Dinilai Mencederai Demokrasi dan Kebebasan Pers

FJA Kecam Aksi Doxing Terhadap Jurnalis Liputan6.com

FJA Kecam Aksi Doxing Terhadap Jurnalis Liputan6.com
Ketua Umum FJA Muhammad Shaleh (Foto: Ist)
Penulis
Rubrik
Sumber
Siaran Pers FJA

Banda Aceh | Forum Jurnalis Aceh (FJA) mengecam keras tindakan teror melalui aksi doxing terhadap jurnalis Liputan6.com, Cakrayuni Nuralam, yang terjadi sejak 11 September 2020.

Alasannya, tak ada satu dalil hukum dan perundang-undangan yang membenarkan aksi tersebut.

“Apa yang dilakukan pelaku doxing merupakan bentuk kekerasan dan dengan leluasanya para pelaku, berani mempublikasikan data pribadi jurnalis seperti foto, alamat rumah, nomor telepon, hingga identitas keluarga. Sungguh tindakan doxing tidak layak dan mencederai demokrasi serta kebebasan pers," tegas Ketua Umum FJA Muhammad Shaleh di Banda Aceh, Minggu, 13 September 2020.

FJA menilai, doxing terhadap jurnalis merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap wartawan. Menurut Pemred MODUS ACEH ini, seharusnya kerja-kerja jurnalis dilindungi Undang-Undang No. 40 tahun 1999, tentang Pers.

“Kami meminta Kepolisian mengusut tuntas kasus doxing kepada jurnalis. Tindakan pelaku merupakan bentuk dari penghalang-halangan tugas jurnalistik. Ini jelas pidana dan seharusnya kerja-kerja jurnalis dilindungi undang-undang pers,” tegas Muhammad Shaleh.

Kejadian ini diduga berawal ketika jurnalis Liputan6.com menulis sebuah artikel Cek Fakta Liputan6.com, terkait verifikasi klaim yang menyeret nama politisi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, yang merupakan cucu Bachtaroeddin, pendiri Partai Komunis Indonesia (PKI) di Sumatera Barat.

Sebab itu saran Muhammad Shaleh, bila terdapat ketidakpuasan terhadap sebuah pemberitaan, maka dapat dilakukan dengan cara yang sesuai prosedur.

“Reaksi terhadap konten atau artikel yang telah menjadi produk jurnalistik dapat ditempuh melalui mekanisme yang telah diatur UU. Jadi, gunakan hak jawab atau mengadu pada Dewan Pers,”  tutup jurnalis senior tersebut.***

Komentar

Loading...