Terkait Konflik di Thailand Selatan

Ini Saran Wali Nanggroe Kepada Jenderal Apirat

Ini Saran Wali Nanggroe Kepada Jenderal Apirat
Wali Nanggroe Aceh bersama Kasat Jenderal Andika Perkasa dan Panglima Royal Thailand Army (RTA) General Apirat Kongsompong (Foto:Humas Khatibul Wali Nanggroe)
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh

Banda Aceh | Sebagai daerah yang pernah dilanda konflik selama puluhan tahun dan berakhir dengan perjanjian damai di Finlandia 2005 silam.

Aceh saat ini dijadikan contoh dalam penyelesaian konflik bersenjatan oleh sebagian besar negara baik di Asia, Afrika dan Timur Tengah.

Demikian disampaikan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haytar dalam bahasa Inggris saat menghadiri acara temu ramah dengan Panglima Royal Thailand Army (RTA) atau Angkatan Darat Kerajaan Thailand General Apirat Kongsompong di Balai Teuku Umar Kodam Iskandar Muda, Selasa 14 Januari 2014.

Siaran pers dari Bagian Humas Khatibul Wali Nanggroe Aceh yang diterima media ini, Selasa sore menyebutkan. Pertemuan itu dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, didampingi Pangdam IM Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko.

Berdasarkan keterangan resmi yang dikeluarkan Kepala Penerangan (Kependam) Kodam IM menjelaskan. Kedatangan Panglima RTA selama satu hari ke Aceh dalam rangka membahas sukses perdamaian yang dicapai Aceh dan penandatanganan 4th Implementing Arrangement, kelanjutan kerja sama antara TNI AD dengan Angkatan Darat Kerajaan Thailand, periode 2020-2023 oleh Kasad bersama Panglima RTA.

Pada kesempatan tersebut, Wali Nanggroe menjelaskan bagaimana Aceh dengan Indonesia mengadakan perundingan dan memecahkan persoalan.

“Bagaimana konflik Aceh bisa diselesaikan dengan adanya tawar menawar antara GAM dengan RI. Apa yang bisa kita terima dari RI dan apa yang bisa kita berikan sebaliknya kepada RI, serta apa yang tidak bisa kita berikan,” kata Wali Nanggroe.

Kepada Panglima RTA Wali Nanggroe menyatakan, perundingan GAM dengan RI sudah tercantum dalam MoU Helsinki, dan diturunkan ke dalam UUPA.

“Dan ini sebenarnya suatu proses bagus dipelajari oleh negara seperti Thailan, karena mereka juga mempunyai masalah independent movement di Thailand Selatan yang belum selesai hingga sekarang,” kata Wali Nanggroe.

Dalam proses menuju perdamaian, pemerintah kata Wali Nanggroe, tentu saja harus bertindak sebagai regulator sekaligus menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyatnya.

Dengan demikian perdamaian dapat senantiasa terpelihara, sebab tidak ada alasan rakyat untuk bertikai apabila tatanan kehidupan yang adil terjaga.

“Dan ada masukan-masukan lain yang bisa kita berikan dalam pertemuan khusus ke depannya mungkin. Karena masalah mereka (konflik di Thailand Selatan) memang kompleks sekali.”

Wali Nanggroe menambahkan, sampai saat ini dirinya masih terus didatangi delegasi negara-negara yang memilik masalah konflik bersenjata. Misalnnya Columbia, Afganistan, Myanmar, Philipina dan banyak negara-negara lainnya.

Turut hadir pula pada pertemuan tersebut mantan Panglima GAM H. Muzakir Manaf (Mualem), Ketua DPRA H. Dahlan Jamaluddin, Sekda Aceh Taqwallah, serta sejumlah bupati dan Wali Kota seperti Roni Ahmad atau Abu Chiek (Bupati Pidie), Aiyub Abbas (Bupati Pidie Jaya) dan Suaidi Yahya (Wali Kota Lhokseumawe).***

Komentar

Loading...