Terkait Surat Komnas HAM

Hanya Diminta Keterangan, Pemanggilan Mualem Jangan Ditafsir Politis

Hanya Diminta Keterangan, Pemanggilan Mualem Jangan Ditafsir Politis
Koordinator LSM GeMPAR Auzir Fahlevi (Foto: Mahyuddin)

Aceh Timur | Pemanggilan mantan Panglima GAM Muzakkir Manaf oleh Komnas HAM RI, janganlah disikapi secara berlebihan, apalagi ditafsirkan secara politis.

Sesuai dengan pernyataan Jubir PA H. Muhammad Shaleh, pemanggilan Muzakkir Manaf atau akrab disapa Mualem, untuk memberi keterangan dan klarifikasi biasa serta normatif. "Jadi tidak perlu dibesar-besarkan atau ditarik pada persoalan lain yang berbau politis.

Pendapat itu disampaikan Koordinator LSM GeMPAR Auzir Fahlevi kepada media ini, Selasa (9/10/2019). Menurutnya pemanggilan adalah rangkaian dari proses penyelidikan pihak Komnas HAM RI, terkait sejumlah pelanggaran kasus HAM berat yang terjadi di Aceh.

Salah satunya adalah di Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah yang terjadi pada tahun 2001 silam.

Dia menambahkan, sebenarnya ada lima kasus kategori pelanggaran HAM berat di Aceh yang menjadi objek penyelidikan Komnas HAM yaitu; Kasus Rumoh Geudong (Pidie), Simpang KKA (Aceh Utara), Jamboe Keupok (Aceh Selatan), Bumi Flora (Aceh Timur) dan Timang Gajah Bener Meriah. 

Masih kata Auzir, klarifikasi atau keterangan Mualem sangat dibutuhkan Komnas HAM guna pengungkapan kasus Timang Gajah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan HAM.

Dia juga mengatakan, Irwandi Yusuf mantan propagandis GAM juga sudah diperiksa Komnas HAM di Gedung KPK, 8 Mei 2019. Itu pun terkait sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh.

Selain itu, sejumlah petinggi TNI dan Polri. Termasuk tokoh Gayo, Tagore Abu Bakar yang juga mantan anggota DPR RI Fraksi PDIP.

"Jadi, kehadiran Mualem ke Komnas HAM menurut kami justeru lebih baik karena akan mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang sedang dilakukan Komnas HAM," kata Auzir.

Dinilai, ada pihak tertentu yang sengaja melalukan "propaganda" bahwa seolah-olah pemanggilan Mualem terkesan berada pada posisi yang salah. Padahal, hanya memberi keterangan biasa.

"Makanya media/pers perlu memberikan suguhan informasi yang tepat dan benar kepada masyarakat supaya tidak timbul persepsi negatif kepada Mualem," saran Auzir Fahlevi dalam rilisnya yang diterima MODUSACEH.CO.

Sebenarnya jika mengacu pada MoU Helsinki dan UUPA, proses penyelesaian kasus HAM di Aceh itu menjadi tugas dan peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang dibentuk melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2013 berdasarkan Ketentuan Pasal 229 UU Nomor 11 Tahun 2006(UUPA).

Secara nasional pun sudah ada Undang-Undang KKR, Nomor 27 Tahun 2004. Tapi kemudian dicabut Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2006 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

"Menurut kami, tidak jadi soal lembaga manapun yang menangani penyelesaian kasus HAM di Aceh karena bisa saja Komnas HAM beranggapan bahwa kasus kasus yang tengah diungkap ini terjadi jauh sebelum KKR Aceh dibentuk," ujarnya.

Tetapi sambung, pihaknya juga meminta kepada Komnas HAM agar tidak hanya memanggil mantan petinggi GAM saja seperti Irwandi Yusuf dan Muzakkir Manaf. "Kalau mau fair harus memanggil oknum petinggi militer yang masih hidup dan bertanggung jawab atas kasus Simpang KKA, Jamboe Peurupok, Rumoh Geudong dan Bumi Flora," tambahnya.

Jadi, penyelesaian kasus HAM di Aceh harus dilakukan secara berkeadilan dan bermartabat. Yang perlu diingat Komnas HAM sebut Auzir adalah, jangan sampai pengungkapan kasus HAM ini menuai sensitifitas publik dan konflik baru di Aceh.

"Ada hal hal yang memang mesti dilakukan dengan upaya rekonsiliasi. Tapi ada juga yang harus dilakukan melalui jalur yudisial. Inilah subtansi penyelesaian kasus HAM Aceh secara komprehensif untuk mencapai keadilan bagi para korban dan keluarganya," jelas Auzir Fahlevi.***

Komentar

Loading...