HUT ke-19 Kota Langsa dan Sajian 13 Temuan BPK Tahun Anggaran 2019

HUT ke-19 Kota Langsa dan Sajian 13 Temuan BPK Tahun Anggaran 2019
Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid pimpin upacara Hut ke-19 Kota Langsa (Foto: aceh.tribunnews.com)
Rubrik

Hari ini, Sabtu, 17 Oktober 2020, Kota Langsa berusia 19 tahun. Dibalik berbagai capaian, masih ada tersisa 13 temuan BPK tahun anggaran 2019. Mulai dari kesalahan penganggaran belanja pegawai, barang dan modal hingga pertanggungjawaban belanja hibah KONI yang belum sesuai ketentuan.

Kota Langsa | Berbeda dengan 2019. Tahun ini, Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Pemerintah Kota Langsa, berlangsung sederhana.

Bukan tanpa alasan, wabah pandemi virus corona (Covid-19), menjadi sebab sehingga tidak melibatkan banyak massa. Misal, pawai karnaval para pelajar  SD hingga SMA.

Itu sebabnya, jika tahun lalu Pemerintah Kota (Pemko) Langsa menggelar upacara di Lapangan Merdeka. Tahun ini cukup di lapangan Pendopo Walikota.

Upacara itu dipimpin Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid. Dihadiri Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE, Dandim 0104/Atim, Letkol Czi Hasanul Arifin Siregar, Kapolres Langsa, AKBP Giyarto SH SIK, Kajari, Ikhwan Nul Hakim SH, dan jajaran Forkopimda lainnya.

Selain itu, peserta upacara juga diwajibkan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Makanya dibatasi hanya sekitar 100 orang saja, terdiri atas para Kepala SKPK, sejumlah keuchik, personel Satpol PP, Dishub, dan BPBD Langsa.

Sementara sebagian besar para ASN, mengikuti upacara HUT Ke-19 Kota Langsa secara virtual antar dinas dan kantor masing-masing.

Nah, lepas dari sederhananya upacara tadi. Satu hal yang harus dicatat bahwa, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Pemko Langsa tahun anggaran 2019, ternyata tak “baik-baik” dan indah saja.

Sebab, ada 13 temuan yang masih menampalkan “komedo” di wajah pemerintah kota ini.

Lihat saja pada Buku II terkait pengedalian interen. Disebutkan, ternyata pengelolaan rekening Kas Daerah belum sesuai ketentuan dan SKPK belum melaksanakan transaski non tunai.

Selain itu, pertanggungjawaban belanja hibah dan belanja bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga, juga belum tertib.

Sedangkan pada Buku III, terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, auditor BPK mencatat. Belanja obat-obatan dan barang medis habis pakai pada RSUD Langsa tidak melalui e-Katalog dan berpotensi memboroskan keuangan daerah. Kok bisa?

Kecuali itu, realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah Rp376 juta lebih,  ternyata tidak sesuai ketentuan.

Termasuk, ada dua paket pekerjaan yang kekurangan volume yaitu, Rp27 juta lebih dan denda keterlambatan pada tiga paket pekerjaan, Rp114 juta lebih.

Ironisnya, pertanggungjawaban belanja hibah untuk KONI Kota Langsa juga belum sesuai ketentuan.***

Pengendalian Intern

  1. Pengelolaan Rekening Kas Daerah Belum Sesuai Ketentuan dan SKPK Belum Melaksanakan Transaski Non Tunai
  2. Pengelolaan Persediaan pada Tiga SKPK Kota Langsa Belum Sepenuhnya Memadai
  3. Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai.
  4. Kesalahan Penganggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal
  5. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Belum Memadai.
  6. Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga Belum Tertib. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan

  1. Mekanisme Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tidak Sesuai Ketentuan dan Kurang Pungut Sebesar Rp195.034.895,00.-
  2. RSUD Langsa Belum Melakukan Pemotongan Zakat dan Infaq atas Belanja Jasa Layanan Lainnya dan Belanja Honorarium Pegawai TA 2019, Rp484.572.423,00.
  3. Mekanisme Pemberhentian Pegawai yang Terkena Kasus Hukum Belum Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp243.039.100,00-.
  4. Belanja Obat-Obatan dan Barang Medis Habis Pakai pada RSUD Langsa Tidak Melalui e-Katalog dan Berpotensi Memboroskan Keuangan Daerah.
  5. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sebesar Rp376.686.200,00,-  tidak sesuai ketentuan.
  6. Kekurangan Volume pada Dua Paket Pekerjaan Sebesar Rp27.019.834,00 dan Denda Keterlambatan pada Tiga Paket Pekerjaan Sebesar Rp114.351.655,00.
  7. Pertanggungjawaban Belanja Hibah kepada KONI Belum Sesuai Ketentuan.***

Komentar

Loading...