KPK, Ekspor Benih Lobster dan Edhy Prabowo

Golden Boy Prabowo di Ujung Tanduk

Golden Boy Prabowo di Ujung Tanduk
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 21 November 2019 (Foto: Warta Kota)

Walau belum ada pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi tentang ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, terkait kebijakan ekspor benur sudah kadung beredar luas. Lantas, bagaimana jejak sang golden boy Prabowo Subianto itu? Berikut laporannya yang  dihimpun dari berbagai sumber.

TAK ada asap bila tidak ada api. Begitulah banyak pihak menyebutnya. Edhy Prabowo adalah politikus Partai Gerindra. Dia menjabat Waketum Gerindra sebelum dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri KKP.

Nah, salah satu kebijakan kontroversialnya terkait kebijakan ekspor benih lobster, yang semula dilarang, kini diperbolehkan.

Edhy lahir tahun 1972. Sebelumnya dia atlet pencak silat nasional. Namanya moncer kala berjaya di event Pekan Olahraga Nasional (PON). Dia juga pernah mengikuti kejuaraan tingkat mancanegara.

Namun, Edhy menutup kariernya sebagai atlet. Edhy mulai meniti karier di dunia militer pada 1991. Kala itu dia berhasil diterima menjadi anggota Akabri di Magelang, Jawa Tengah.

Saat dia merantau ke Jakarta, diperkenalkan dengan Prabowo Subianto, yang kala itu masih berpangkat Letkol dan menjabat Dangrup III TNI AD.

Edhy dan Prabowo berkenalan di salah satu acara pesta di bilangan Pantai Ancol. Sayang, kariernya jadi tentara juga sebentar. Di militer, dia hanya bertahan dua tahun. Edhy dikeluarkan karena terkena sanksi dari kesatuan.

Prabowo akhirnya menampung Edhy dan teman-temannya. Khusus buat Eddy, dia dibiayai Prabowo mengenyam ilmu pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo. Edhy juga diminta belajar silat setiap pekan.

Seiring dengan waktu berjalan, Edhy akhirnya menjadi orang kepercayaan Prabowo. Termasuk mendampingi jenderal bintang tiga tersebut saat berdomisili di Jerman dan Yordania.

Kembali ke tanah air, Prabowo kemudian mendirikan Partai Gerindra. Dan Edhy ada di dalamnya. Dia memberanikan, mengadu nasib sebagai caleg di kampung halamannya, yakni Dapil Sumatra Selatan II.

Namun, Edhy harus bersaing dengan sejumlah politikus senior, seperti Mustafa Kamal, Dodi Alex Nurdin, dan Nazarudin Kiemas. Edhy pun berhasil menjadi caleg kelima yang memperoleh suara terbanyak.

Edhy juga pernah menjadi anggota DPR-RI Periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Dapil Sumatera Selatan I setelah memperoleh 75.186 suara.

Edhy Prabowo dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional DPP Partai Gerindra.

Sejak 2005, Edhy Prabowo juga aktif berorganisasi di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Selain itu, Edhy dikenal sebagai pengusaha swasta.

Selain itu, sejak 23 Oktober 2019, Dr. Edhy Prabowo, S.E., M.M., M.B.A. menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf.

Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR dan Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI Peridoe 2014 – 2019.

Di masa jabatannya sebagai Menteri KP, beberapa kebijakannya dianggap kontroversial lantaran merevisi sejumlah regulasi yang dikeluarkan pendahulunya, Menteri KP periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Pertama, membuka ekspor benih lobster yang pada era Susi Pudjiastuti ditutup rapat, sesuai Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan  atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

20201125-edi2

Edhy Prabowo Dan Prabowo Subianto (Foto: Facebook/Tb Ardi Januar)

Tapi, larangan inilah yang masuk daftar Edhy untuk direvisi. Menurut mantan anggota Komisi IV DPR ini, larangan lobster banyak merugikan nelayan. Edhy mengaku punya cukup alasan merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016.

"Kita libatkan masyarakat untuk bisa budidaya (lobster). Muaranya menyejahterakan," kata Menteri Edhy Prabowo dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, angka penyelundupan benih lobster sangatlah tinggi. Ketimbang jadi selundupan yang tak menguntungkan negara, lebih baik ekspor dibuka sehingga mudah dikendalikan.

Edhy menegaskan, dia tidak menutupi apa pun dalam kebijakan ekspor benih lobster. Sebelum melegalkan ekspor benih lobster, KKP telah melakukan kajian mendalam lewat konsultasi publik.

