GAPURA Tuntut Kejati Tahan Bupati Gayo Lues dengan Tarian Saman

GAPURA Tuntut Kejati Tahan Bupati Gayo Lues dengan Tarian Saman
(Azhari Usman/modusaceh.co)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Raya (Gapura) Gayo Lues mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh untuk menahan Bupati Gayo Lues, Ibnu Hasim . Namun cara orasi yang disampaikan massa tergolong unik yakni memperagakan tarian saman dengan memplesetkan lirik yang sebenarnya dengan lirik "tangkap Ibnu Hasim". Namun pada MODUSACEH.CO, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Hasimi Alrasidi mengatakan. Bupati Gayo Lues aktif, Ibnu Hasim ditengarai terlibat kasus tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Aceh Tenggara 2004-2006. Masih kata Hasimi, Ibnu Hasim kala itu menjabat Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara (Agara).

"Kita juga mempertanyakan kebijakan Kejati Aceh yang hingga kini belum mengusut tuntas kasus tersebut, sementara mantan Bupati Aceh Tenggara Armen Desky sudah divonis pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan menjalani hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Martin Desky juga sudah di vonis, kenapa yang lain belum di tindak", tanya Hasimi saat memimpin aksi itu di depan kantor Kejati Aceh, Jl. Mohammad Hasan, Bathoh, Banda Aceh, Kamis (23/3/2017).

Dia juga mengatakan saat persidangan terdakwa Armen Desky berlangsung, Ibnu Hasyim dan Martin Desky diperiksa sebagai saksi. “Kami minta agar pihak-pihak yang disebut dalam putusan Pengadilan Tipikor ikut diadili. Tapi setelah sekian tahun, ternyata Kejari dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tidak peduli. Padahal pengadilan sudah jelas-jelas menyebut keterlibatan Ibnu Hasim dan Marthin Desky. Kenapa yang dihukum cuma Amen Desky dan Martin Desky. Ini benar-benar tidak adil", kata Hasimi kecewa.

Ibnu Hasim yang kini menjabat Bupati Gayo Lues dan Marthin Desky, pejabat di Provinsi Aceh, dalam putusan pengadilan Tipikor kasus korupsi APBD Aceh Tenggara tahun 2004 2006, No Perkara 19/pid.B/TPK/2009/PN JKT-PST, tanggal 9-12-2009, secara jelas disebutkan ikut serta dalam kasus tersebut. Dalam putusannya sambung Hasimi, majelis hakim menyatakan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat terdakwa tidak sendiri dalam mewujudkan perbuatan melawan hukum aquo, melainkan bersama-sama dengan Martin Desky, Kabag Keuangan, beserta jajarannya. "Tetapi masalahnya kok cuma Armen Desky dan Marthin Desky yang dipenjara, padahal dilakukan bersama-sama dengan Ibnu Hasyim dan yang lainnya. Hal ini menjadi tanda tanya di tengah masyarakat. Ada apa antara mereka dengan Kajati Aceh”, tanya Hasimi lagi.

Lanjut Hasimi pada 2004 lalu Martin Desky menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Tenggara dan Ketua Tim Penyusunan APBD serta pengguna anggaran, teridentifikasi dengan bukti nyata menerima Rp 1,8 miliar lebih dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Dana itu kemudian dikembalikan kepada KPK. Sementara Ibnu Hasim waktu itu menjabat Kepala Bagian Keuangan (Kabag Keuangan) Pemda Aceh Tenggara dan teridentifikasi dengan bukti nyata menerima uang Rp 1,3 miliar lebih. Uang tersebut dikonfinnasi untuk keperluan pribadi dan kemudian dikembalikan kepada KPK.

"Berarti sudah melakukan tindak pidana korupsi serta tidak ada alasan bagi Kajati Aceh untuk tidak menindaklanjuti putusan Pengadilan Tipikor tersebut. Itu adalah perintah hukum, harus ditaati. Jangan sampai Kajati Aceh melakukan tebang pilih hanya menghukum satu orang saja, padahal pelakunya banyak. Ini tidak adil. Kalau tidak menindaklanjuti putusan pengadilan itu, Kajati Aceh mundur saja dari jabatannya", ujar Hasimi. Sebelumnya, Bupati Aceh Tenggara Armen Disky dan Martin Desky terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi APBD Aceh Tenggara 2004-2006 dan sudah divonis pengadilan Tipikor empat tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Nah dalam kasus itu juga menyeret nama Bupati Gayo Lues Ibnu Hasim, namun sampai sekarang Ibnu Hasim belum juga diadili.***

Komentar

Loading...