Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19

Fachrul Razi: Ini Ancaman Bagi Kedaulatan Rakyat

Fachrul Razi: Ini Ancaman Bagi Kedaulatan Rakyat
Fachrul Razi, Komite 1 DPD-RI (Foto: Ist)
Penulis
Rubrik

Jakarta | Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, di tengah pandemmi Covid-19, menjadi salah satu sorotan publik dan menuai banyak protes berbagai pihak.

Maklum, pemerintah bersama Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum memutuskan, untuk tetap menyelenggarakan Pilkada serentak, 9 Desember 2020 mendatang, setelah beberapa kali mengalami penundaan, meski pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan pelandaian.

Nah, kondisi inilah yang menjadi sorotan dalam Seminar Online HUT DPD RI ke -16 dan KAHMI Ke-54 di Jakarta.

Momentum HUT DPD-RI dan KAHMI ini, salah satunya dilaksanakan dalam bentuk Webinar bersama dengan tema: "Jalan Selamat Pilkada Serentak Dimasa Pandemi Covid-19".

Seminar online ini diikuti ratusan audience dari suluruh Indonesia melalui aplikasi Zoom Meeting, Rabu, 7 Oktober 2020 malam.

Seminar online menghadirkan Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti (keynote speaker) dengan narasumber Ketua Komite 1 DPD-RI, Prof. Dr. Siti Zuhro, MA (Presidium MN KAHMI), Zulfikar Arse Sadikin (Komisi II DPR RI), Dr.TB. Massa Djafar, M.Si (Ketua Program Doktor Ilmu Politik UNAS), Dipandu Moderator Manimbang Kahariady (Sekretaris Jenderal MN KAHMI). Seminar berjalan menarik secara daring.

Fachrul Razi menilai, pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi telah mencoreng nilai dan substansi demokrasi serta cukup mengkhawatirkan masyarakat di tengah ancaman terinfeksi Covid-19 serta jumlah korban yang semakin meningkat tajam.

Kata Fachrul Razi, Komite 1 DPD-RI tetap menghargai langkah Pemerintah dan KPU yang tetap bersikeras melaksanakan tahapan Pilkada 2020 di tengah pandemi.

Namun sikap Komite 1 DPD-RI tetap belum berubah sejak awal yaitu, meminta pemerintah dapat mempertimbangkan pelaksanaan Pilkada dan berharap dapat ditunda tahun 2021.

Senator asal Daerah Pemilihan Aceh ini mengatakan, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi adalah sebuah tindakan yang mengotori demokrasi.

Menurutnya dia, keselamatan Rakyat Indonesia lebih penting dan harus menjadi prioritas dibandingkan proses perebutan kekuasaan di tengah pandemi.

"Demokrasi Indonesia sedang tidak baik baik saja dan Pilkada di era pandemi merupakan sejarah yang menggeser kekuatan politik rakyat menjadi demokrasi elit. Kita benar benar dihadapkan pada pandemi demokrasi, dimana praktek money politik, dinasti politik, calon tunggal dan ketidaknetralan ASN merupakan virus yang membunuh demokrasi,” tegas Fachrul Razi.

Dirinya mengingatkan, demokrasi harus membawa kedaulatan bagi sipil, bukan melanggengkan kekuasaan politik elit. Tak hanya itu, demokrasi yang dipraktekkan secara oligarki akan menggiring Indonesia menuju the failed of state atau the lost of state. 

"Rakyat kehilangan kedaulatannya. Saya menyatakan, dua hal yang terjadi saat ini di Indonesia adalah; pandemi Covid-19 dan pandemi demokrasi yang mengorbankan rakyat demi kekuasaan.” ujar Fachrul.

Fachrul Razi menambahkan, sejarah akan mencatat pelaksanaan Pilkada kali ini adalah yang terburuk, karena dilakukan di tengah wabah Covid-19.

Namun para penguasa malah mengangkangi hak demokrasi rakyat yang menjadi sebuah "Pandemi dalam Demokrasi" yang sangat tidak menguntungkan rakyat Indonesia baik secara politik maupun kesemalamatan.

"Suara Komite 1 DPD-RI tetap sejalan dengan suara dan aspirasi publik di luar sana, yaitu menolak pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Selama 3 bulan terakhir, kami intens mengikuti suara publik dan memperjuangkannya seperti melakukan pertemuan dengan KPU dan meminta KPU untuk menunda Pilkada. Bahkan DPD-RI sudah mengatakan kepada Presiden untuk mendengarkan aspirasi rakyat di daerah yang meminta Pilkada ditunda,” tambah Fachrul.

Diakhir pemaparannya, Fachrul Razi mengatakan. Jika Pilkada 2020 tetap berjalan maka seluruh anak bangsa baik DPD-RI, KAHMI dan elemen lainnya, harus secara bersama-sama mengawasi jalannya proses tersebut.

Sebab, begitu penting karena sedikit saja terdapat pelanggaran protokol kesehatan dan aturan kampanye, maka pada ujungnya rakyatlah yang akan merasakan dampaknya.

"Banyak fakta kita lihat selama ini, mengapa Pilkada harus ditunda dan diawasi secara bersama-sama. Selain persoalan tahapan kampanye yang berpotensi melanggar ketentuan protokol kesehatan, juga netralitas ASN di daerah karena di beberapa daerah yang melaksanakan tahapan Pilkada 2020, mayoritas memunculkan kandidat dari petahana dan dinasti politik petahana,” tutup Fachrul Razi, alumni HMI Cabang UI Depok ini.***

Komentar

Loading...