Akibat tak Ada Wakil Gubernur

Gubernur Positif Covid dan Sekda di Jakarta, DPR Aceh Tunda Paripurna LKPJ

Gubernur Positif Covid dan Sekda di Jakarta, DPR Aceh Tunda Paripurna LKPJ
Sidang paripurna DPR Aceh. (Foto: antaranews.com)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Karena Gubernur Aceh Nova Iriansyah positif Covid-19 dan Setda Aceh Taqwallah berada di Jakarta, mengakibatkan Sidang Paripurna LKPJ Pemerintah Aceh tahun anggaran 2020, urung dilaksanakan. 

Melalui sambungan telepon, Ketua Panitia Khusus (Pansus), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Aceh tahun anggaran 2020, DPRA Sulaiman, Jumat (4/6/2021) mengaku. Sidang Paripurna LKPJ itu terpaksa ditunda.

“Sedianya kemarin (Kamis, 3/6). Cuma karena Sekda di Jakarta dan Gubernur terpapar Covid, Badan Musyawarah (Bamus) mengagendakan Senin mendatang, Insya Allah,” ujar Sulaiman, Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh (PA).

Keberadaan Sekretaris Daerah Taqwallah di Jakarta, setelah diperoleh keterangan dari Sekretaris Dewan (Sekwan) DPR Aceh Suhaimi pada rapat Badan Musyawarah DPR Aceh, Jalan Tgk. Daud Beureueh, Banda Aceh, Rabu lalu.

Sulaiman mengaku, pihaknya  belum mendapat keterangan resmi apakah keberadaan Sekda Aceh di Jakarta, ada kaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Waktu itu kami tidak dapat info tentang ini. Yang kami dapat info ada agenda kerja di Jakarta, dinas luar,” ujar mantan DPRK Aceh Besar ini, Jumat sore.

Karena alasan itulah, DPR Aceh mengalah dengan mengundurkan jadwal sidang paripurna yang direncanakan pada Kamis kemarin.

Sebab, DPR Aceh tidak mau sidang paripurna dimaksud, hanya dihadiri se-level asisten.

“Karena Gubernur sakit, Sekda luar daerah, anggota DPR Aceh tidak mau penyerahan LKPJ itu dihadiri tingkat ssisten,” sebut Sulaiman.

Sulaiman menjelaskan, paripurna pada Senin nanti direncanakan dihadiri Sekda Aceh. Tetapi jika tidak ada, Sulaiman mengaku apakah paripurna dilanjutkan atau tidak, itu menjadi ranah pimpinan.

“Direncanakan begitu, tetapi kalau tidak ada juga, itu dijawab pimpinan, apakah dibawa ke Banmus atau diagendakan selanjutnya,” ujar Sulaiman.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Aceh Besar, Kota Banda Aceh dan Kota Sabang ini mengaku.  Terganggunya sejumlah agenda pemerintah daerah, salah satu penyebabnya adalah, karena hingga kini belum ada Wakil Gubernur Aceh alias sudah lama kosong.

“Dulu kenapa kita desak ada wakil, salah satu tujuannya itulah,” kata Sulaiman.

Menurut Sulaiman, Pansus LKPJ Pemerintah Aceh tahun anggaran 2020 telah merampungkan tugas yang diberikan dalam waktu satu bulan dengan menyerahkan hasilnya pada pimpinan DPR Aceh.

Seperti diberitakan sebelumnya, hasil Swab PCR Senin lalu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah terpapar Covid tanpa gejala. Lalu, Kamis kemarin beredar kabar KPK sedang melakukan pendalaman untuk beberapa laporan di Aceh. Tapi belum ada keterangan resmi siapa pejabat Aceh yang diperiksa KPK tersebut.***

Komentar

Loading...