Pemko Lhokseumawe Defisit Anggaran Ratusan Miliar

Inilah Potret Pemerintahan Auto Pilot (bagian satu)

Inilah Potret Pemerintahan Auto Pilot (bagian satu)
ilustrasi/portalsatu.com
Rubrik

TAHUN 2016, adalah masa krisis dari perjalanan Pemerintahan Kota (Pemko) Lhokseumawe. Betapa tidak, daerah yang sempat bertajuk: Petro Dolar ini, mengalami defisit anggaran menahun. Ada yang menyebutkan Rp 300 miliar, kemudian berkurang Rp 280 miliar. Tapi, Sekda Kota Lhokseumawe, Bukhari AK mengatakan hanya Rp 40 miliar. Mengapa semua itu terjadi, benarkah selama dipegang Walikota Suadi Yahya pemerintahan di sana berjalan secara auto pilot? Wartawan dan reporter MODUSACEH.CO Muhammaad Saleh, Khairul Anwar menulisnya untuk Laporan Fokus. Kupasan lengkapnya, baca Tabloid MODUS ACEH, edisi Senin, 19 Desember 2016 mendatang.

***

DEFISIT (kekurangan) anggaran pembangunan bagi suatu kabupaten/kota, memang biasa. Tapi, menjadi tak lazim jika jumlahnya berkisar puluhan atau ratusan miliar rupiah. Maklum, selain mengorbankan berbagai pembangunan pro rakyat, persoalan tata kelola keuangan daerah, juga patut dipertanyakan.

Tapi, fakta miris itulah yang dialami Pemko Lhokseumawe. Lihat saja, kabarnya Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe dilaporkan mengalami defisit anggaran mencapai Rp 280 miliar. Akibatnya, banyak proyek fisik dan bantuan untuk masyarakat tak dapat direalisasikan dengan APBK Perubahan 2016, bahkan terutang pada pihak ketiga. Tak hanya itu, dana aspirasi dewan juga banyak tak bisa direalisasikan.

Hasil pantauan dan wawacara MODUSACEH.CO dengan sejumlah sumber di Lhokseumawe mengungkapkan, proyek fisik seperti pembangunan jalan dan lainnya, misal bantuan alat tangkap ikan untuk nelayan dan jenis bantuan lainnya tak dapat dilunasi. Tak hanya itu, proyek langsung (PL) yang sudah dikerjakan di sejumlah Satuan Perangkat Kerja Kabupaten (SKPK) juga banyak tak dapat dilunasi.

Kondisi ini terjadi karena dana perimbangan dari Pemerintah Pusat belum ditransfer oleh Kementerian Keuangan. Selain itu dana Pendapat Asli Daerah (PAD) juga belum bisa dimanfaatkan. Padahal DPRK Lhokseumawe sudah mengesahkan APBK Perubahan pada 7 September 2016 Rp 1,1 triliun. Dipercepat pengesahan APBK perubahan tersebut, supaya realisasi anggaran pada akhir tahun tidak buru-buru. “Benar kas Lhokseumawe defisit, tapi jumlah tidak mencapai 300 miliar, hanya sekitar Rp 40 miliar,” kata Sekdako Lhokseumawe Bukhari AK pada media ini beberapa waktu lalu. Menurut Bukhari AKS, proyek atau pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan belum bisa dibayar dengan dana perubahan 2016, akan diluncurkan pada 2017.

Menurut Bukhari, kondisi itu terjadi karena sumber dana dari Pemerintat Pusat belum ditransfer. “Tapi untuk gaji pegawai masih lancar, hanya untuk proyek fisik saja, seperti jalan dan bantuan itu yang belum bisa direalisasikan,” demikian Sekda Lhokseumawe, Bukhari AKS.

Nah, sejumlah pihak berpendapat, kondisi ini terjadi karena Pemko Lhokseumawe tidak disiplin dalam perencanaan anggaran dan pembangunan. Akibatnya, roda pemerintahan persis berjalan secara auto pilot. Itu sebabnya, banyak pihak berharap, tahun 2017 atau selanjutnya, Pemko Lhokseumawe harus benar-benar melakukan perencanaan terhadap sejumlah program, dengan melihat kemampuan dan sumber pendapatan daerah, sehingga tak terjadi defisit seperti saat ini. “Kenapa saya sebutkan auto pilot, karena perencanaan dan program yang dilakukan selama ini, melebihi pendapatan yang diterima oleh daerah, sehingga tidak mampu merealisasikannya. Itu sebabnya kata sumber yang juga seorang pengusaha di kota itu, pada APBK 2017, Pemko Lhokseumawe harus menyesuaikan pendapatan daerah dengan kemampuan anggaran yang ada.

“Kita berharap Pemko Lhokseumawe tidak bersandiwara soal defisit anggaran. Sampaikan saja kepada masyarakat kondisi yang sebenarnya, agar warga pun mengetahuinya,” ungkap sumber tadi, yang mengaku masih tersisa penarikan dana proyek di Pemko Lhokseumawe, terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya tahun ini.***

 

Komentar

Loading...