Breaking News

Dibalik Penunjukkan Muslahuddin Daud Sebagai Ketua DPD PDIP Aceh

Imran Mahfudi Gugat DPP PDIP, Mahkamah Partai dan DPD PDIP Aceh

Imran Mahfudi Gugat DPP PDIP, Mahkamah Partai dan DPD PDIP Aceh
Imran Mahfudi mendaftar gugatan ke PN Banda Aceh (Foto: Ist)

Banda Aceh | Sekali melangkah, pantang menyerah! Agaknya itulah prinsip yang dilakoni Imran Mahfudi, seorang advokat di Aceh.

Lihatlah, kader Partai PDI Perjuangan Aceh ini, baru saja atau Selasa siang (11/2/2020), mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh.

Tak tanggung-tanggung, yang dia “seruduk” Dewan Pimpinan Pusat PDIP dibawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Mahkamah Partai PDI Perjuangan dan DPD PDIP Provinsi Aceh. Gugatan tadi telah teregister dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN-BNA.

Ini terkait dugaan pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai dalam penyelenggaraan Konferensi Daerah (Konferda) V PDI Perjuangan Aceh, 3 Agustus 2019 yang lalu di Banda Aceh.

20200211-gugatan

Imran Mahfudi atau akrab disapa Boim ini menilai, telah terjadi pelanggaran terhadap AD/ART partai pada mekanisme penunjukan Muslahuddin Daud sebagai Ketua DPD PDIP Prov Aceh.

"Kewenangan Konferda adalah membentuk kepengurusan partai. Namun yang terjadi, DPP partai langsung menunjuk Muslahuddin Daud sebagai Ketua DPD tanpa proses pemilihan atau musyawarah mufakat dengan peserta Konferda. Ini adalah pelanggaran terhadap Anggaran Dasar partai sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (3),” jelas Boim seperti dikutip sejumlah media pers.

Masih kata Boim, DPP Partai telah mengambil alih kewenangan yang dimiliki forum Konferda untuk menentukan Ketua DPD Partai. Lebih aneh lagi, Muslahuddin Daud hanya diusulkan oleh 1 DPC, namun DPP tetap menunjuk yang bersangkutan sebagai ketua DPD," ujar Imran mengurai pokok tuntutannya.

Akibat pelanggaran itu kata Boim, kepengurusan yang dihasilkan dari Konferda 'pura-pura' itu menjadi tidak legal sehingga seluruh tindakan mewakili partai menjadi tidak sah.

"Termasuk mewakili DPD PDIP Aceh pada Kongres V PDIP di Bali tanggal 8-10 Agustus 2019, dan dikarenakan adanya peserta kongres yang tidak sah, berakibat pada tidak sahnya pelaksanaan Kongres V PDI Perjuangan, sehingga didalam petitum gugatan disamping meminta majelis hakim menyatakan tidak sah Konferda V PDIP Aceh, juga meminta agar dinyatakan tidak sah Kongres V PDIP," ungkap dia.

Selain itu, dalam gugatannya Imran juga menyampaikan permohonan agar adanya putusan provinsi berupa penangguhan pemberlakuan SK DPP PDIP Nomor 33/KPTS-DPD/DPP/IX/2019, tentang susunan pengurus PDIP Aceh periode 2019-2024.

"Dan untuk mengisi kekosongan kepengurusan, meminta untuk menyatakan kepengurusan PDIP Aceh masih sah dibawah kepemimpinan Karimun Usman sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap," sambung Imran.

Dia menjelaskan sebelum melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) dia telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Mahkamah Partai, tanggal 8 Agustus 2019.

Tapi hasilnya, hingga saat ini Mahkamah Partai belum mengadili permohonan tersebut, padahal sesuai ketentuan UU Partai Politik, Mahkamah Partai wajib mengadili dalam jangka waktu enam puluh hari.

"Sebetulnya terkait persoalan ini, saya lebih senang apabila menempuh upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai, namun karena Mahkamah Partai pun tidak tunduk pada ketentuan UU, tidak ada pilihan bagi saya selain membawa persoalan ini ke pengadilan," kata Boim yang juga masuk sebagai salah satu pengacara DPP PDI Perjuangan.***

Komentar

Loading...