Imbas Pembubaran Paksa

Front Bate VIII Desak Kapolda Copot Kapolres Lhokseumawe

Front Bate VIII Desak Kapolda Copot Kapolres Lhokseumawe
Masyarakat yang tergabung FPRBM melakukan konferensi pers di Setber Jurnalis Pase, Lhokseumawe. (Foto: Taufiq Hidayatullah)
Penulis
Sumber
Taufiq Hidayatullah Reporter Lhokseumawe/Aceh Utara

Lhokseumawe | Front Bate VIII Menggugat (FPRBM) mendesak Kapolda Aceh untuk segera mencopot Kapolres Lhokseumawe atas perlakuan dan dugaan intimidasi terhadap mahasiswa dan masyarakat Desa Kilometer VIII, Kecamatan Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Baca: Sengketa Tanah, Masyarakat-Mahasiswa yang Blokade Jalan PT Setya Agung Dibubar Paksa Polisi

Permintaan tersebut terkait pembubaran paksa yang dilakukan anggota Polres Lhokseumawe, Selasa (16/11) kepada mahasiswa dan masyarakat yang melakukan blokade untuk memperjuangkan hak atas tanah ulayat yang telah diserobot PT Satya Agung.

Juru Bicara (Jubir) FPRBM, Nanda Riski dalam konferensi pers di Setber Jurnalis Pase Lhokseumawe, Jumat (19/11/2021) pukul 11.00 WIB mengatakan, pihak kepolisian tidak melakukan fungsinya seperti amanat UU Nomor 2 Tahun 2002.

"Kapolres Lhokseumawe seharusnya berfungsi sebagai penegak hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Namun sebaliknya, Kapolres Lhokseumawe berada pada kepentingan korporat yang secara nyata telah menyerobot lahan warga," ucap Nanda Riski.

FPRBM mengaku, perlakuan mengintimidasi dengan cara merobohkan, mematahkan dan merobek tenda dan baju salah satu dari mahasiswa.

"Bahkan teman saya juga diintimidasi secara telepon orang tidak kenal dengan ancaman-ancaman bahaya," ungkap Nanda Riski.

Selanjutnya, Kepala Desa Kilometer VIII, Mahyeddin Abubakar juga meminta pejabat terkait untuk mencabut izin HGU PT Satya Agung yang secara terang-terangan telah menyerobot tanah ulayat masyarakat.***

Komentar

Loading...