BPK RI Temukan Kelebihan Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRK Aceh Barat

Enaknya Jadi Pimpinan Dewan, Tinggal di Rumah Sendiri Tapi Dibayar Negara

Enaknya Jadi Pimpinan Dewan, Tinggal di Rumah Sendiri Tapi Dibayar Negara
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Siapa bilang jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) tidak enak? Lihat saja temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh.

Nah, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2019 Kabupaten Aceh Barat disebutkan, tunjangan perumahan pimpinan DPRK Aceh Barat memboroskan keuangan daerah sebesar Rp176 juta.

Bahkan berdasarkan LHP BPK RI, selain memboroskan keuangan daerah juga melebihi ketentuan Rp37.4 juta. Namun, menurut pengakuan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Aceh Barat Mulyadi, Selasa (24/11/2020) lalu, terkait temuan BPK RI tersebut sudah semua selesai ditindaklanjuti.

“Tunjangan perumahan dewan sudah selesai semuanya ditindaklanjuti,” ujar Mulyadi, di ruang kerjanya, Selasa (24/11) lalu.

Lantas seperti temuan BPK RI terkait tunjangan perumahan pimpinan DPRK Aceh Barat tersebut? Berdasarkan LHP BPK RI disebutkan, dalam laporan realisasi anggaran (LRA) tahun anggaran (TA) 2019 (Audited). Menurut BPK RI Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyajikan anggaran Belanja Pegawai Rp598.792.560.690,68.

Realisasinya mencapai Rp520.870.557.475,- atau 86,99 persen dari anggaran yang disajikan.

Dari realisasi tersebut, diantaranya untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRK sebesar Rp2.851.600.000.

Sebut LHP BPK RI, tunjangan perumahan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pengganti penyediaan rumah negara dan perlengkapannya.

Salah satu landasan hukumnya, dirujuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PP itu menyebutkan, dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota DPRD kepada yang bersangkutan, dapat diberikan tunjangan perumahan.

Lanjut regulasi tadi, besaran tunjangan perumahan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu jelas LHP BPK RI, juga disebutkan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD provinsi.

Nah, temuan BPK RI hasil permintaan keterangan kepada Sekretaris DPRK, diketahui Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum menyediakan fasilitas rumah dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRK.

Sehingga diberikan tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRK dalam bentuk uang sewa rumah yang dibayarkan setiap bulan.

Untuk tahun anggaran 2019, besarannya diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 94 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017, tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

Rinciannya, Ketua DPRK Rp20 juta per bulan, wakil Ketua (Rp16 juta) dan anggota Rp8.7 juta per bulan.

Lalu hasil permintaan keterangan BPK RI kepada Sekretaris DPRK diketahui, penetapan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRK tersebut, belum memperhatikan standar harga setempat yang berlaku.

Sumber: Dokumen Pembayaran Tunjangan Perumahan

Menurut LHP BPK RI tadi, pada tahun anggaran 2017, Pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bantuan Tunjangan Perumahan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Untuk wakil rakyat provinsi, tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRA tahun anggaran 2017, Rp9 juta per bulan. Sedangkan pada  tahun anggaran 2018 dan Januari sampai dengan Agustus 2019, Pemerintah Aceh telah memfasilitasi anggota DPRA dengan rumah dinas.

Sehingga, Pemerintah Aceh tidak mengatur besaran tunjangan perumahan anggota DPRA pada periode tersebut.

Karena itu, dengan tidak adanya aturan tersebut, seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan survei harga wajar atas sewa rumah di wilayah Kabupaten Aceh Barat, guna menentukan besaran pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRK tahun anggaran 2019.

Lalu, pada Oktober 2019, Pemerintah Aceh telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 84 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor   75 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh itu menetapkan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRA, Rp10 juta per bulan. Peraturan Gubernur tersebut mulai berlaku pada saat diundangkan, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2019.

Sebut BPK RI, dengan tidak adanya dasar penetapan besaran yang memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku. Lanjut BPK RI, apabila besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRA Rp10 juta yang berlaku mulai Oktober 2019, menjadi acuan maksimal yang dapat diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat.

