Beri Pengarahan  Pada Calon Kepala Daerah di Aceh

Ini Pesan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

Ini Pesan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
Azhari Usman/ MODUSACEH.CO

Banda Aceh | Guna mencegah korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar program Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berintegritas di Aceh. Kegiatan ini bertujuan memberikan pembekalan untuk para pasangan calon (Paslon) kepala daerah, yang diikuti 7 Paslon Pilkada Kabupaten Aceh Selatan, 4 Paslon Pilkada Pidie Jaya, dan 5 Paslon Pilkada Kota Subulussalam yang akan bertarung di Pilkada serentak Juni 2018.

“Tujuannya mendorong terbangunnya prilaku anti korupsi dan pencegahan korupsi Paslon kepala daerah. Tujuan lain, untuk memberikan pemahaman persoalan-persoalan pokok penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kami berharap dengan adanya pembekalan ini, korupsi kepala daerah dapat dicegah dan dihentikan,” harap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dihadapan Paslon kepala daerah yang hadir di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (26/4/18).

Saut juga berharap, para Paslon kepala daerah di Aceh tidak melakukan ancaman pada pemilih, apalagi memberikan sejumlah uang supaya memilih Paslon tertentu. "Bagaimana caranya, Pilkada ke depan rakyat datang dengan ceria. Jangan ditakut-takuti, jangan pula diberikan uang. Saya yakin, para Paslon disini memiliki integritas. Karena, banyak orang cerdas tapi tidak berintegritas. Apa itu intergritas? Sederhana, jujur, berani, bertanggung jawab dan adil,” jelasnya.

Menurut Saut, para kepala daerah banyak tersandung korupsi masalah perizinan. Itu sebabnya, ke depan KPK akan membentuk koordinator wilayah yang bisa memantau para pejabat dan pengusaha dari jarak dekat. "Saya melihat, setelah para pejabat, yang banyak masuk penjara itu pengusaha. Maka kita ingin libatkan unsur lain untuk melakukan pengawasan,” ungkap Saut.

Saut Situmorang bersama beberapa staf KPK berada di Aceh selama dua hari (26-27 April 2018). Selama di Aceh, KPK memberikan pemahaman pada para Paslon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Juni 2018. Selain itu, KPK akan membentuk Komite Advokasi Anti Korupsi Aceh, Jumat (26/4/18). Acara itu juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian, dan Kejaksaan Agung.***

Komentar

Loading...