LHP BPK Terhadap Pemko Sabang Tahun Anggaran 2020

Harga Pengadaan Pakaian Dinas Harian Dimahalkan Rp59 Juta Lebih

Harga Pengadaan Pakaian Dinas Harian Dimahalkan Rp59 Juta Lebih
Foto: Dok. MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik
Sumber
Kontributor Kota Sabang

Direktur CV JMT dan CV JMU mengakui mengajukan penawaran dengan harga satuan yang berbeda-beda walaupun spesifikasi barang yang akan diadakan tetap sama. Gawat!

Sabang I Pemerintah Kota Sabang pada tahun anggaran 2020 mengalokasikan dana belanja barang dan jasa Rp231.051.028.252,58.- dengan realisasi Rp201.422.216.068,00.- atau 87,18 persen.

Dari realisasi tersebut, diantaranya digunakan untuk belanja pakaian dinas dan atribut dengan anggaran dan realisasi Rp2.483.337.000,00.- dan Rp2.401.982.083,00.- (lihat tabel).

Hasil penelusuran atas belanja PDH diketahui, terdapat 29 SKPD melaksanakan  pengadaan PDH dengan pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung. 

Nah, pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan diketahui, spesifikasi PDH pada masing-masing SKPD adalah sama berupa bahan semi wool bewarna khaki dan dilaksanakan oleh enam penyedia. 

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdapat dua penyedia yaitu CV. JMT dan CV. JMU. Kedua perusahaan itu mengajukan harga satuan penawaran yang disepakati menjadi kontrak bervariasi antara Rp499 ribu sampai Rp600 ribu. 

Hasil wawancara  auditor BPK dengan Direktur CV JMT dan CV JMU diketahui, pengadaan PDH pada seluruh  SKPD menggunakan bahan yang sama berupa bahan semi wool bewarna khaki. 

Penjelasan lebih lanjut diketahui, Direktur CV JMT merupakan saudara kandung dari Direktur  CV JM dengan lokasi penjahitan PDH yang sama di daerah Batoh, Kota Banda Aceh. 

Tak hanya itu, dalam penentuan harga satuan pengadaan PDH oleh penyedia, CV JMT dan CV JMU menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang didapat dalam dokumen DPA SKPD. 

Direktur CV JMT dan CV JMU mengakui mengajukan penawaran dengan harga satuan yang berbeda-beda walaupun spesifikasi barang yang akan diadakan tetap sama. Gawat!

Akibatnya, menunjukkan adanya indikasi pemahalan harga satuan atas pengadaan barang dengan spesifikasi yang sama oleh penyedia yang sama yaitu CV JMT dan CV JMU. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan pemahalan harga dengan membandingkan  harga satuan kontrak dengan harga penawaran terendah pada penyedia yang sama sehingga didapatkan harga pemahalan atas pengadaan PDH Rp59.9 juta lebih.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan, semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika diantaranya huruf f menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.

Pasal 27 Ayat (4) huruf b menyatakan, Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu  atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan antara lain. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa.

Kondisi tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah atas pemahalan harga satuan pengadaan PDH sebesar Rp59.947.750,00.- Rincinya, CV JMT (Rp39.016.700,00) dan CV JMU (Rp20.931.050,00).

Lantas, kenapa semua itu bisa terjadi? Panitia/Pejabat pengadaan tidak cermat dalam melakukan evaluasi, klarifikasi dan negoisasi harga penawaran.

Kedua, Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran tidak optimal dalam melakukan pengendalian atas kegiatan sesuai kewenangannya.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Sabang melalui Sekrataris Daerah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas  Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kepala BKPSDM, Kepala BPBD, Kepala Dinas Pariwisata, Sekretaris DPRK, Kepala Dinas Kesehatan dan KB, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Sekretaris MPD, Kepala Dinas Sosial PMGP3AKB, Kepala DPMPTSP, Kepala Bappeda, Direktur RSUD dan Kepala BPKD, sependapat dan akan lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan sesuai kewenangannya.

Karena itu, BPK merekomendasikan Wali Kota Sabang agar menginstruksikan. Panitia/Pejabat pengadaan lebih cermat dalam melakukan evaluasi, klarifikasi dan negoisasi harga penawaran.

Kedua, Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran supaya lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan sesuai  kewenangannya.

Kedua, mempertanggungjawabkan kemahalan harga pengadaan PDH sebesar Rp59.947.750,00,- dengan menyetorkan ke Kas Daerah. Dan, Pemerintah Kota Sabang melalui Kepala SKPD terkait telah menindaklanjuti temuan kemahalan harga pengadaan PDH dengan menyetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 13 April 2021, Rp59.947.750,00.***

Komentar

Loading...