Breaking News

Ganti Rugi Lahan Waduk Rukoh Masih Terkendala

Ganti Rugi Lahan Waduk Rukoh Masih Terkendala
Sejumlah masyarakat Keumala, Pidie saat mendatangi BPN Sigli, beberapa waktu yang lalu. Foto IST.

Sigli | Forum Komunikasi Pemilik Tanah (FKPT) Waduk Rukoh, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie meminta Badan Pertanahan Negera (BPN) Pidie menjelaskan ganti rugi tanah pembangunan waduk yang hingga saat ini belum juga tuntas.

Ketua FKPT Waduk Rukoh, Ismuddin kepada wartawan mengatakan. Warga ingin tahu kejelasan pembayaran ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk proyek Waduk Rukoh. Sebelumnya kata warga, BPN Kabupaten Pidie telah menyampaikan bahwa ganti rugi lahan akan dituntaskan pada April 2020. "Ini harus segera dituntaskan," ujar Ismuddin, Minggu (9/2/2020).

“Dalam pertemuan dengan Kepala BPN Pidie sebelumnya pernah disampaikan kepada masyarakat tentang pembebasan tanah akan dituntaskan bulan April 2020. Informasi itu berkembang di masyarakat, sehingga masyarakat merasa curiga kepada pemerintah dalam hal ini BPN. Karena itu kami ingin memastikan kembali sejauh mana sudah persoalan pembebasan lahan ini,” kata Jamaluddin, SP salah seorang perwakilan masyarakat pemilik tanah lainnya.

Saat ini lanjut Jamaluddin yang juga mantan Wakil Ketua DPRK Pidie. Masyarakat baru tahu jika pada lokasi pembangunan Waduk Rukoh ada lahan berstatus Hutan Produksi (HP) dan ada juga status hak pengelolaan lahan (HPL).

“Kalau kami masyarakat awam. Tidak tahu ada HPL di dalamnya. Karena buktinya pemerintah saat kami garap tanah itu beberapa tahun belakangan, tidak menyampaikan status tanah itu. Tapi baru sekarang, statusnya disampaikan,” kata dia.

Kepala BPN Kabupaten Pidie, Saiful Azhari kepada wartawan, Minggu (9/2) mengatakan, hampir di semua daerah, persoalan pembebasan lahan bukan suatu hal yang mudah, sehingga banyak kegiatan proyek yang tidak bisa berjalan lancar.

“Kalau kita bangun fisik, apa itu jalan, jembatan ataukah bendungan dan gedung lebih mudah, asal ada uang bisa dibangun. Tetapi untuk membebaskan tanah, bukan hal yang mudah. Kita ingin membangun, sesulit apapun kegiatan pembebasan tanah ini harus kita jalankan,” katanya.

Menyangkut kecurigaan masyarakat terhadap penetapan status lahan, Saiful menilai hal ini suatu yang wajar, apalagi sebut dia masyarakat tersebut sebelumnya pernah merasakan pengalaman pahit yang membuat warga jadi kurang percaya atau curiga. Karena itu kata dia, ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah khususnya BPN Pidie dalam melayani masyarakat.

Meski begitu kata dia, sistem pengadaan tanah sudah sangat baik dan transparan, karena pihaknya tidak bisa berbuat macam-macam. Terlebih aturan sudah sangat bagus diatur dalam undang-undang. Dan semua pihak di masing-masing tahapan kegiatan yang dijalankan, mulai dari instansi PUPR yang membutuhkan tanah, gubernur dan bupati termasuk BPN tidak mungkin melakukan macam-macam, karena dalam kegiatan ini tugasnya sudah dibagi-bagi.***

Komentar

Loading...