Atasi Konflik Kehutanan dan Reforma Agraria

Komite I DPD RI Sepakat Diselesaikan Melalui Tim Kerja Bersama KLH

Komite I DPD RI Sepakat Diselesaikan Melalui Tim Kerja Bersama KLH
Fachrul Razi, Ketua Komite I DPD RI

Jakarta | Penyelesaian konflik kehutanan dan lahan serta percepatan reforma agraria, merupakan program prioritas pemerintah sekarang ini.

Namun, penyelesaian konflik tersebut khususnya di daerah tidak berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Lihat saja, lebih dari 20 persen kawasan hutan dipengaruhi sebagian besar karena sengketa izin untuk pertambangan, hutan tanaman industri atau perkebunan kelapa sawit.

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama dengan Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan RI, Selasa kemarin. Rapat Kerja dipimpin Ketua Komite I, Fachrul Razi, didampingi Wakil Ketua Komite I, Abdul Khalik dan Fernando Sinaga.

Ikut hadir anggota Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, Instianawaty Ayus, Filep Wamafma, Amang Syafrudin, Leonardy Harmainy, Maria Goreti, Abdurahman Thoha, GKR Hemas, Richard Hamonangan, Hudarni Rani, Badikenita Sitepu, Dewa Putu Ardika, Almalik Papabari, Husain Alting, dan Abdurrahman Thoha.

Sementara dari KLHK dihadiri Menteri Siti Nurbaya Bakar,  didampingi Sekjen KLHK; Inspektorat Jenderal; Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; Dirjen Hutan Produksi Lestari; Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim; Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan sejumlah staf ahli. 

Menurut Fachrul Razi. Banyak faktor yang saling terkait berkontribusi dalam konflik ini, seperti ketidakpastian hukum yang disebabkan yurisdiksi bertentangan atau tumpang tindih lahan. Lemahnya penegakan hukum; perizinan yang tidak terkoordinasi (dan sering ilegal) dan prosedur perizinan.

Selain itu, praktik korupsi merajalela; dan meningkatnya permintaan global untuk lahan, makanan, energi terbarukan, infrastruktur, dan konservasi. Pihak yang paling terdampak akibat konflik di kawasan hutan adalah masyarakat yang berada di kawasan Hutan. 

Itu sebabnya, program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, diharapkan berbagai konflik yang terjadi dikawasan hutan dapat diselesaikan dengan baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat khususnya di kawasan hutan (termasuk masyarakat adat).

Karena itu, sebagai bentuk komitmen Komite I yang merupakan “orang daerah” telah sepakat untuk membentuk Tim Kerja bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) RI. Tim ini nantinya menjadi wadah alternatif bagi penyelesaian berbagai konflik kehutanan di kawasan hutan dan sekaligus mendorong percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di daerah. 

 

Komite I berpandangan, hutan dan kekayaannya merupakan bagian dari kekayaan nasional yang wajib dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan.

Namun dalam praktiknya pengelolaan hutan dan kekayaannya telah menimbulkan berbagai persoalan. Salah satunya konflik kehutanan. Karena itu pengelolaan hutan yang adil, berkepastian dan berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat daerah sangat dibutuhkan. 

Rapat Kerja diakhiri dengan kesimpulan. Pertama, Komite I DPD RI mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam pelaksanaan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Kedua, Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk bersinergi dalam bentuk Tim Kerja bersama dalam rangka percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Termasuk penyelesaian konflik lahan/pertanahan yang berada di kawasan hutan di daerah-daerah.

Ketiga, Komite I DPD RI mendorong dan memperkuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial serta penyelesaian konflik lahan/pertanahan yang berada di kawasan hutan.

Keempat, Komite I DPD RI sepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mendorong Pemerintah Daerah mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah.

Rapat Kerja yang berlangsung kritis dan positif ini berakhir pada pukul 13.00 WIB dengan suatu komitmen agar reforma agraria khususnya perhutanan sosial dan penyelesaian konflik kehutanan, dapat terselesaikan dengan baik dan sejalan dengan amanat UUD 1945, yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.***

Komentar

Loading...