Menelusuri Pembangunan Monumen Samudra Pasai (bagian satu)

Haruskah Terbengkalai dan Rusak Termakan Usia?

Haruskah Terbengkalai dan Rusak Termakan Usia?
Dok. MODUSACEH.CO

Berawal dari Seminar Budaya tahun 2003 silam yang menghasilkan rekomendasi usulan pembangunan Monumen Islam Samudra Pasai. Tujuannya,  mengembalikan kegemilangan sejarah Islam di Asia Tenggara. Sayang, lanjutan pembangunanya justeru tersandera masalah hukum. Haruskah terbengkalai dan rusak termakan usia? Muhammad Saleh, wartawan MODUSACEH.CO melaporkan.

MODUSACEH.CO I Memang, sempat beredar informasi, tahun 2021,  Kemendikbud RI kembali melanjutkan pekerjaan tata pamer dan jalan aspal menuju lokasi. Ini merupakan tahun terakhir alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pusat.

Itu sebabnya, dijadwalkan, awal tahun 2022 mendatang, monumen ini akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo. Namun, rencana tadi dapat dipastikan gagal, karena hingga kini
pembangunan Monumen Samudera Pasai itu  justeru tersandera dan diduga bermasalah dengan hukum.

Nah, Rabu, 8 September 2021, usai sarapan pagi di Kota Lhokseumawe, kami bergerak ke arah timur, khususnya Kota Geudong, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Kami menelusuri jalan nasional lintas Sumatera atau Banda Aceh-Medan sepanjang 16,3 kilometer. Dan, 25 menit kemudian, kami tiba di Gampong Beuringin, Komplek Makam Sultan Malikussaleh yang juga Sultan Pertama pada Kesultanan Samudera Pasai. 

Sultan Malikussaleh naik tahta mulai tahun 1267 dan satu-satunya raja yang bisa membaca Al-quran pada abad 13 silam.

Mulanya, Sultan bernama Meurah Silu dan akhirnya bergelar Malikkussaleh yang memiliki arti; Malik yang saleh. 

Dok. MODUSACEH.CO

Ia adalah keturunan dari Sukee Imeum Peuet. Sebutan ini ditambalkan untuk keturunan empat maharaja atau meurah bersaudara yang berasal dari Mon Khmer (Champa), pendiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh pra-Islam, diantaranya Maharaja Syahir Po-He-La yang mendirikan Kerajaan Peureulak di Aceh Timur, Syahir Tanwi yang mendirikan Kerajaan Jeumpa di Bireuen, Syahir Poli (Pau-Ling) yang mendirikan Kerajaan Sama Indra di Pidie dan Syahir Nuwi yang mendirikan Kerajaan Indra Purba di Banda Aceh dan Aceh Besar. 

Bergerak sekitar 200 meter arah barat dari Komplek Makam tersebut, berdiri megah bangunan Monumen Islam Samudra Pasai, yang saat kami datangi tampak sepi. Hanya beberapa warga yang duduk santai, sambil menikmati kopi pagi menjelang siang.

Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, bangunan Monumen Islam Samudra Pasai ini, ramai didatangi warga sekitar. Bahkan dari berbagai kota di Aceh, khususnya Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Tentu dengan berbagai tujuan. Ada yang ingin melihat dan menikmati dari dekat bangunan berlantai tiga dengan tinggi menara 71 meter ini. Termasuk melakukan photo pra wedding bagi sejumlah calon pengantin baru.

Denyut nadi ini, tentu saja memberi efek positif, terutama penghasilan sampingan bagi warga di sana yang mayoritas sebagai petani dan nelayan.

Salah satu warga mengaku. Saat ramai dikunjungi warga, dia berhasil mendapatkan minimal Rp 100 ribu rupiah dari lahan parkir. Sementara seorang penjual makanan dan minuman ringan mengaku, per hari mampu mendapatkan Rp300 sampai Rp 500 ribu.

Begitupun, sejak tiga bulan terakhir, denyut nadi perekonomian warga di sana menjadi pupus. Ini sejalan dengan surat  Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Utara Diah Ayu Hartati Listiyarini kepada Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib, untuk menutup wisata Monumen Samudera Pasai di Desa Beuringen Pirak, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Utara Dr. Diah Ayu Hartati Listiyarini kepada media pers mengaku. Penutupan tersebut, terkait pondasi menara yang dinilai tidak mampu menopang menara setinggi 71 meter. Dia menyebut, bangunan ini retak dan membahayakan pengunjung. 

Kecuali itu, jajaran Kajari Aceh Utara juga telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, melakukan audit kerugian keuangan negara. 

