Terkait Permintaan Keterangan dari Kejati Aceh

Ini Penjelasan Bidang Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media BPMA

Ini Penjelasan Bidang Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media BPMA
Tiara Fatimah, Bidang Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media, BPMA (Foto: Ist/Net)

Banda Aceh | Kepala Divisi Formalitas dan Hubungan Eksternal, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Adi Yusfan menjelaskan. Pemberian tunjangan kinerja tahunan, merupakan renumerasi yang tidak terpisah dari pegawai BPMA. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan itu disampaikan Tiara Fatimah, Bidang Komunikasi, Publikasi dan Hubungan Media, melalui siaran pers yang diterima media ini, Jumat sore.

Sebelumnya, soal pemberian tunjangan kinerja tahunan ini sempat menjadi perhatian penyidik dari Kejaksaan Tinggi Aceh. Itu ditandai dengan pemeriksaan sejumlah petinggi BPMA oleh penyidik Kejati Aceh.

Mereka dipanggil dan dimintai  keterangan, terkait tunjangan kinerja tahun 2019. Kasipenkum Kejati Aceh Munawal Hadi menyebut, petinggi yang dipanggil untuk dimintai keterangan itu adalah, satu orang Deputi di BPMA, tiga kepala Divisi bersama 74 staf lainnya.

20200626-munawal

Kasipenkum Kejati Aceh Munawal Hadi (Foto: Ist/Net)

"Ya, mereka dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penggunaan tunjangan kinerja yang mereka terima," jelas Munawal kepada media ini, Jumat di Banda Aceh.

Dia menyebutkan, saat ini penyidik masih mengumpulkan data dan bahan keterangan atas penggunaan tunjangan kinerja yang mereka gunakan. “Bertahap penyelidikannya, apakah tunjangan kinerja yang mereka gunakan sesuai aturan atau tidak," ujar Munawal.

Untuk mengungkapkan apakah adanya unsur tindak pidana penyalahgunaan anggaran tersebut. Munawal Hadi mengatakan, diperlukan bukti dan waktu. Penyidik akan bekerja secara profesional. "Saat ini penyidik masih melakukan pemanggilan staf BPMA untuk mengumpulkan data dan bahan keterangan," ungkap dia.

Mensikapi pemanggil tadi, Tiara mengakui bila Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), ada menerima surat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Dan, pihaknya memenuhi undangan permintaan keterangan tersebut. Berkaitan laporan dari masyarakat dengan dugaan pemberian tunjangan kinerja tahunan yang tidak sesuai dengan peraturan.

Menurut Tiara, BPMA akan bekerjasama secara penuh dengan Kejati Aceh dengan selalu mengikuti kaedah-kaedah hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

“Ini juga merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap kinerja Badan Pemerintah khususnya di bidang hulu migas demi terwujudnya industri hulu migas yang transparan dan efisien sehingga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat  dan Negara,” jelas dia.***

Komentar

Loading...