Breaking News

Sidang Sengketa Partai

Imran Mahfudi Keberatan Surat Kuasa Mahkamah Ditandatangani Megawati Soekarnoputri

Imran Mahfudi Keberatan Surat Kuasa Mahkamah Ditandatangani Megawati Soekarnoputri

Banda Aceh | Sidang lanjutan sengketa partai yang diajukan Imran Mahfudi terhadap DPP PDIP kembali berlangsung, Rabu, 13 Mei 2020, dengan agenda pembacaan gugatan.

Kader PDIP ini menggugat DPP PDIP selaku tergugat 1, Mahkamah Partai PDIP (tergugat 2) dan DPD PDIP Aceh (tergugat 3).

Sidang dipimpin Eti Astuti (ketua) didampingi Nani Sukmawati dan Zulfikar (anggota). Penggugat hadir sendiri tanpa diwakili kuasa hukum, sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 diwakili Benny Hutabarat dan Roy Valiant Sembiring, sementara Tergugat 3 diwakili kuasa hukumnya Azfilii Ishak.

Dalam persidangan, Imran Mahfudi mempersoalkan keabsahan surat kuasa Tergugat 2 (Mahkamah Partai PDIP). Sebab,  berdasarkan surat kuasa yang diperlihatkan pada majelis hakim, untuk Tergugat 2 ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP. Karena itu, Imran Mahfudi menolak atau keberatan.

“Padahal berdasarkan ketentuan UU Partai politik, mahkamah partai adalah organ yang berbeda dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Mahkamah Partai adalah Lembaga Peradilan Internal Partai politik yang memiliki struktur tersendiri, sehingga saya menyatakan keberatan terhadap surat kuasa tergugat 2 ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen PDIP,” kata Imran Mahfudi atau akrab disapa Boim ini.

Selanjutnya, majelis hakim bertanya kepada kuasa hukum Tergugat 1 dan 2, Benny Hutabarat, terkait keberatan Boim. “Majelis hakim yang mulia, sesuai AD/ART PDIP, Mahkamah Partai merupakan bagian dari DPP, sehingga surat kuasa untuk Mahkamah Partai ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen,” ujar Benny Hutabarat.

Menanggapi keberatan penggugat tersebut, majelis hakim mempersilahkan kepada penggugat untuk menguraikan dalam replik penggugat nantinya dan terhadap keberatan tersebut telah dicatat dalam berita acara persidangan.

Sidang berikutnya akan digelar kembali, Rabu, 20 Mei 2020 dengan agenda jawaban dari para tergugat.***

Komentar

Loading...