Breaking News

Masuk Dalam Daftar 13 Anggota DPRA Berstatus ODP Covid-19

Ihsanuddin MZ: Ketua DPRA Hati-Hati, Jangan Politisasi Wabah

Ihsanuddin MZ: Ketua DPRA Hati-Hati, Jangan Politisasi Wabah
Ilustrasi Sidang Paripurna DPR Aceh (Foto: google)

* HT.Ibrahim; Saya Sehat, Karena Kami Menolak Sidang Paripurna

Banda Aceh | Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), DPR Aceh Ihsanuddin MZ mengingatkan Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, untuk tidak mempolitisasi wabah virus Corona (Covid-19) yang kini melanda Aceh.

Apalagi, dikaitkan dengan penundaan sidang paripurna yang akan dilakukan hari ini. “Seakan, sidang itu ditunda karena ada 13 anggota DPRA yang masuk dalam orang dalam pengawasan (ODP) virus corona. Ini sungguh tidak sehat dan benar,” ungkap Ihsanuddin, yang dikonfirmasi media ini, Kamis siang di Banda Aceh.

Menurut Ihsan, begitu dia akrab disapa, penundaan sidang tersebut, karena ada empat fraksi yaitu, Golkar, Demokrat, PPP dan PKB-PDA, yang menolak untuk hadir.

“Kami menilai, sidang paripurna dengan sejumlah agenda itu tidak tepat dilaksanakan saat ini, ditengah muncul berbagai larangan untuk berkumpul. Apalagi, itu merupakan kebijakan secara nasional,” kata Ihsan.

Selain itu, mantan Ketua DPD I KNPI Aceh meminta, sebagai Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin tidak menjakan kepemimpinannya dengan tendensius. “Apa kata rakyat, mereka kita minta berdiam diri di rumah, sementara wakil rakyat justeru bersidang. Apakah sejumlah agenda tadi begitu penting terhadap rakyat saat ini,” jelas dia.

Terkait namanya masuk dalam ODP, Ihsanuddin menjelaskan. “Saya tidak pernah meraskan itu. Hari minggu lalu saya masih ngopi di Solprem Beurawe. Alhamdulillah kondisi saya baik-baik saja. semoga terus ke depan seperti ini. Makanya dari mana awal info saya masuk ODP. Itu keliru,”tegas Ihsan.

20200326-ihsan 

Itu sebabnya, Ihsanuddin meminta Ketua DPR Aceh untuk hati-hati mengeluarkan pernyataan, walau hanya menyebut jumlah 13 orang. “Ini jaman era teknologi canggih, jurnalis pun bukan sosok yang bisa dikelabui, pasti mereka akan mencari dan mengejar nama-nama 13 orang tersebut,” sebut Ihsan.

Ditanya tentang dirinya ada pergi keluar daerah, Ihsanuddin mengungkapkan. “Kalau memang keluar daerah, hampir seluruh anggota DPRA dalam dua bulan terakhir ada pergi keluarga daerah. Termasuk ketua sendiri. Jadi, cobalah sedikit dewasa dalam berpolitik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin mengaku terpaksa menunda sidang paripurna, yang semula dilakukan pagi ini, karena ada 13 anggota DPRA yang masuk ODP virus Corona (Covid-19).

Padahal, berdasarkan surat Ketua DPRA, Nomor: 160/745, tanggal 24 Maret 2020, yang beredar luas di media sosial (medos0, sidang paripurna itu berisi sejumlah agenda penting.

Misal, penyerahan laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRA tahun 2019. Pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD), DPRA dan pengumuman AKD, DPRA.

Selain itu, pengumuman pembentukan panitia khusus (Pansus) Gedung Oncology, pencairan kredit PT. Bank Aceh Syariah, pengadaan barang dan jasa APBA-P 2019 serta persetujuan pembatalan proyek multy years tahun anggaran 2020-2022.

Sejumlah anggota DPR Aceh kepada media ini membenarkan telah terjadi pembatalan sidang paripurna tersebut. Alasannya, karena ada 13 anggota DPR Aceh yang masuk dalam ODP virus Corona (Covid-19).

Nah, dari data yang diperoleh media ini menyebutkan, dari total 13 nama tadi, ada 8 diantaranya berasal Partai Demokrat, 4 dari PPP dan satu dari PKB.

“Tidak benar itu, saya sehat-sehat aja dan masih melakukan aktivitas hingga sekarang. Saat ini saya sedang di Krueng Raya (Aceh Besar), menghadiri acara kader yang menikah,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat, DPR Aceh HT. Ibrahim.

Dia menduga, munculnya 13 nama anggota DPRA yang masuk ODP virus Corona (Covid-19), sarat muatan politis. “Karena kami menolak hadir sidang paripurna hari ini, sehingga muncullah informasi tersebut. Itu sarat politis,” tegas HT. Ibrahim.

Baik Ihsanuddin MZ maupun HT. Ibrahim mempertanyakan dari mana sumber data Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, sehingga menyebut ada 13 orang yang masuk ODP.

“Harusnya data itu disampaikan kepada kami dari mana sumbernya. Jika benar, kami pun akan patuh pada ketentuan yang berlaku saat ini. Tak perlu ditutup-tutupi. Tapi bila tidak, dia harus bertanggungjawab,” tantang HT.Ibrahim.

 20200326-brahim

Keduanya juga mengaku paham. ODP hanya berstatus dalam pantuan. Itu berlaku bagi siapa saja yang pernah pergi ke luar negeri dan daerah. Ini berupakan standar yang diberlakukan saat ini. Namun, tak berarti terjangkit virus corona. “Untuk kewaspadaan, saya setuju. Tapi rakyat tidak paham seperti itu. Apalagi dalam suasana dan situasi saat ini. Jadi, Ketua DPRA lebih santunlah dalam berpolitik,” kritik HT. Ibrahim.***

Komentar

Loading...