Breaking News

Pelaksanaan Reses Tahap II DPRK Aceh Barat

Habiskan Belasan Juta, Laporan Dana Serap Aspirasi Belum Diserahkan

Habiskan Belasan Juta, Laporan Dana Serap Aspirasi Belum Diserahkan
Sekretaris Dewan DPRK Aceh Barat, Mulyadi. Foto MODUSACEH.CO/Aidil Firmansyah

Meulaboh | Pelaksanaan reses tahap II, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat telah selesai. Namun, laporan pertangungjawaban hasil pelaksanaan tersebut, hingga kini  belum diserahkan ke pihak sekretariat dewan setempat.

Padahal, pelaksanaan kegiatan sambut, setiap wakil rakyat itu menghabiskan anggaran Rp 8,5 juta per orang. Ditambah tunjangan reses dengan angka serupa, totalnya Rp 17 juta setelah potong pajak, untuk sekali masa reses.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Aceh Barat, Mulyadi ditemui MODUSACEH Senin (16/121/2019), mengaku. Sejak sebelum reses pihaknya telah memberitahukan kepada seluruh anggota dewan untuk menyerahkan laporan pertangungjawaban dana serap aspirasi maksimal 1 minggu usai pelaksanaan.

“Reses dilaksanakan mulai tanggal 3-7 Desember 2019, laporan baru satu yang masuk, sementara yang lain belum, mungkin sedang dipersiapkan pendamping anggota dewan saat reses terkait kelengkapan administrasinya,” ujar Mulyadi.

Dirinya menjelaskan, tahun 2019, seharusnya ada tiga kali masa reses yang harus dilakukan anggota legislatif di sana. Sebab pada bulan Agustus 2019 lalu, dilakukan pergantian anggota dewan lama dengan yang baru terpilih, maka reses ditiadakan. Hasilnya tahun ini hanya dua kali saja dilaksanakan.

Sementara anggaran yang sudah dialokasikan akan masuk dalam SILPA keuangan instansi tersebut. “Berhubung anggota dewan pada masa itu (dewan lama) telah habis masa jabatannya, maka reses bulan Agustus ditiadakan. Itu memang sudah amanah dari undang-Undang, seharusnya saat ini reses tahap III, karena pertengahan tahun ditiadakan, maka menjadi tahap II,” jelasnya.

Reses atau serap aspirasi merupakan kegiatan rutin anggota legislatif setiap tahun, tujuannya untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.

Namun, dalam proses penganggarannya belum mengalami perubahan sejak tahun periode lalu.

Amatan media ini, pagi tadi hingga siang anggota dewan banyak tidak berada di tempat, hanya beberapa saja terlihat di ruang komisi.

Namun Mulyadi mengatakan, tidak mengapa jika para anggota legislatif tidak singgah di kantor, karena jam kerja mereka 24 jam. Meski pun, pihak sekretariat juga menetapkan jadwal masuk kantor.

“Bisa saja mereka tidak masuk kantor karena ada tugas di luar, kita tidak tahu, mungkin mereka menerima laporan masyarakat dan segera melakukan peninjauan tanpa harus singgah terlebih dahulu. Terkadang ada juga dari dewan yang melapor kepada kami alasan dirinya tak masuk kantor, itu tidak wajib,” terangnya.

Anggota Komisi 3 DPRK Aceh Barat, Said Riski Saifan. Foto MODUSACEH/Aidil Firmasyah

 Anggota Legislatif Fraksi Golkar asal Dapil 1 Johan Pahlawan, Said Riski Saifan mengatakan. Saat melakukan serap aspirasi di beberapa desa pada masa reses kemarin, masalah utama yang ditemukan dari aduan masyarakat ialah air bersih serta penerangan jalan yang belum maksimal.

“Saya pergi ke beberapa desa dan dihadiri lebih kurang 100 orang. Mereka mengeluhkan kondisi penerangan jalan yang tidak maksimal di area padat penduduk. Sehingga pada malam hari tampak gelap, mereka meminta harus dimaksimalkan, agar tidak terjadi kecelakaan,” kata Said kepada media ini.

Dikatakannya, air bersih dan beasiswa hafiz Qur’an juga banyak disampaikan masyarakat karena belum mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Diamenampung aspirasi tersebut. Namun, jika tidak berada pada komisinya, maka dilaporkan pada komisi terkait.

“Saya akan menfasilitasi mereka, seperti soal pendidikan di Komisi IV, sementara saya Komisi III,” ungkapnya.

Said menuturkan, dirinya tidak mengetahui keterlambatan laporan hasil kegiatan dan tanggungjawab dana serap aspirasi tersebut, karena ia telah menyerahkan hal itu kepada pendamping dewan saat melaksanakan reses.***

Komentar

Loading...