Kadin Aceh dan APBA-P 2019

Ini Soal Kepatutan, Jangan Mentang-Mentang Bro!

Ini Soal Kepatutan, Jangan Mentang-Mentang Bro!
Plt Gubernur Aceh bersama Ketua dan Pengurus Kadin Aceh (Foto: acehimage.com)
Rubrik
Sumber
Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

MODUSACEH.CO | BEREDARNYA daftar barang dan harga bantuan Pemerintah Aceh melalui Disperindag Aceh kepada Kadin Aceh pimpinan H.Makmur Budiman, kembali menyita perhatian publik.

Sumber dananya jelas, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahaan (APBA-P) 2019.

Sekilas, alokasi bantuan ini memang tak salah. Sebab, ada aturan hukum yang melindunginya yaitu; Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1987, tentang Kamar Dagang dan Industri.

Itu sebabnya, seorang pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wishnu Wardhana menyatakan. Institusi itu akan meminta jatah dana operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami akan meminta anggaran operasional organisasi ini, karena Kadin sebagai organisasi yang dibentuk oleh undang undang, namun sampai saat ini belum mendapat kucuran dana," kata Wakil Ketua Keuangan Nonbank dan Pasar Modal Kadin itu, di Nusa Dua, Bali (antaranews.com,Selasa, 29 Juni 2019).

Menurut Wishnu, anggaran ini penting sebagai operasional dan implementasi komitmen pemerintah terhadap organisasi yang menjadi partner dalam merencanakan pembangunan bangsa ke depan.

Berbeda dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, justeru mempersilahkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat untuk mengajukan dana hibah. Alasannya, Kadin sebagai lembaga semi pemerintah, juga berhak mendapatkan dana hibah APBD.

"APBD itu dari hasil pajak dari retribusi, maka bagian dari uang masyarakat yang pengunaannya diatur untuk macam-macam, termasuk untuk Kadin," kata Asisten II Bidang Perekonomian Fatah Jasin di sela menghadiri Konsolidasi Organisasi Kadin Jatim di Graha Kadin, Surabaya, Jumat, 20 Januari 2017 lalu.

Alasan lain, Kadin setara dengan lembaga semi pemerintah seperti KONI dan MUI. Tapi, yang berhak menerima (dana hibah) adalah Kadin kabupaten dan kota serta provinsi. Sedangkan Kadin Indonesia tidak bisa mendapatkan APBN.

Itu sebabnya, Kadin Jawa Timur mendapat kucuran dana Rp5 hingga Rp10 miliar per tahun.

Memang, sesuai amanat dan semangat Pasal 33, Undang-undang Dasar 1945. Sebagai landasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi. Pengusaha Indonesia, dilandasi jiwa yang luhur, bersih, transparan, dan profesional, serta produktif maupun inovatif, harus membina dan mengembangkan kerja sama sinergistik yang seimbang dan selaras.

Baik sektoral dan lintas-sektoral, antar-skala, daerah, nasional maupun internasional, dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis. Tujuannya, mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi dunia usaha Indonesia untuk ikut serta melaksanakan pembangunan nasional dan daerah di bidang ekonomi.

Makanya, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987, tentang Kamar Dagang dan Industri menetapkan. Seluruh pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, koperasi dan swasta, secara bersama-sama membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri, sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia.

20191113-cek1

Foto: rencongpost.com

Sasarannya, mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi, bertumpu pada keunggulan nyata sumber daya nasional. Tak hanya itu, memadukan secara seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional, yakni antar-sektor, skala usaha, antar-daerah, dalam dimensi tertib hukum.

Termasuk, etika bisnis, kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan, dalam suatu tatanan ekonomi pasar dan percaturan perekonomian global, berbasis pada kekuatan daerah, sektor usaha, dan hubungan luar negeri.

Sebatas ini tentu tak soal. Yang jadi masalah adalah, bantuan Pemerintah Aceh kepada Kadin Aceh pimpinan H. Makmur Budiman, bukan semata-mata karena alasan legal atau tidak, ada regulasi atau tidak. Tapi, ada nilai moral, etik dan kepatutan yang perlu dikedepankan. Artinya, bukan atas dasar aji mumpung atau mentang-mentang dekat dan dalam lingkaran kekuasaan. Tapi, patut atau tidak? Apalagi, untuk jenis barang habis pakai yang dilebel dengan aset negara.

Maknanya, karena Kadin (tempat berkumpulnya) para pengusaha. Maka, arti seorang pengusaha pun patut dimengerti.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan. Pengusaha adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industry dan lain-lain); orang yang berusaha dalam bidang perdagangan; saudagar; usahawan.

Chairul Tanjung, seorang pengusaha terkenal negeri ini berpendapat. Modal utama pengusaha adalah; jangan cengeng, jangan mudah menyerah. Sementara Stephen Cover berkata; pengusaha dan pimpinan bisnis memerlukan orang-orang yang mampu berpikir sendiri, yang mampu berinisiatif dan menemukan solusi dari permasalahan.

Sedangkan Pramoedya Ananta Toer menyebutkan. Negeri Matahari Terbit, negeri Kaisar Meiji itu berseru pada para perantaunya, menganjurkan: Belajar berdiri sendiri! Jangan hanya jual tenaga pada siapa pun! Ubah kedudukan kuli jadi pengusaha, biar kecil seperti apa pun; tak ada modal? Berserikat, bentuk modal! Belajar kerja sama! Bertekun dalam pekerjaan!

Karena itu, sekali lagi, apakah alokasi bantuan dana dan hibah barang kepada Kadin Aceh yang bersumber dari APBA-P 2019 sudah pantas dan patut?

Untuk item besar seperti kenderaan roda empat mungkin saja boleh. Tapi, apa jadinya bila ada kulkas, AC, CCTV, printer hingga biaya ATK (barang habis pakai) hingga Rp100 juta. Padahal, Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh dilantik, Sabtu (14/9/201) di Banda Aceh.

Menjadi naif rasanya bila masa kerja aktif dimulai Oktober hingga Desember 2019 (tiga bulan), mampu dan realistis menghabiskan dana ATK hingga Rp100 juta. Kecuali jika “kertas dimakan, tinta ditelan”. Duh!

Nah, bisa jadi itulah alasan yang dicari-cari saat dugaan praktik aji mumpung dan mentang-mentang tadi terbuka ke publik. Alamak! (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...