Maklum, berdasarkan perhitungan sementara, diduga ada kerugian negara dalam proyek yang dikerjakan sejak 2012 dan selesai tahun 2017 ini. Nilainya lebih dariRp 20 miliar dari total nilai proyek adalah Rp 49,1 miliar. 

Tak jelas pula bagaimana penyidik Kejari Aceh Utara dapat menghitung perkiraan dugaan kerugian negara tersebut. Sebab, sampai saat ini BPKP Aceh belum mengeluar hasil audit yang mereka lakukan.

Begitupun, penyidik Kejari Aceh Utara sudah kadung menetapkan lima tersangka yaitu, F (Kuasa Pengguna Anggaran). N (Pejabat Pembuat Komitmen). P (Pengawas Proyek) serta T dan R (Rekanan).

Dok. MODUSACEH.CO

Munculnya pembangunan Monumen Samudra Pasai berawal dari seminar budaya yang diadakan tahun 2003 silam. 

Seminar itu menghasilkan rekomendasi usulan untuk membangun Monumen Islam Samudra Pasai, upaya menghadirkan kembali kegemilangan Sejarah Islam di Asia Tenggara. 

Gayung bersambut, pada tahun itu juga, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara membebaskan lahan seluas lebih kurang 7.5 hektar. 

Dan, awal tahun 2004, Pemkab Aceh Utara melalui konsultan, menyusun perencanaan pembangunan monumen Islam Samudra Pasai tersebut. Namun, perencanaan ini tidak pernah terwujud, meski  sudah pernah diusulkan ke pemerintah pusat bahkan luar negeri.

Berikutnya atau tahun 2009, Pemkab Aceh Utara melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, mencoba mengusulkan program pembangunan ini ke Pemerintah Pusat. Hasilnya belum juga ada alokasi dana.

Pada tahun 2012, usulan ini kembali di sampaikan. Kabarnya, setelah difasilitasi dan inisiasi Raihan Iskandar, anggota DPR RI Fraksi PKS Periode 2009-2014 asal Aceh. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan RI, mengalokasikan dana tahap pertama Rp10 miliar.

Dok. MODUSACEH.CO

Lalu, perencanaan yang telah disusun tahun 2004, di breakdown kembali sehingga muncul angka RP9.7 miliar lebih. Perencanaan ini tidak di bayar, karena konsultan bersedia membantu agar bangunan tadi bisa terealisasi. 

Setelah ekspose di kementrian, diputuskanlah pekerjaan tersebut ditindaklanjuti dan pelelangan berada di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Utara. 

Memang, saat itu sempat muncul kekhawatiran dari dinas terkait, pengawas, dan kontraktor pelaksana ketika melihat kondisi tanah, paska bencana gempa dan tsunami melanda Aceh, 26 Desember 2004.

Sehingga, diputuskanlah untuk melakukan pengecekan tanah dengan uji sondir dan boring. Lalu, data tersebut diserahkan pada konsultan ahli struktur.

Tujuannya, untuk menghitung apakah masih layak mengunakan pondasi tiang pancang vi-pile atau tidak. 

Tiang pancang vi-pile, merupakan pondasi yang dipasang dengan cara mengebor tanah dengan diameter tertentu hingga mencapai kedalaman yang sudah ditentukan. Ini sesuai dengan yang dibuat perencanaan terdahulu dengan kondisi saat itu.

Hasil perhitungan struktur merekomendasikan, penggunaan tiang pancang sebagai pondasi. Makanya dilakukan adendum pergantian pondasi tersebut, dari vi-pile 225 yang ditanam sedalam 20 meter kepada tiang pancang berdiameter 50 dan 40 sentimeter sedalam 50 meter, sedangkan perencanaan lainnya tidak berubah. 

Dok. MODUSACEH.CO

Setelah pekerjaan 2012 usai, diusulkan lanjutan bangunan ini pada tahun berikutnya hingga tahun 2017. 

Namun, sejak 2016 hingga 2019, sumber anggaran berada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan, setiap tahun pelelangan tetap dilakukan dan berada pada ULP Aceh Utara. 

Tahun 2018, dengan regulasi saat itu, tugas pembantuan dana dari APBN ditiadakan dan dilanjutkan dengan APBN murni. Selanjutnya, pekerjaan ini dilaksanakan Pemerintah Pusat hingga 2019.

Dan tahun 2020, tidak ada lagi aksi di lapangan karena wabah Covid-19 melanda dunia, Indonesia dan Aceh. 

Memang, sempat beredar informasi Kemendikbud RI akan melanjutkan pekerjaan tata pamer dan jalan aspal menuju lokasi pada tahun 2021. Sayangnya, sejak Mei 2021, pembangunan Monumen Samudera Pasai ini justeru tersandera dan bermasalah dengan hukum.***

Komentar

Loading...