Breaking News

Giliran Azharuddin, Mantan Direktur RSUDZA Diperiksa KPK 

Giliran Azharuddin, Mantan Direktur RSUDZA Diperiksa KPK 
Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, Azharuddin. (Foto: Firdaus Hasan)

Banda Aceh | Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh Azharuddin, Jumat (25/6/2021) di Lantai III Gedung BPKP Banda Aceh. Menurut informasi yang terima Azharuddin diperiksa pukul 09.30 WIB.

Amatan media ini terlihat sejumlah awak media menunggu kedatangan Azharuddin sejak jam 8.30 WIB, namun hingga jam 11.45 WIB, belum terlihat kehadiranya.

Sementara Tim KPK tiba di lokasi sekitar pukul 09.05 WIB langsung menuju ke ruang pemeriksaan Lantai III Kantor BPKP, hingga pukul 11.54 WIB KPK, masih melakukan penyelidikan dan patut diduga Azharuddin datang lebih cepat atau luput dari pantauan awak media.

Sejumlah awak media masih setia menunggu dan akhirnya orang yang ditunggu-tunggu muncul. Azharuddin keluar dari Gedung BPKP lewat pintu belakang mengunakan baju kemeja putih lengan panjang dan memegang berkas dokumen di tangannya sekira pukul 12.10 WIB. Ia kelihatan santai langsung berjalan menuju mobil di parkiran.

Kapada awak media Azharuddin mengakui bahwa dia periksa terkait pembangunan Gedung Oncology Rumah sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh, dengan skema pembiayaan Multi Years Contract (MYC) melalui APBA 2019-2021 dengan pagu sebesar Rp237 miliar.

“Masih belum, santai aja, belum masuk apa-apa nanti kalau sudah selesai kita ceritakan, kalau perlu nanti kita akan dipanggil lagi,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya sejak akhir 2019, pembangunan Gedung Oncology Rumah sakit Umum Zainoel Abidin, Banda Aceh sudah disorot publik.

Hal ini berawal adanya gugatan dari sanggah banding yang diajukan PT. MAM Energindo kepada pimpinan RSUDZA.

Saat itu Direktur RSUDZA disebut-sebut telah melakukan pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) kepada PT. Adhi Persada Gedung-PT. Andesmont Sakti KSO yang diterima melalui Rekening KSO APG-AS No. 158.000.4824496 pada Bank Mandiri Kantor Pusat Banda Aceh.

Pembayaran itu dilakukan, Senin, 30 Desember 2019 dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00407/SPM-BL/1.01.02.02/2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 00400698/LS-BL/2019 dengan nilai Rp13.5 miliar.

Nah, pembayaran uang muka tersebut berdasarkan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Perikatan kerja dengan PT. APG-PT. AS KSO, berupa penandatanganan kontrak (surat perjanjian), Nomor: 027/12079/02.A/2019, Senin, 30 Desember 2019, dengan nilai kontrak Rp219.6 miliar lebih. Padahal, tahapan tender masih belum selesai atau  masih dalam tahapan sanggah banding.

Mukhlis Mukhtar, kuasa hukum PT. MAM, salah satu peserta lelang mengatakan. Sanggah banding yang diajukan PT. MAM Energindo, mengungkapkan adanya kesalahan dalam melakukan evaluasi dan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen tender.

Itu sebabnya, dia mencurigai adanya persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat.

Dia menduga, Pokja pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK dan pejabat berwenang lainnya, telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 7 Tahun 2019.

“Sanggah Banding dengan menempatkan uang jaminan senilai Rp2,37 miliar telah dilayangkan kepada Azharuddin, selaku Pengguna Anggaran (PA) RSUD dr. Zainoel Abidin,” ungkap Mukhlis Mukhtar.

Mukhlis menilai integritas dan profesionalitas Pengguna Anggaran dan POKJA sangat diragukan, sehingga berdampak pada proses tender yang telah dilaksanakan cacat demi hukum.

Menurutnya juga telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku oleh PA dan POKJA.

“Kami menduga telah terjadi rekayasa (konspirasi) antara PA dan Pokja, yang mengabaikan peserta tender lainnya,” ucap Mukhlis.***

Komentar

Loading...