81 Anggota DPRA Periode 2019-2024 Dilantik

H. Dahlan Jamaluddin, Ketua DPRA Sementara Janji Selesaikan Tugas dengan Baik

H. Dahlan Jamaluddin, Ketua DPRA Sementara Janji Selesaikan Tugas dengan Baik
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Hari ini, Senin, 30 September 2019, 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2019-2024 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan, yang dipandu Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, H Djumali.

Pelantikan itu berlangsung di Gedung Utama DPRA, Jalan Tgk. Daud Beureueh, Kuta Alam, Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Ketua DPRA sementara, H. Dahlan Jamaluddin dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya telah diberi amanah untuk menjadi pimpinan sementara DPR Aceh masa jabatan tahun 2019-2024.

“Tentu amanah dan tanggung jawab ini akan kami laksanakan dengan baik, sampai terbentuknya pimpinan definitif dan alat kelengkapan dewan,” kata Dahlan.

Sebagai lembaga yang bersifat kolektif, kolegial, sudah seharusnya dilandasi semangat kebersamaan dan keterbukaan di antara pimpinan sementara dewan dengan seluruh anggota dewan yang terhormat.

"Untuk itu marilah kita sama-sama saling bahu-membahu menjalankan tugas dewan ini dengan sebaik-baiknya," kata Dahlan.

"Tugas DPR Aceh yang baru dilantik harus segera dipacu, terutama dan yang paling utama segera membahas tata tertib dan membentuk alat kelengkapan dewan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 12 tahun 2018, tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten dan kota. Kita tentunya sudah dihadapkan kepada tugas-tugas berat ini,” ujarnya.

Sebagai ketua sementara sebut Dahlan, mereka mempunyai empat tugas pokok yang harus diselesaikan, yaitu memimpin rapat-rapat DPR Aceh, membentuk fraksi-fraksi, merancang dan membahas tata tertib DPR Aceh dan terakhir memproses penetapan pimpinan DPR Aceh definitif.

“Tugas ini akan kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab bersama Wakil Ketua DPR Aceh sementara, Bang H. Dalimi, SE, Ak," sebutnya.

Dia mejelaskan, keanggotaan DPR Aceh hasil Pemilu 2019, merupakan pemilu ketiga keterlibatan partai politik lokal sebagai amanat dari MoU Helsinki yang sudah berjalan 14 tahun.

Semua ini, tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk merawat dan melaksanakan penguatan perdamaian, sebagaimana tercantum dalam poin-poin komitmen MoU Helsinki 15 Agustus 2005.

“Tantangan lainnya kita dihadapkan pada masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Maret 2019 mencapai angka 15,32 persen, pengangguran mencapai angka 5,53 persen,” sebutnya.

Selain itu, masih tingginya ketergantungan pendapatan Pemerintah Aceh pada pemerintah pusat dengan tingkat ketergantungan mencapai 83,2 persen. Artinya kemandirian anggaran pendapatan Pemerintah Aceh hanya 16,98 persen.

Tantangan tersebut harus mampu kita formulasikan dalam tugas dan fungsi DPR Aceh, yang akan kita laksanakan bersama di masa depan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Terkait yang menjadi tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang harus dijalankan di lembaga ini tentu harus mengacu dan akan dibahas, diatur dan ditetapkan terlebih dahulu dalam peraturan tata tertib dpr aceh. Kami yakin dan haqqul yakin, kita akan dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya,” janji Dahlan.

Tugas-tugas tersebut, nantinya akan dapat diselesaikan menakala telah menyusun tata tertib, telah mebentuk fraksi-fraksi, telah menetapkan pimpinan definitif. Tentunya, setelah terbentuknya alat-alat kelengkapan DPR Aceh secara utuh.

“DPR Aceh yakin dan percaya bahwa dibawah kepemimpinan Plt. Gubernur Aceh saudara Ir. H. Nova Iriansyah, MT, kita akan menjaga hubungan baik dan harmonis demi rakyat Aceh yang telah memilih kita. Selanjutnya kita juga berharap hubungan baik dan dukungan dari semua pihak baik Forkopimda, partai politik nasional dan lokal, tokoh agama, adat, perguruan tinggi negeri dan swasta, OKP, Ormas, LSM, para insan pers dan tentunya seluruh rakyat Aceh yang kita cintai,” tutupnya.*** 

Komentar

Loading...