Breaking News

Hak Istimewa Yuyun

Hak Istimewa Yuyun
Ilustrasi (MODUSACEH.CO)

Sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Provinsi Aceh. Yunita Arafah atau akrab disapa Yuyun, istri kedua Gubernur Aceh Nova Iriansyah, tentu memiliki hak dan kedudukan sama di depan hukum serta aturan yang berlaku di negeri ini.

TAPI, semua itu menjadi pengecualian ketika Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Samsul Rizal M.Eng  menjadi “mati kutu” jika dan elok disebut; “tak berdaya” saat berhadapan dengan salah satu bawahannya ini.

Berbeda untuk urusan kampus lainnya, sang rektor memang dikenal “tegak lurus” dalam menjalankan dan menerapkan keputusan, berdasarkan aturan yang dia yakini benar.

Salah satunya, terkait penguasaan rumah dinas oleh keluarga ahli waris yang hingga masih heboh di media pers dan media sosial.

Lihatlah, guru besar ini rela dan mau bergesekan dengan ahli waris pendiri dan dosen USK (termasuk anak serta cucu mereka), yang masih memilih tinggal di rumah dinas tadi.

Padahal, ada juga diantara mereka yang berstatus; akademisi (dosen) pada perguruan tinggi jantong hate (jantung hati) rakyat Aceh ini.

Tapi, lupakan itu sejenak. Di sudut lain, dengan penuh kesadaran, justeru Yuyun patut diduga telah melakukan “penipuan” dan “pemalsuan” identitas diri, terutama soal status pernikahan atau menjadi istri kedua Nova Iriansyah. Dan itu telah berlangsung beberapa tahun, sejak keduanya mengikat janji setia dan memiliki anak.

Ironisnya, Rektor USK sangat paham dan tahu masalah tersebut. Bahkan, membalas surat konfirmasi kepada pimpinan DPR Aceh dengan pengakuan dan pernyataan bahwa; status Yunita Arafah belum menikah!

Foto: Dok. MODUSACEH.CO

Penjelasan tadi diperkuat kembali dengan berbagai data dan dokumentasi kepegawaian Yuyun dengan status juga belum menikah.

Namun, hingga kini tak ada tindakan nyata seperti melakukan klarifikasi dalam bentuk Sidang Komisi Etik (Komisi PP 10) maupun sanksi administrasi lainnya terhadap Yuyun. Ada apa?

Tak jelas pula, mengapa Prof Samsul terkesan begitu “takut” untuk sekedar mengelar sidang etik, melakukan validasi, verifikasi dan konfirmasi internal mengenai masalah yang sudah kadung viral dan masif di media pers tersebut, secara terbuka kepada publik.

Padahal, soal status dan kedudukan Yuyun sebagai istri kedua sudah sangat jelas diatur dalam berbagai regulasi negeri ini.

Bukalah kembali Surat Edaran (SE) Pemerintah Nomor 48 tahun 1990, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Di sana jelas ditegaskan, PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Artinya jika Yuyun seorang istri kedua/ketiga/keempat, maka tidak perlu mendaftar sebagai PNS.

Sebaliknya, jika Yuyun sudah menjadi PNS dan ingin menjadi istri kedua/ketiga/keempat maka, harus mengajukan pengunduran diri sebagai seorang abdi negara.

Sebab, jika seorang PNS wanita berbohong dan ketahuan sebagai istri kedua/ketiga/keempat, maka akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Tapi, semua itu tidak akan terjadi bila tanpa ada permasalahan dari atasan langsung yaitu, Rektor USK. Inilah aturan ketat tentang pernikahan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ada syarat dan sanksi yang melekat pada seorang PNS yang menikah terutama menjadi istri kedua. Termasuk tentang PNS wanita menjadi istri kedua diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Sipil. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan, PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan PNS, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

Memang, dalam PP No 10 Tahun 1983 diatur ketentuan bahwa izin bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/ keempat, hanya dapat diberikan pejabat (atasan langsung) apabila: ada persetujuan tertulis dari istri pertama bakal suami. 

Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya. Ini dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.

Dan, ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Sementara izin bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/ keempat, tidak diberikan oleh pejabat apabila, bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh PNS wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya. 

Kedua, tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Tentu, sebatas beberapa aturan tadi tidaklah begitu sulit bagi seorang Nova Iriansyah. Soal izin dari istri pertama misalnya, dia bisa dengan mudah mendapatkan dari istri pertamanya; Dyah Erti Idawati.

Sebab, ada beredar kabar bahwa Dyah pula yang memperkenalkan Yuyun kepada suaminya Nova, saat dia menyelesaiakan pendidikan strata (S3) di Australia.

Kabarnya, Yuyun sempat menjadi asisten Dyah yang kemudian menjadi sekretaris Nova hingga dia menikahnya secara sah.

Soal mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya. Ini pun tak sulit. Termasuk jaminan tertulis bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Kecuali itu, bagi Nova Iriansyah menikahi Yuyun juga tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut. Termasuk, tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Sebaliknya, bagi Nova, Yuyun adalah sumber inspirasi bagi karir politik maupun profesinya.

Hanya saja yang menjadi persoalan, mengapa sejak awal Yuyun tidak melengkapi data administrasi PNS-nya dengan jujur yaitu; telah menikah?

Mengapa hingga kini, data tersebut belum juga diperbaharui dan disempurnakan? Kenapa Yuyun menutupnya sangat rapat, sehingga data dirinya di USK Banda Aceh masih tertulis; belum menikah?

Padahal, semua aturan yang disyaratkan dapat dipenuhi Nova Iriansyah.

Sekali lagi muncul pertanyaan, apakah Rektor USK Prof Samsul tak mengetahui semua itu?

Rasanya mustahil! Lalu, bagaimana posisi hukum bagi Prof Samsul bila dia mengetahui adanya dugaan salah seorang bawahannya melakukan pemalsuan identitas dan administrasi kependudukan tapi dia tak bersikap? Ini bukan kasus delik aduan tapi sudah mengarah pada unsur pidana pemalsuan, khususnya tentang aturan administrasi kependudukan?

Bisa jadi, di mata Prof Samsul, Yuyun memiliki hak istimewa (privileges) sebagai istri seorang Gubernur Aceh. Tapi, di mata hukum dan aturan, sesungguhnya memiliki hak yang sama.

Lantas, mengapa Yuyun begitu “istimewa di mata Rektor USK Prof Samsul? Adakah Yuyun  atau koleganya juga mengantongi “kartu truf” tentang Prof Samsul sehingga sewaktu-waktu akan dibuka ke publik? Memang tak elok dan pantas untuk menduga-duga.

Begitupun, untuk mendapat menjawab secara pasti memang sulit. Sebab, sejumlah pertanyaan konfirmasi tertulis yang disampaikan media ini kepada Rektor USK Banda Aceh, hingga Jumat pekan lalu tidak berbalas.

Yuyun memang punya hak istimewa, yang mungkin tidak dimiliki  oleh Dyah Erti Idawati sendiri, istri pertama Nova Iriansyah. Entahlah! (selengkapnya baca edisi cetak, beredar mulai, Senin, 19 Juli 2021).***

Komentar

Loading...