Maka terjadi pemborosan keuangan daerah atas pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRK Rp176 juta.

Nilai pemborosan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan DPRK Aceh Barat Periode 2014-2019 tersebut diterima Ketua DPRK setempat Ramli, SE (Fraksi Partai Amanat Nasional, Rp80 juta). Wakil Ketua Samsi Barmi (Fraksi PA) dan Kamaruddin (Fraksi Partai Golkar) masing-masing Rp48 juta.

Sementara nilai pemborosan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan DPRK Aceh Barat Periode 2014-2019 adalah; Ketua Ramli, SE (Fraksi Partai Amanat Nasional, Rp 80 juta). Wakil Ketua Samsi Barmi (Fraksi PA) dan Kamaruddin (Fraksi Partai) Golkar masing-masing Rp 48 juta.

Parahnya lagi,  kelebihan bayar tunjangan perumahan pimpinan DPRK Aceh Barat tersebut, tidak hanya periode 2014-2019 saja. Namun pimpinan hasil pemilu 2019 juga kelebihan bayar Rp34 juta lebih.

Hasil penelusuran lebih lanjut auditor BPK RI terhadap dokumen pertanggungjawaban pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRK Aceh Barat, menunjukkan pembayaran pada November sampai Desember 2019, masih dibayarkan sesuai dengan besaran yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 94 Tahun 2017.

Artinya, masih melebihi besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRA yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh. Sehingga terjadi kelebihan pembayaran atas tunjangan perumahan Pimpinan DPRK Aceh Barat Rp37.4 juta.

Pimpinan DPRK Aceh Barat Periode 2019-2024, Ketua Samsi Barmi (Fraksi Partai Aceh), Wakil Ketua I Ramli, SE (Fraksi Partai Amanat Nasional) dan Wakil Ketua II Kamaruddin dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).

Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRK bulan November s.d. Desember 2019

Sumber: Dokumen Pembayaran Tunjangan Perumahan

Itu sebabnya, menurut BPK RI, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebab, Pasal 17 ayat (1) menyebut, besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kawajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (5) yang menyebutkan bahwa besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota,  tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD provinsi.

Tak hanya itu, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD, tanggal 4 Januari 2006, tentang Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, pada angka (3) menyatakan. Pembayaran tunjangan perumahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20, yakni besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga swa rumah yang berlaku umum, yaitu tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas, dan telepon.

Perumahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20, yakni besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum, yaitu tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas, dan telepon.

Penetapan peraturan kepala daerah tentang besarnya tunjangan perumahan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar satuan harga sewa rumah setempat yang berlaku asas kepatutan, yakni mempertimbangkan tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPRD, besarnya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang ditempati oleh pimpinan apabila disewakan.

Asas kepatutan juga harus memperhatikan asas berjenjang dalam arti, tunjangan perumahan anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan wakil ketua DPRD, tunjangan wakil ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan ketua DPRD, tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh lebih tinggi dari tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyatakan bahwa besaran tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Aceh sebesar Rp10 per per bulan.

Karena kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah Rp176 juta atas pembayaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRK Januari sampai  Agustus 2019.

Dan,  kelebihan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan DPRK November sampai Desember 2019 Rp37 juta, nilai BPK RI.

Bupati Aceh Barat dalam menetapkan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat, belum sepenuhnya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

Sekretaris DPRK Aceh Barat juga dalam menyusun dan mengelola tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRK, tidak memedomani ketentuan yang berlaku.

Menurut BPK RI, atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRK Aceh Barat, menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan selanjutnya akan melakukan penyesuaian besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRK.

BPK merekomendasikan, Bupati Aceh Barat agar menginstruksikan Sekretaris DPRK selaku Pengguna Anggaran untuk memedomani ketentuan yang berlaku, dalam menyusun dan mengelola tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRK.

Caranya,memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, serta menarik kelebihan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan DPRK Aceh Barat Rp37.4 juta  untuk disetor ke Kas Daerah.***

 

Komentar

Loading...