LHP BPK Terhadap Pemko Lhokseumawe Tahun 2019 (bagian dua)

Gawat! Ada Enam Paket Pekerjaan Kekurangan Volume

Gawat! Ada Enam Paket Pekerjaan Kekurangan Volume
Ilustrasi pengaspalan jalan (Foto: Net)

Ada enam enam paket pekerjaan yang dialokasikan Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran (TA) 2019. Jumlahnya, Rp95.715.494,35,- untuk jalan, irigasi dan jaringan. Ironisnya, enam paket pekerjaan itu justeru kekurangan volume. Kok bisa?

Pemeriksaan tadi dilakukan atas dokumen kontrak beserta addendum, serah terima pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO), back up data kuantitas, as built drawing, pemeriksaan fisik di lapangan, serta pengujian laboratorium.

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk membandingkan antara volume yang terdapat dalam back up data kuantitas yang menjadi dasar pembayaran dengan volume riil yang terpasang.

Metode pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi, pengambilan benda uji pekerjaan aspal dan pekerjaan perkerasan jalan. Pengambilan benda uji aspal dilakukan dengan core drill dengan jumlah titik pengujian yang telah ditentukan sebelumnya. Lokasi setiap titik pengambilan benda uji ditentukan secara acak.

Nah, satu benda uji hasil core drill mewakili kuantitas dan kualitas untuk segmen dimana benda uji itu diambil. Selanjutnya benda uji hasil core drill diuji di laboratorium untuk mengetahui density aspal yang terpasang pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-WC).

20200717-lhp-suaidi

Foto: Dok.MODUSACEH.CO

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan pemeriksaan fisik pada enam paket kegiatan peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe diketahui; terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp95.715.494,35.-

Rinciannya, kekurangan volume atas pekerjaan Peningkatan Jalan Alue Raya-Line Pipa (Penuntasan) Rp7.054.869,00.- dilaksanakan CV. SJ. Ini berdasarkan perjanjian kerja Nomor 19-KONT/BM/OTSUSLSM/VIII/2019, tanggal  2 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp4 miliar lebih.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2019 sampai 29 November 2019.  Pekerjaan telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan berdasarkan BAST PHO, Nomor 602/238/BA-PPHP/BM/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019.

Selain itu, pekerjaan tersebut telah dibayar lunas Rp201.850.000,00.- dengan penerbitan SP2D terakhir, Nomor 0915/SPP/LS/L/1.03.01/2019, tanggal 12 Oktober 2019.

Tapi, hasil pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 3 Februari 2020 bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas diketahui. Terdapat kekurangan volume pekerjaan Rp7.054.869,00.-

Pekerjaan Jalan Blang Pulo-Padang Sakti, Rp1.441.956,29,- yang dilaksanakan CV. SM. Berdasarkan perjanjian kerja Nomor 05-KONT/BM/DAK-LSM/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 dengan nilai kontrak Rp4.8 miliar lebih dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender.

Terhitung mulai tanggal 16 Juli 2019 sampai 12 November 2019.  Pekerjaan telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan berdasarkan BAST PHO Nomor 602/260/BA-PPHP/BM/XI/2019, tanggal 8 November 2019. Pekerjaan tersebut telah dibayar lunas sebesar Rp2.771.910.000,00 dengan penerbitan SP2D terakhir Nomor 7073/L/LS/2019 tanggal 26 Desember 2019.   

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 5 Februari 2020 bersama PPK, PPTK, Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas diketahui. Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.441.956,29.-

Pekerjaan peningkatan Jalan Evakuasi Blang Pulo-Ujong Pacu (Tahap II), Rp2.131.308,43, dilaksanakan CV. KK. Berdasarkan perjanjian kerja Nomor 03KONT/BM/DAK-LSM/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019 dengan nilai kontrak Rp4.8 miliar lebih.

Adapun jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 5 Juli 2019 sampai 1 November 2019.  Pekerjaan telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan berdasarkan BAST PHO Nomor 602/243/BA-PPHP/BM/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019.

Pekerjaan tersebut juga telah dibayar lunas Rp2.3 miliar lebih dengan penerbitan SP2D terakhir Nomor 4938/L/LS/2019, tanggal 4 November 2019.  Hasil pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 4 Februari 2020 bersama PPK, PPTK, Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas diketahui. Terdapat kekurangan volume pekerjaan Rp2.131.308,43.-

Pekerjaan peningkatan Jalan Ujong Pacu Rp14.8 miliar lebih yang dilaksanakan CV. FPJ. Berdasarkan perjanjian kerja Nomor 18-KONT/BM/OTSUS-LSM/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp1.148.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai 28 November 2019. 

