Perpres Nomor 23 Tahun 2015 Terkait Peralihan Kantor BPN

Ini Kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil

Ini Kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Jumat sore (21/2/2020) Foto MODUSACEH.CO/Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Sejak 13 Februari 2015-Februari 2020, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Badan Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota diterbitkan, namun peralihan belum juga dilakukan.

Padahal, pada Bab VIII ketentuan penutup Pasal 17 Perpres nomor 23 tahun 2015 jelas disebutkan, peralihan status kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen harus sudah selesai dilaksanakan, paling lama satu tahun setelah Perpres tersebut diundangkan.

“Pengalihan status kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 harus sudah selesai dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan,” tulis Pasal 17 Perpres nomor 23 tahun 2015 tersebut.

Namun, sudah berjalan enam tahun (2015-2020) Perpres itu diundangkan, belum juga dilakukan pemerintah pusat. Lantas apa pengakuan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil?

Ditemui media ini di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Jumat (21/02/2020). Sofyan Djalil mengaku yang penting seluruh tanah di Aceh terdaftar dulu.

“Kita selesaikan seluruh tanah di Aceh terdaftar dulu, iya kan? Kemudian pelayanan masyarakat bisa kita tingkatkan, masalah institusi kita sudah  walk out, sekarang kita kerjakan,” ujar Sofyan Djlalil saat dikonfirmasi media ini, Jumat.

Sofyan Djalil mengaku, Badan Pertanahan Nasional (BPN) kerja bareng dalam rangka jadikan Kota Banda Aceh sebgai kota lengkap. Begitu juga urusan pembebasan tanah untuk jalan tol dan pembahagian tanah untuk masyarakat.

“Kita jadikan kota lengkap, kemudian pembebasan tanah untuk kepentingan tol, pembahagian tanah untuk masyarakat, kita bekerja cepat daripada kita ribut masalah kelembagaan, tidak efektif kita bekerja,” kata Sofyan Djalil.

Saat media ini kembali melakukan konfirmasi sebagai penegasan apakah panitia peralihan status BPN sudah terbentuk, Sofyan Djalil mengatakan. “Oh terbentuk saja, kita pikirkan,” sebutnya.

Sementara itu, sesuai Bab V Tim Pengalihan Pasal 12 ayat (2) menyebutkan, tim pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN yang beranggotakan unsur Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang,Kepala BPN, Arsip Nasional, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.***

Komentar

Loading...