Gugatan Imran Mahfudi, Menguji Komitmen dan Konsistensi Mbak Mega

Gugatan Imran Mahfudi, Menguji Komitmen dan Konsistensi Mbak Mega
Megawati Soekarnoputri (Foto: Infobiografi.com)

Imran Mahfudi, seorang advokat yang juga kader PDIP, menggugat DPP PDI Perjuangan, Mahkamah Partai dan DPD PDIP Aceh. Dia tak sepakat penunjukkan Muslauddin Daud sebagai Ketua PDIP Aceh secara sepihak.

SEBELAS tahun bukanlah waktu lama, tapi juga tak singkat bagi seorang Imran Mahfudi, menyandang status sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Walau dia tercatat sebagai kader partai moncong putih ini paska gerakan reformasi 1998 atau tahun 2008 silam. Namun kiprah, peran dan jasanya untuk partai politik nasional pimpinan Megawati Soekarnoputri itu, boleh disebut mumpuni.

Apalagi berada di Aceh, Boim begitu dia akrab disapa, tak lepas dari masa sulit, membesarkan PDIP di Bumi Serambi Mekah.

20200212-imran2

Imran Mahfudi (Foto: acehtrend)

Maklum, jangankan untuk dipilih atau diberi mandat politik di kursi DPRK, DPR Aceh dan DPR RI secara mayoritas. Menyebut nama partai ini pun, jamak rakyat Aceh “berpaling”.

Namun, ibarat pepatah; sekali melangkah ke gelanggang, pantang bagi Boim surut dan menyerah! Alumni Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh tahun 2002 ini, tercatat sebagai salah satu anggota Tim Kuasa Hukum DPP PDIP bersama Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.

Itu sebabnya, dia keluar-masuk ruang pengadilan, membela berbagai kepentingan kader dan partai di seluruh Indonesia. Termasuk perselisihan Pilkada dan Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Tentu ada yang kalah, tapi tak sedikit yang sukses dan berhasil.

Makanya, ketika tersiar kabar Boim mengajukan gugatan hukum terhadap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Mahkamah Partai dan DPD PDIP Aceh di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Selasa, 11 Februari 2020. Banyak pihak heran dan bertanya-tanya.

20200212-imran-di-mk

Imran Mahfudi menjadi kuasa hukum kader PDIP di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta (Foto: lintasgayo)

Tapi, langkah konstitusional Boim tersebut bukan tanpa alasan. “DPP Partai telah mengambil alih kewenangan yang dimiliki forum Konferda untuk menentukan Ketua DPD Partai. Lebih aneh lagi, Muslahuddin Daud hanya diusulkan 1 DPC, namun DPP tetap menunjuknya sebagai Ketua DPD PDIP Aceh," ungkap Boim, mengurai pokok tuntutannya.

Nah, gugatan Boim telah teregister dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus.Parpol/2020/PN-BNA. Ini berarti, hari hari berikutnya, Boim akan wara wiri di PN Banda Aceh, mengikuti proses hukum yang didaftarkan.

Menurut Boim, penunjukkan Muslauddin Daud telah melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Khususnya, penyelenggaraan Konferensi Daerah (Konferda) V PDI Perjuangan Aceh, 3 Agustus 2019 yang lalu di Banda Aceh.

"Kewenangan Konferda adalah membentuk kepengurusan partai. Namun yang terjadi, DPP partai langsung menunjuk Muslahuddin Daud sebagai Ketua DPD tanpa proses pemilihan atau musyawarah mufakat dengan peserta Konferda. Ini adalah pelanggaran terhadap AD/ART partai, yang diatur dalam pasal 72 ayat (3),” jelas Boim seperti dikutip sejumlah media pers.

Lantas, akankah proses hukum ini berlanjut atau ada upaya penyelesaian secara internal partai? Kita tunggu. (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...