Maksimalkan Kerja Pemerintahan

Golkar dan Hanura Minta Ketua DPRA Surati Presiden Untuk Berhentikan Irwandi Yusuf

Golkar dan Hanura Minta Ketua DPRA Surati Presiden Untuk Berhentikan Irwandi Yusuf
Ibnu Rusdi dan Ali Basrah (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)
Rubrik

Banda Aceh | Dua partai politik nasional (Parnas), Hanura dan Golkar mendesak Ketua DPR Aceh untuk segera mengirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo dan meminta Surat Keputusan (SK) pemberhentian Irwandi Yusuf dari jabatan Gubernur Aceh.

“Dasar pemikiran kami jelas, untuk meringankan tugas Plt. Gubernur Aceh saat ini. Dan sudah sepatutnya didampingi Wakil Gubernur. Tentu, prosesnya harus definitif dulu,” kata Ibnu Rusdi, Ketua DPD Partai Hanura Aceh melalui siaran persnya, Kamis sore di Banda Aceh.

Permintaan Ibnu Rusdi memang wajar. Sebab, selain PPP, PDI-P, Demokrat, PKB dan PDA. Partai Hanura dan Golkar merupakan poros pendukung Pemerintah Aceh di DPR Aceh. Mereka menamakan dirinya Koalisi Merah Putih atau KMP.

“Setelah adanya SK pemberhentian Irwandi Yusuf dari Presiden, baru kita bisa mengusulkan pengangkatan Gubernur Aceh definitif," jelas Ibnu Rusdi.

Selanjutnya, DPRA menetapkan Gubernur Aceh definitif dalam sidang paripurna. Disusul proses pengusulan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, yang nantinya akan membantu tugas-tugas Gubernur Aceh.

“Untuk memaksimalkan kerja pemerintahan, kita membutuhkan Gubernur definitif, karena Pelaksana tugas (Plt) Gubernur itu terbatas kewenangannya dalam berbagai hal,” jelas mantan anggota DPR Aceh ini.

Berdasarkan UUPA ulas Ibnu Rusdi, jabatan Plt Gubernur kinerjanya akan terkendala. Misal, mempromosikan dan mutasi jabatan pejabat struktural serta eselon. Apalagi, beban kerja Pemerintahan Aceh saat ini sangat berat.

“Ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19. Posisi Wakil Gubernur Aceh saat ini sangat dibutuhkan. Dengan adanya Wagub, tentu ada pembagian tugas yang dapat meringankan beban gubernur”.

Ditinjau dari sisi politik pemerintahan papar Ibnu Rusdi,  dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat dan efektivitas pembangunan, maka Gubernur Aceh definitif dengan didampingi wakil gubernur, menjadi hal yang mendesak.

Permintaan serupa juga datang dari  Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Pimpinan Rakyat Aceh (DPRA), Ali Basrah. Dia meminta pimpinan DPRA segera menyurati Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan meminta Surat Keputusan (SK) pemberhentian Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh.

"Setelah adanya SK pemberhentian itu, baru kita bisa mengusulkan pengangkatan Gubernur Aceh definitif," kata Ali Basrah, Kamis malam.

Kata dia, DPRA akan menetapkan gubernur definitif dalam rapat paripurna. Serta mengusulkan pengusulan wakil gubernur (wagub), yang nantinya akan membantu tugas-tugas Gubernur Aceh.

“Konsekuensi jabatan Plt Gubernur juga disebutkan dalam UU No 11 Tahun 2016, tentang Pemerintah Aceh, yang kinerjanya terkendala seperti mempromosikan dan mutasi jabatan pejabat struktural dan eselon.

"Jika jabatan Plt harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Mendagri, itu akan menyulitkan dia," ujar Ali Basrah.

Masih kata Ali Basrah. "Berbagi tugas, dengan begitu pelimpahan kerja atau pembagian tugas yang dapat dijalan oleh Wagub. Kalau sekarangkan beban ditanggung sepenuhnya Plt, dengan menjadi definitif dan diusulkan wakil maka beban dipikul sama-sama," sebut dia.

Selain itu, juga untuk stabilitas politik. Pada dasarnya, Gubernur dan Wagub Aceh diusung partai-partai. Dan, mereka juga berkewajiban untuk memberikan kontribusi. Ini sesuai UU No 10 Tahun 2016.***

Komentar

Loading...