan perjalanan dinas tidak sesuai fakta sebenarnya senilai Rp 449 juta lebih. Dan, pengelolaan dan pengawasan Dana Desa, alokasi Dana Gampong dan bagi hasil pajak daerah dan restribusi belum memadai.***

Komentar

Loading...