Hasil Sementara Pansus RSUD DPRK Aceh Barat, Ada Indikasi Temuan Hukum?

Hasil Sementara Pansus RSUD DPRK Aceh Barat, Ada Indikasi Temuan Hukum?
Sebelah kiri Ketua Pansus Said Rizqi Saifan, SE adalah berkas-berkas yang dikumpulkan oleh tim Pansus DPRK Aceh Barat/Foto MODUS ACEH/Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Tumpukan berkas di ruang kerja Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, hampir menutupi semua meja, Senin, 11 Mei 2020.

Berkas-berkas tersebut, mulai dikumpulkan tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Barat, sejak awal Maret 2020 lalu. Dari berkas-berkas tadi, wakil rakyat itu sedang mendalami berbagai dugaan masalah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh.

“Sudah ada yang kita pindahkan, dulu lebih banyak lagi,” kata Ketua Pansus Said Rizqi Saifan, SE, Senin.

Alumni Unversitas Trisakti ini mengaku, Pansus dibentuk dewan karena ada aduan komplek terhadap masalah di RSUD Cut Nyak Dhien. Itu sebabnya, tutur politisi Partai Golkar ini mendalami masalah tadi sehingga terbentuknya Pansus yang kini sedang fokus pada satu-satu masalah, kemudian baru lanjut pada persoalan lain.

“Misal kami dalami masalah keuangan dulu, baru tuntaskan bagian lain,” kata Said Rizqi Saifan.

Wakil rakyat Daerah Pemilihan ( DP I) Kecamatan Johan Pahlawan itu mengaku, untuk saat ini ia belum dapat merinci lebih dalam hasil sementara temuan Pansus. Alasannya, Pansus masih berkerja.

“Saya tidak sebutkan secara rinci masalah-masalah. Yang jelas semua masalahnya saat pansus akan kami publikasi nanti setelah semuanya rampung,” janji Said Rizki.

Begitupun, Said menegaskan dari beberapa persoalan yang didalami tim Pansus, sudah ada beberapa masalah serius ditemukan.  Said Rizki sempat menyebut misalnya masalah administrasi yang seharusnya itu tidak bisa dilakukan, tetapi terjadi.

Bahkan akui Said, masalah yang ditemukan Pansus ada indikasi tak sesuai perundang-undangan yang mengarah pada indikasi temuan hukum. Lagi-lagi Said belum bisa menjelaskan secara terang, seperti apa indikasi tak sesuai aturan itu.

“Rumah sakit melakukan tes penerimaan THL, setelah itu dilaksanakan tes, itu dibatalkan tetapi telah menggunakan anggaran, itu bagaimana? Tetap kita dalami. Hal-hal seperti itu tidak luput dari pemeriksaan kami,” ujar Said Rizqi.

Disebut-sebut, besaran anggaran pelaksanaan seleksi tenaga harian lepas (THL) yang dugaannya berkerjasama dengan salah satu perguruan tinggi, itu menghabiskan anggaran sekitar Rp 500 juta.

Bukan hanya itu, menurut Said Rizki setelah semuanya selesai, hasil Pansus akan dipilih-pilahkan. Ada yang berbentuk rekomendasi pembenahan dan ada juga rekomendasi pada produk hukum.

“Pansus nantinya melahirkan rekomendasi yang bisa dilakukan sebagai perbaikan atau ada masalah kesalahan administrasi maupun tanggungjawab pimpinan,” papar Said Rizqi.

Selain itu, Pansus rumah sakit telah menggunakan tujuh kali SPPD dalam daerah, dengan melakukan pengumpulan bahan pendalaman sejak 2017 sampai 2019 sebagai perbandingan dalam menelusuri dugaan masalah yang diadu dan terima dewan.

Karena itu, selain mendalami di rumah sakit, Pansus Dewan Aceh Barat itu juga melakukan visit (kunjungan) ke bank yang ada kerja sama dengan rumah sakit serta ke BPJS.***

Komentar

Loading...