Pekerjaan telah selesai dikerjakan dan diserahterimakan berdasarkan BAST PHO Nomor 602/269/BA-PPHP/BM/XI/2019, tanggal 27 November 2019. Pekerjaan tersebut telah dibayar lunas Rp803.600.000,00 dengan penerbitan SP2D terakhir Nomor 6748/L/LS/2019, tanggal 20 Desember 2019. 

Hasil pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 7 Februari 2020 bersama PPK, PPTK, Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp14.876.968,30.

Pekerjaan peningkatan Jalan Cot Trieng-Paloh Punti, Rp25.420.246,39,- dilaksanakan CV. RC. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 02-KONT/BM/DAK/PUPR/DAKLSM/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019 dengan nilai kontrak Rp3.231.200.000,00.-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 15 Juli sampai 12 Oktober 2019.  Pekerjaan fisik telah dinyatakan selesai berdasarkan BASTPHO dengan Nomor 602/235/BA-PPHP/BM/XI/2019, tanggal 16 November 2019. Atas kegiatan tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar Rp3.231.200.000,00,- atau 100 persen.

Begitupun, hasil pemeriksaan fisik tanggal 4 Februari 2020 diketahui, terdapat kekurangan volume pekerjaan pada divisi pekerjaan aspal Rp25.420.246,39.- Nah, nilai kekurangan volume pekerjaan diperoleh dari selisih perhitungan volume terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan berat jenis aspal hasil uji laboratorium dengan nilai volume terpasang berdasarkan back up data final.

Hanya itu? Tunggu dulu. Pekerjaan peningkatan Jalan Paya Ujong Blang Rp44.790.145,94, dilaksanakan CV. HC. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 06-KONT/BM/DAK/PUPR/DAK-LSM/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 dengan nilai kontrak Rp4.334.100.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 17 Juli sampai 6 November 2019. Surat Perjanjian tersebut mengalami beberapa perubahan dan terakhir melalui addendum kontrak Nomor 06/BM/DAK-LSM/ADDI/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, tentang tambah kurang volume pekerjaan. 

Pekerjaan fisik telah dinyatakan selesai berdasarkan BAST PHO dengan Nomor 602/259/BA-PPHP/BM/XI/2019, tanggal 6 November 2019. Atas kegiatan tersebut telah dilakukan pembayaran Rp4.334.100.000,00 (100%).

Hasil pemeriksaan fisik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik, tanggal  4 Februari 2020 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan pada divisi pekerjaan aspal sebesar Rp44.790.145,94.

Nah, dari semua temuan itu, BPK RI berpendapat. Hal tersebut tidak sesuai dengan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 27:  1,  Ayat 4 huruf b).

Dinyatakan, kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, dengan harga satuan yang tetap, untuk setiap satuan dan unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

Akibatnya, telah terjadi kelebihan pembayaran atas pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe sebesar Rp95.715.494,35. Rincinya, CV. SJ (Rp7.054.869,00). CV. SM (Rp1.441.956,29). CV. KK (Rp2.131.308,43). CV. FPJ (Rp14.876.968,30). CV. RC (Rp25.420.246,39) dan CV. HC. Rp44.790.145,94.

Kondisi ini disebabkan tulis BPK, karena : Kepala Dinas PUPR Kota Lhokseumawe selaku Pengguna Anggaran (PA) kurang cermat dalam dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Kedua, PPK dan PPTK pada Dinas PUPR tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan/atau pengawasan pekerjaan fisik di lapangan sesuai tanggung jawabnya. 

Begitupun, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Kepala Dinas PUPR menyatakan setuju dengan temuan BPK dan akan mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah.

Sebaliknya, BPK merekomendasikan Walikota Lhokseumawe untuk menginstruksikan Kepala Dinas PUPR (selaku pengguna anggaran) lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Kedua, memungut kelebihan pembayaran Rp95.715.494,35,- dan menyetorkannya ke kas daerah.

Ketiga, menginstruksikan PPK dan PPTK untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan/atau pengawasan pekerjaan fisik di lapangan sesuai tanggungjawabnya.

Selain itu, Kepala Dinas PUPR telah menyetorkan seluruh kelebihan pembayaran pada saat tanggapan atas temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Aceh.***

Komentar

Loading...