Evaluasi Dana Desa 2020

Ini Solusi Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi

Ini Solusi Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi. Foto: faktual.net

Jakarta | Diskusi Online Webinar, terkait Evaluasi Dana Desa 2020 dalam bentuk seminar online yang diselenggarakan TV Desa dan desapedia.id, Selasa, 29 September 2020.

Seminar ini menghadirkan Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi sebagai pembicara, turut hadir Kadis PMPD Kabupaten Magetan, Eko Muryanto serta Penanggap Utama,  Ketua Pansus UU Desa dan Waka DPD RI 2014-2019, Akhmad Muqowam.

Acara ini di pandu Iwan Sulaiman Soelasno, Pendiri desapedia.id.

Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Dana Desa 2020, mendorong Komite I DPD RI untuk memberikan masukan sebagai solusi bagi Dana Desa  di masa mendatang.

Menurut Razi. Pertama, memperkuat kelembagaan yang terlibat dalam proses penyaluran dana desa baik di tingkat desa, pemda dan pusat. Kedua, mempermudah administrasi penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa.

Ketiga, optimalisasi peran pendamping desa. Keempat, penguatan pembinaan bagi aparatur desa. Kelima, memangkas regulasi/kebijakan yang berlebihan dan bertentangan dengan semangat rekoqnisi dan asas subsidiaritas. Keenam, interkoneksi jaringan siskeudes dan percepatan internet desa khususnya bagi daerah-daerah yang jauh dari jaringan internet; dan memastikan kewenangan berskala lokal desa dijalankan sesuai dengan amanat UU Desa.

Hal inilah yang disampaikan Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi dalam diskusi webinar tentang Evaluasi Dana Desa Tahun 2020 tadi.

Fachrul Razi mengatakan, terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang diberikan kepada Masyarakat Desa terdampak belum tepat sasaran dan masih menyisakan sejumlah catatan.

Misal, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos tidak update. Pendataan Non DTKS di Desa kurang Efektif. Adanya kekeliruan dalam memahami kriteria. Kurang transparannya data Non DTKS atau masih ditemukan kecenderung kerabat Pemdes atau yang kurang berhak.

Selain itu, informasi BLT Dana Desa yang masih minim dan kurang sosialisasi; dan wadah pengaduan kurang tersedia di tingkat Desa. "Catatan ini menjadikan Dana Desa 2020 belum tepat sasaran khususnya untuk masyarakat Desa yang terdampak," ujar Fachrul Razi.

Komite I DPD RI yang membidangi urusan desa telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Desa sejak Dana Desa mulai digulirkan pemerintah tahun 2015 sampai dengan saat ini.

Alasannya, desa merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (Local Self-Government) yang diakui dan dijamin dalam Pasal 18B UUNRI TAHUN 1945.

Menurut Fachrul Razi, desa memiliki fungsi yang sangat besar. Misalnya untuk menyangga perekonomian masyarakat.

“Tetapi, pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, desa merupakan salah satu yang paling rentan terkena dampak. Bahkan apabila dibiarkan, maka akan mengganggu perekonomian negara,” tegas Fachrul Razi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami meski terlihat kecil, namun peranannya sangat besar terutama dalam pelayanan publik. Sehingga urgensitas penguatan masyarakat desa sangatlah penting untuk dilakukan pada kondisi saat ini.

Razi menyebut, adanya Permendes PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, telah mengakibatkan dana desa lebih difokuskan untuk penanggulangan Covid-19 dan pembentukan relawan desa lawan Covid-19.

Akibatnya, sejumlah desa kekurangan dana untuk BLT Desa karena keterbasan anggaran yang diterima. Selain itu, hiper regulasi masih menjadi momok dalam pelaksanaan Dana Desa 2020.

Contoh, untuk BLT Desa, Kemendes menerbitkan sejumlah regulasi antara lain Permendesa No.6/2020; Permendesa No.7/2020; SE No.8/2020; SE No.4/2020; dan SE No.15/2020.

“Regulasi ini belum termasuk yang diterbitkan Kemendagri dan Kemenkeu atau kementerian lainnya. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan dengan minimnya peran Pemda dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLT-Desa sehingga tidak tepat sasaran,” jelas Fachrul Razi.

Pengarusutamaan Dana Desa 2020 untuk penanganan Covid-19 juga berdampak terhadap pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa yang kurang optimal.

Begitu juga dengan adanya UU No. 2/2020 yang menghapus Pasal 72 UU No. 23/2014, menimbulkan ketidakpastian Dana Desa walaupun pemerintah sudah menganggarkan tahun 2021 sebear Rp72 triliun, tetapi masih mungkin akan berubah dengan adanya UU No. 2/2020 tersebut.***

Komentar

Loading...