Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Terkait Kunjungan Firli Bahuri di Bumi Serambi Mekah

Gerakan Aceh Hebat Berharap KPK Usut Jembatan Kilangan, KMP Aceh Hebat dan Proyek Multiyears

Gerakan Aceh Hebat Berharap KPK Usut Jembatan Kilangan, KMP Aceh Hebat dan Proyek Multiyears
Ketua KPK Firli Bahuri berbincang dengan Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada dalam kunjungannya ke Aceh, Rabu (24/3). Foto: Dok. Humas Polda Aceh
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Kunjungan kerja Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Aceh, sejak Kamis kemarin (25/3/2021) disambut baik berbagai pihak.

Itu sebabnya, berbagai harapan besar disematkan pada pimpinan lembaga anti rasuah ini. Salah satunya membawa pulang “oleh-oleh”  ke Jakarta untuk mengusut berbagai dugaan praktik korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat di Bumi Serambi Mekah.

Harapan tersebut salah satunya disampaikan Gerakan Aceh Hebat (GAH). Melalui petisi yang diterima media ini, Kamis malam, mereka mendesak KPK agar mengusut semua dugaan korupsi di Aceh.

“Masyarakat Aceh menaruh harapan besar kepada KPK,” kata koordinator Gerakan Aceh Hebat Mukhlisin, dalam petisinya.

Nah, salah satu pekerjaan proyek yang diminta usut adalah jembatan Kilangan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019.

Nilai kontraknya Rp42,9 miliar yang diperuntukan untuk membangunan jembatan.

Menurut Gerakan Aceh Hebat, diduga pekerjaan proyek Jembatan Kilangan tadi sarat persoalan. Gerakan Aceh Hebat menyebut, kasus Jembatan Kilangan juga menjadi perhatian Inspektorat Aceh dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh.

Melalui suratnya kepada BPK RI, Inspektorat Aceh menduga telah terjadi perbuatan atau tindakan mengubah, menambah, mengganti atau mengurangi dokumen pengadaan atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran (post bidding). Proyek ini berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.

Bukan hanya itu. Menurut Gerakan Aceh Hebat proyek puluhan miliar yang dikerjakan PT. Sumber Cipta Yoenanda ini, juga  diduga telah dilakukan pembayaran 100 persen sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan.

“KPK harus melakukan pemeriksaan atas waktu penyelesaian Jembatan Kilangan,” pinta Gerakan Aceh Hebat ke KPK.

Hanya itu? Tunggu dulu. Gerakan Aceh Hebat ini juga meminta KPK mengusut persoalan Kapal Motor Penumpang (KMP) Aceh Hebat 1, 2 dan 3. Salah satu alasannya, baru dioperasionalkan, KMP Aceh Hebat 1 sudah rusak.

Akibatnya, penumpang tak jadi berangkat dari Pelabuhan Calang ke Pulau Simeulue.

Lalu bagaimana pula dengan KMP Aceh Hebat 2? Amatan media ini saat berpergian dari Pelabuhan Ulee Lhee, Banda Aceh menuju ke Pelabuhan Balohan Sabang, Minggu (14/3/2021) lalu, terdengar suara KMP Aceh Hebat 2 riuh.

Bunyi atap pada Lantai III juga terdengar jelas seperti bising dan terasa agak sempit. Bahkan jika dibandingkan dengan KMP BRR menuju ke Pulau yang sama, pada bagian lantai III lebih terasa nyaman dan luas.

Selain KMP Aceh Hebat, Gerakan Aceh Hebat juga meminta KPK mengusut tuntas proyek tahun jamak (multiyears). Proyek yang menghabiskan APBA senilai Rp2 triliun ini, sempat menjadi agenda Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk “menakuti Pemerintah Aceh”.

Belakangan ambisi DPR Aceh tak lagi bergebu-gebu, termasuk tak jelas hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) yang tujuan awal dibentuk untuk mengungkap ke publik tentang berbagai dugaan ada yang tidak beres tadi. Maklum, sebelumnya juga ada Pansus  terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun Anggaran 2019.

Itu sebabnya, besarnya harapan GAH kepada KPK untuk mengusutnya dengan membentuk tim KPK di daerah, khususnya Aceh.

Nah, didukung sekitar 50 peserta, GAH kabarnya hari ini, Jumat, 26 Maret 2021 mengelar aksi demontrasi di depan Gedung DPR Aceh, Banda Aceh, sekira pukul 14.30 WIB.***

Komentar

Loading...