Breaking News

Dugaan Salah Suntik di RSUD CND Meulaboh

Hakim Vonis Terdakwa Dua Tahun, Kuasa Hukum dan Jaksa Banding

Hakim Vonis Terdakwa Dua Tahun, Kuasa Hukum dan Jaksa Banding
Foto Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh memvonis dua tahun penjara terhadap dua terdakwa yang berdinas sebagai staf di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Mereka adalah, Erwanty dan Desri Amelia.

Terdakwa Erwanty selaku tenaga kesehatan. Ia bertugas sebagai staf ruang anak di RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh.

Kemudian terdakwa Desri Amelia Zulkifli selaku tenaga kesehatan yang bertugas sebagai staf administrasi (ADM) ruang anak, rumah sakit yang sama.

Kedua terdakwa, mendenggarkan langsung putusan yang dibacakan  pada Kamis (30/01/2020) di ruang sidang sari. 

Pembacaan putusan tersebut, dipimpin langsung Ketua PN Meulaboh Zulfadly, SH., M.H (Hakim Ketua) dan hakim anggota Muhammad Alqudri, SH dan Irwanto, SH.

Majelis hakim menilai perbuatan dua terdakwa tersebut terbukti bersalah, terkait kasus Alfa Reza Bin Suardi.

Ihwal kasus dugaan salah suntik itu terjadi, Jumat (19/10/2018) sekira pukul 15.00 WIB, pasien Alfa Reza ke RSUD Cut Nyak Dhien, Meulaboh.

Pasien itu dirujuk dari Puskesmas Pante Cermin, karena tertusuk kayu pada bagian paha sebelah kiri.

Lalu sampai di RSUD Cut Nyak Dhien, pasien masuk ruang IGD dan dilakukan pemeriksaan.

Singkat cerita, dokter menyimpulkan pasien harus dioperasi untuk pencabutan kayu. 

Begitupun, dari vonis majelis hakim, terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan banding dari putusan PN Meulaboh itu.

Alasan banding, karena menilai putusan hakim tersebut tidak adil. "Artinya kemampuan profesional itu harus dikedepankan," kata kuasa hukum terdakwa Muhammad Siban, usai mendengarkan pembacaan putusan oleh majelis hakim, Kamis (30/01).

Bahkan Muhammad Siban menilai putusan tersebut tidak adil, karena klaiennya Desri  Amelia, tidak punya surat tanda registrasi (STR).

"Tidak punya kemampuan untuk melakukan, walaupun melakukan tindak pidana. Tetapi secara pertanggungjawaban profesional, tidak bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Alasan itulah, kuasa hukum terdakwa menegaskan, putusan hakim tidak lengkap, tidak cukup melakukan pertimbangan masalah perkara  itu.

Bukan hanya terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat, juga menyatakan banding. Salah satu pertimbangan, karena putusan hakim lebih rendah dari tuntutan JPU.

"Iya tidak sesuai tuntutan, karena tuntutan kita dua tahun enam bulan," kata Jaksa Badrunsyah, di PN Meulaboh, Kamis (30/01).

Nah, karena kedua belah pihak banding, maka putusan majelis hakim dari PN Meulaboh itu belum punya hukum tetap. Hal itu juga ditegaskan ketua majelis hakim, Zulfadly.

Sementara terdakwa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu Pasal 84 ayat (2) dan  pasal 359 KUHPidana.***

Komentar

Loading...