Breaking News

Kisruh AKD DPRA

Fraksi Non Pemerintah Akui Ada Kekuatan Lain Ingin Obok-Obok DPRA

Fraksi Non Pemerintah Akui Ada Kekuatan Lain Ingin Obok-Obok DPRA
Foto/Juli Saidi/MODUSACEH
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Satu persatu ketua fraksi luar (non) Pemerintah Aceh di bawah kepemimpin Nova Iriansyah angkat bicara terkait kisruh politik alat kelengkapan dewan (AKD) yang anggotanya telah disetujui dalam sidang paripurna, Jumat (17/01/2020) lalu.

Ketua Fraksi Partai Aceh Tarmizi pada wartawan menyampaikan harapan dalam dinamika AKD, tidak ada pemecahan.

Begitu juga soal rapat paripurna pengesahan alat AKD, itu sah karena telah melalui tahapan pertemuan dengan semua fraksi DPRA, sebelum rapat paripurna dilaksanakan pada Jumat (17/01).

Ia juga mengatakan, persoalan beda pandangan dalam urusan AKD jangan disalahkan Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin saja.

“Ini tidak logis. Masalah tiga fraksi belum masuk AKD, pimpinan dalam sidang paripurna sudah menyampaikan agar segera menyerahkan nama-nama anggota,” kata Tarmizi, di Media Center DPRA, Senin (20/01/2020).

Begitu juga Ketua Fraksi Gerindra, Abdurrahman Ahmad, setelah tidak ada kesepakatan pada rapat paripurna 31 Desember 2019, maka dilakukan pertemuan lintas fraksi sejak tanggal 6 Januari 2020.

Lalu, pertemuan tanggal 7 Januari 2020, semua ketua fraksi hadir. “Pada tanggal 9 Januari 2020  tiga fraksi tidak berubah dan tidak ada tawaran yang lain,” ujarnya.

Ketua Fraksi PAN Mukhlis Zulkifli, ia sependapat bahwa tidak ada fraksi KAB dan non KAB. Namun yang ada adalah fraksi pemerintah dan fraksi kualisi non pemerintah.

“Menurut saya fraksi pemerintah dan fraksi kualisi non pemerintah. Karena fraksi non pemerintah menjadi penyeimbang untuk pembangunan di Aceh. Karena semua ikut fraksi pemerintah, tidak ada yang mengontrol pembangunan di Aceh,” ujarnya.

Mukhlis juga merespon terhadap gugatan yang direncanakan tiga fraksi: Demokrat, Golkar dan PPP.

Menurutnya itu salah. “Itu salah karena proses ada di Tatib, pendistribusian semua anggota AKD melalui musyawarah, kami selaku ketua fraksi jenuh juga dengan rapat-rapat yang itu-itu saja,” sebutnya.

Itu sebabnya, apa yang diprotes Fraksi Demokrat, Golkar dan PPP, tak beralasan dan tidak ada dasar hukum yang kuat.

“Karena sudah diatur dalam Tatib DPRA Pasal 79, hanya saja keinginan mereka untuk menumpuk di Komisi 5 dan 6,” kata Mukhlis.

Bahkan, ia mengaku ada kekuatan lain dari luar DPRA yang ingin berupaya DPRA Periode 2019-2024 tidak bisa bekerja.

“Ini ada kekuatan lain di luar DPRA ingin obok DPRA. Supaya kesan di luar DPRA mandul dan jelek,” jelas Mukhlis Zulkifli.

Bila itu yang terjadi, maka kata mantan wakil rakyat Aceh Besar itu, fraksi pemerintah tepuk tangan, tidak ada yang mengawasi, tidak ada mengkritisi dan tidak yang mengoreksi isi pembangunan di Aceh.

Konon lagi, di APBA 2020  DPRA Periode 2019-2024 tidak tahu bagaimana peruntukan program dari APBA 2020.

Anggota DPRA yang baru dilantik menurut Mukhlis tidak bisa berbuat apa-apa. Alasannya karena mereka tidak membahas anggaran 2020.  Bahkan tegas Mukhlis, APBA 2020 diputuskan secara sepihak.  

“Kenapa sepihak? Waktu turun evaluasi dari Mendagri, sebenarnya kami perlu lihat apa yang dievaluasi, kami tidak bisa membahas langsung dibalap oleh eksekutif.  Kami tegaskan ini ada sebuah kekuatan lain di luar DPRA yang ingin DPRA tidak bisa bekerja,” kata Ketua Fraksi PAN.

Soal ada kekuatan lain juga diaminkan Ketua Fraksi PNA Safrizal alias Gam-gam. “Ada kekuatan lain yang mensetting supaya AKD tidak bisa selesai dan kerja DPRA tidak bisa berjalan,” ujar wakil rakyat dari PNA itu.

Sedangkan Wakil Ketua DPRA Safaruddin yang merespon pertanyaan media terkait pengesahan APBA 2020, setelah aveluasi Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan. Sejak ia dilantik sebagai wakil rakyat Aceh sampai awal 2020, tidak tahu bagaimana APBA 2020.

“Saya dilantik 30 September 2019 sampai hari ini. Saya tidak tahu bagaimana APBA 2020, begitu juga isu-isu pembahasan APBA-P, bagaimana, bahasnya bukan sama kita, masa perubahannya dibawa sama kita, kan aneh,” tegas kader Gerindra Safaruddin.***

Komentar

Loading...