LHP BPK RI 2018

Gawat! Dispora Aceh Adakan Peralatan Olah Raga Untuk Kepentingan Pribadi

Gawat! Dispora Aceh Adakan Peralatan Olah Raga Untuk Kepentingan Pribadi
Ilustrasi, Staf Dispora Aceh Mardani sedang bersepeda (Foto: Fb Mardani)
Rubrik

Kadispora Aceh berdalih, pengadaan sepeda dan pembentukan club sepeda sebagai azaz kebersamaan dan sarana silaturahmi antar pegawai Dispora Aceh dengan masyarakat. Tapi, aset tersebut tidak tercatat.

Banda Aceh | Dana yang “disedot” tidak sedikit.Jumlahnya mencapai Rp 200 juta. Semua dana tersebut, digunakan untuk pengadaan sepeda.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh untuk tahun anggaran (TA) 2018, yang dikeluarkan 20 Mei 2019 mengungkapkan.

Pemerintah Aceh menganggarkan Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Rp150.912.764.179,00. Namun, realisasinya Rp108.744.920.278,00 atau 72,06 persen dari anggaran.

Nah, semua itu disalurkan pada kegiatan pengadaan peralatan olahraga seperti peralatan sepak takraw, tenis meja, futsal, voli, sepak bola, dan sepeda dengan jumlah Rp3.104.900.000,00. Ini sesuai dokumen kontrak Nomor 005.B/SPK.SRN.PML/VIII/2018, tanggal Agustus 2018 dan SP2D Nomor; 15985/LS-BL/2018, tanggal 18 November 2018.

Pekerjaan memang selesai dilaksanakan dan diserahterimakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui BAST Nomor; 065.b/BAST/X/2018, tanggal 24 Oktober 2018.

Selanjutnya melalui BAST Nomor: 426.2/007/DISPORA/BASTB/X/2018, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyerahkan peralatan olahraga kepada penyimpan barang dan itu yang diketahui Kepala Dispora yang saat itu dijabat Darmansyah.

Namun, diantara pengadaan peralatan olahraga tersebut, terdapat 20  unit sepeda santai dengan harga per unit sebesar Rp10 juta atau harga total Rp 200 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan stock opname Tim Pemeriksa BPK RI, tanggal 1 Maret 2019 diketahui. Seluruh sepeda telah diserahkan kepada penerima. Hasil pemeriksaan pada BAST juga diketahui, sepeda tersebut diberikan kepada Club Sepeda Santai Dispora Aceh.

Club ini dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dispora Nomor 426./223/2018, tentang Pembentukan Pengurus Club Sepeda Santai, yang terdiri dari pejabat dan pegawai di Dispora Aceh.

Itu sebabnya, BPK RI berpendapat. Sebagai pelaksana keuangan daerah, kegiatan yang dilaksanakan Dispora Aceh, seharusnya mengutamakan kebutuhan masyarakat khususnya di bidang Olahraga dan Kepemudaan.

Bukan sebaliknya, menggunakan keuangan daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan, terlebih pengadaan sepeda tersebut dianggarkan di belanja barang/jasa, bukan di belanja modal.

Kondisi tersebut          tidak  sesuai    dengan            Permendagri   13        Tahun  2006,   tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 4,        ayat (1) dinyatakan. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (11) yang menyatakan, manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 122: ayat (9) menyatakan, setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD; dan ayat (1) menyatakan; pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 315 ayat (1) disebutkan, setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Maka, BPK RI berkesimpulan bahwa, kondisi tersebut telah mengakibatkan potensi kerugian daerah atas penyalahgunaan kewenangan, Rp 200 juta. Alasannya, Kepala Dispora Aceh kurang cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran SKPA yang dipimpinnya.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga menyatakan; pembentukan club tersebut berdasarkan azaz kebersamaan dan sebagai sarana silaturahmi antar pegawai Dispora Aceh dengan masyarakat.

Sebab, kegiatan club sepeda, juga memuat kegiatan yang langsung bersentuhan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Misal, pernah dilaksanakan ke sekolah menengah pertama modern yaitu; sosialisasi tentang bahaya narkoba bagai para pelajar. Club sepeda Dispora Aceh menempuh perjalanan kelokasi dengan bersepeda.

Dalam hal penganggaran pembelian peralatan olahraga, Dispora Aceh tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas, sesuai dengan program Gubernur Aceh (Aceh Teuga) dan program pemerintah pusat; mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.

Tak hanya itu, Kadispora Aceh juga menjelaskan bahwa, pembentukan club sepeda santai dimaksud, bukan bentuk pribadi melainkan inventaris kantor, yang diserahkan kepada sekretaris club. Setiap sepeda dipertanggung jawabkan kepada anggota club untuk menjaga dan merawatnya.

Selain alasan tadi, kegiatan bersepeda bersama club sepeda Dispora Aceh dengan club-club sepeda lainnya, baik antar SKPA maupun dengan masyarakat umumnya telah menjadi kegiatan rutin setiap akhir pekan.

Tapi, auditor BPK RI punya fakta berbeda. Puluhan sepeda tadi justeru tidak ada dalam daftar Kartu Inventaris Barang Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Aceh, per 31 Desember 2018.

Itu sebabnya, BPK merekomendasikan Gubernur Aceh agar menginstruksikan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Aceh, menarik kembali sepeda yang diberikan kepada pegawainya, untuk dijadikan aset Dinas Pemuda dan Olah Raga.***

Komentar

Loading...