Breaking News

Gunakan Strategi Bertahan, Eh Malah Tiga Fraksi Belum Masuk AKD DPRA

Gunakan Strategi Bertahan, Eh Malah Tiga Fraksi Belum Masuk AKD DPRA
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Dalam suasana gaduh dengan menggunakan pengeras suara, pimpinan sidang paripurna alat kelengkapan dewan (AKD) Dahlan Jamaluddin, Jumat sore (17/01/2020), berulang-ulang meminta Fraksi Partai Demokrat, Golongan Karya (Golkar), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera mengirimkan nama-nama anggota dewan dari tiga fraksi dimaksud.

Permintaan itu disampaikan Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin di ruang Gedung Utama DPRA, Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh. Maklum, unsur tiga fraksi dari partai nasional (parnas) tersebut belum masuk dalam AKD.

Mengapa perwakilan tiga fraksi itu belum masuk AKD DPRA? Tentu ini menarik untuk ditelisik. Sebab, Ketua Fraksi Partai Demokrat HT. Ibrahim, Jumat (17/01) meminta pimpinan sidang paripurna Dahlan Jamaluddin untuk membacakan surat masuk dari fraksinya dibacakan dalam sidang paripurna AKD DPR Aceh itu.

HT. Ibrahim bahkan menyebut sidang paripurna AKD 31 Desember 2019 belum ada pembatalan. Itulah sebabnya, HT. Ibrahim mempertanyakan pembatalan surat fraksinya.

“Surat fraksi kami sudah dikirim, kenapa tidak dibacakan, ngak boleh tidak dibacakan, mohon pengertiannya,” pinta HT. Ibrahim saat sidang paripurna AKD DPRA belum ditutup, Jumat (17/01).

Dahlan Jamaluddin pun punya alasan, sembari menjelaskan pertemuan lintas ketua fraksi mulai tanggal 6,7 dan 9 Januari 2020, ia mengaku surat yang dikirim tiga fraksi tadi, dianggap tidak sesuai.

Lantas apa isi surat yang dikirim tiga fraksi dimaksud? Nah, berdasarkan surat Fraksi PPP yang diperoleh langsung dari Ketua Fraksi PPP Ihsanuddin MZ, Jumat sore (17/01), Nomor 02/FPPP/DPRA/I/2020, Januari 2020.

Perihal alat kelengkapan DPR Aceh yang ditujukan kepada Ketua DPR Aceh, di Banda Aceh, pada angka 1 surat itu menjelaskan permintaan nama-nama untuk ditempatkan pada alat kelengkapan DPR Aceh, mengaku telah menyampaikan usulan dan telah dibacakan dalam rapat paripurna DPR Aceh pada 31 Desember 2019.

Surat Fraksi PPP yang merespon surat Ketua DPR Aceh Nomor: 160/078 tanggal 10 Januari 2020, angka 5 huruf c dalam surat Fraksi PPP juga menjelaskan, Fraksi PPP menolak formula/skema yang diajukan tenaga ahli peraturan tata tertib.

“Bahwa, kami menolak formula/skema yang diajukan saudara Hamid Zein, SH (tenaga ahli Peraturan Tata Tertib) melalui saudara Ketua DPR Aceh, karena dalam menafsirkan pemaknaan proporsionalitas bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib DPR Aceh serta tidak memiliki landasan hukum yang jelas sebagai acuan dasar pengambilan sikap atas kebijakan tersebut,” jelas surat Fraksi PPP DPRA, 14 Januari 2020.

Lalu, bincang-bincangan dengan anggota DPR Aceh usai paripurna AKD, Jumat kemarin, dia mengaku bahwa fraksi yang belum masuk dalam AKD DPR Aceh periode 2019-2024 dengan strategi bertahan pada usulan pertama, tujuannya tak lain karena ingin merebut kursi pimpinan Komisi V dan VI.

Sementara itu Ketua Fraksi PPP Ihsanuddin MZ usai paripurna AKD DPRA, Jumat (17/01) mengaku ketika sidang paripurna 31 Desember 2019 diskors tidak ada amanah apapun yang disampaikan. “Sehingga kami tidak punya hak menarik dan memasukan kembali yang sudah ada,” kata Ihsanuddin MZ.

Itu sebabnya, Ihsan mengaku ketika tiga fraksi tidak dibacakan, maka versi ketua Fraksi PPP DPR Aceh, itu kesalahan besar. “Karena ada aturan di Tatib bahwa seluruh anggota fraksi wajib berada di komisi-komisi di DPRA,” sebut politisi PPP itu.***

Komentar

Loading...