"Terdapat 13.000 nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih lobster. Ini sebenarnya yang menjadi perdebatan, karena akibat ekspor dilarang mereka tidak bisa makan. Mereka tidak punya pendapatan. Ini sebenarnya pertimbangan utama kami," kata Edhy.

Kedua, Edhy membolehkan alat tangkap cantrang. Edhy Prabowo mengaku telah melakukan kajian terkait keluarnya izin penggunaan cantrang.

Sebelumnya, larangan cantrang dan 16 alat tangkap yang dianggap merusak lingkungan lainnya mulai diberlakukan tahun 2018. Larangan alat tangkap cantrang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 2 Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016.

Edhy mengaku, ada sejumlah pihak yang mengklaim penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan. Sebab, penangkapan menggunakan cantrang hanya digunakan di laut berdasar pasir maupun berlumpur, bukan di laut berterumbu karang.

Menurut pendapat tersebut, penggunaan cantrang di laut berterumbu karang justru akan merobek cantrang tersebut, bukan merusak terumbu karangnya.

"Ini bukan ngomong pengusaha besar. Banyak rakyat yang juga punya cantrang," kata politisi Partai Gerindra ini. Dia menegaskan, kebijakan cantrang bukanlah kebijakan instan dan tanpa kajian.

Menurut dia, regulasi pelegalan cantrang yang dilarang pada periode Menteri KP sebelumnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya.

Kebijakan cantrang, misalnya, Edhy melihat banyak benturan antar-nelayan dengan nelayan tradisional. Karena itu, untuk mengakomodasi persoalan tersebut, KKP melakukan penataan sesuai zonasi.

Pencabutan larangan cantrang disusun berdasarkan hasil kajian tindak lanjut Menteri KP Nomor B.717/MEN-KP/11/2019 tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Lewat keputusan ini juga, Edhy Prabowo juga mengganti beleid era Susi Pudjiastuti yang mencantumkan larangan penggunaan cantrang.

Ketiga, Edhy juga melakukan pencabutan batasan ukuran kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencabut Surat Edaran Nomor B.1234/DJPT/Pl.410/D4/31/12/2015, tentang pembatasan ukuran GT kapal perikanan pada surat izin usaha perdagangan, surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan.

Pencabutan itu tertuang dalam Surat Edaran nomor B.416/DJPT/Pl.410/IX/2020 yang disampaikan KKP kepada para pelaku usaha perikanan tangkap. Aturan batasan ukuran kapal tersebut merupakan peninggalan Menteri KP 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Saat itu, Susi mengeluarkan aturan yang melarang kapal di atas 150 GT untuk menangkap ikan di perairan ZEE. Alasan Susi saat itu, kapal ikan 150 GT akan membuat eksploitasi ikan secara berlebihan di perairan Indonesia.

Pelarangan kapal penangkap ikan besar juga dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil. Sebagian besar nelayan di Indonesia memang memiliki kapal di bawah 150 GT.

Keempat, Edhy membatalkan kebijakan menenggelamkan kapal pencuri ikan. Edhy mengatakan, kapal yang harus ditenggelamkan hanya kapal pencuri ikan yang melarikan diri saat disergap.

Adapun kapal yang ditangkap dan perkaranya mendapat putusan hukum tetap lebih baik diserahkan kepada nelayan untuk dimanfaatkan. Menurut Edhy, semangat penenggelaman kapal adalah menjaga kedaulatan.

Kebijakan itu baik, tetapi tidak cukup untuk memperbaiki pengelolaan laut. Yang diperlukan saat ini adalah membangun komunikasi dengan nelayan, memperbaiki birokrasi perizinan, dan meningkatkan budidaya perikanan.

"Kalau hanya sekadar menenggelamkan, kecil buat saya. Bukannya saya takut, enggak ada (takut-takutan). Kita enggak pernah takut dengan nelayan asing, tapi jangan juga semena-mena sama nelayan kita sendiri," kata Edhy di Menara Kadin, Jakarta, 18 November 2019. 

Tapi, bukannya menenggelamkan, Edhy Prabowo justru akan menghibahkan kapal-kapal ikan kepada nelayan sesuai kemampuannya. Inisiatif tersebut berdasarkan koordinasinya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Kejaksaan Agung.

Kini, langkah sang golden boy Prabowo Subianto itu terhenti sudah. Sejalan dengan gerak cepat KPK, menciduk Edhy Prabowo beserta istrinya.***

Komentar

Loading...